Kejagung Ungkap Dua Klaster Besar Modus Korupsi Tata Kelola MBG

Kejagung memastikan tidak akan menyita seluruh motor listrik dalam kasus dugaan korupsi MBG. Distribusi kendaraan tetap didorong bersama BGN.

Kejagung mengungkap dugaan mark up pengadaan motor listrik Program MBG senilai Rp1,1 triliun. Harga per unit disebut tidak wajar sejak penyusunan HPS.

Kejagung menetapkan Komisaris PT YAT Andri Mulyono sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis terkait pengadaan motor listrik.

Banyak dari calon mitra yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya.

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

Kasus yang masih dalam tahap penyidikan itu disebut melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya.

Insentif tersebutlah yang menjadi salah satu fokus penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

Program MBG sejak awal mendapat perhatian khusus karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Hal itu dikarenakan, barang-barang tersebut sudah terlanjur didistribusikan ke berbagai daerah.

Kini 3 mantan pimpinan BGN, Dadan Hindayana, Lodewyck Pusung dan Sony Sanjaya telah ditetapkan tersangka korupsi.

Sebelum penetapan tersangka, penyidik lebih dulu meneliti, melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penggeledahan di Kantor BGN hingga rumah para tersangka.

Menurut Kejagung, pemeriksaan terhadap Sony diperlukan untuk mengonfirmasi sejumlah hal yang disampaikan dalam pengajuan tersebut.

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto diduga terlibat kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kejaksaan Agung menyerahkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya yang disamarkan sebagai limbah POME, merugikan negara miliaran rupiah.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menduga pengadaan tersebut tak berjalan sesuai aturan.

Menurut Elza, kliennya mengaku memiliki informasi yang dapat membantu penyidik mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program MBG.

Ketiganya terjerat dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Menurut dia, program MBG lahir dari kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat.

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6).

Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran agar penyaluran program lebih tepat sasaran.

Prasetyo menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukanlah pemangkasan anggaran, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil.

Pemerintah akan menata menyeluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul muncul pelbagai persoalan dalam implementasinya di sejumlah daerah.

Pasti arahnya ke sana (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir.