Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Anggaran MBG Berpotensi Dikurangi

Berdasarkan laporan dipaparkan dalam rapat koordinasi, penambahan dapur MBG berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran signifikan.

Total pagu anggaran mengalami penurunan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Menkeu memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui langkah efisiensi Program MBG dengan syarat kualitas makanan tidak berkurang. Penyesuaian skema ini diharapkan menjaga manfaat program tanpa membebani anggaran negara berlebihan.

BGN melakukan penghematan anggaran sebagai respons terhadap dinamika global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Kepala BGN Dadan HIndayana mengatakan pihaknya siap ikut mengambil langkah penghematan untuk menanggapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp335 triliun untuk APBN 2026, meskipun Kemenkeu melihat adanya ruang efisiensi. Hal ini menjadi sorotan di tengah upaya menjaga defisit APBN.

Menteri Keuangan Purbaya berencana untuk melakukan efisiensi anggaran MBG berdasarkan realisasi penyerapan yang terjadi pada tahun lalu.

Opsi mengkaji ulang anggaran MBG ini bertujuan agar program prioritas lain mendapatkan tambahan anggaran.

Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan rampung pekan ini untuk menyempurnakan program dan mencegah insiden. Apa saja poin penting dalam aturannya?

Rencana pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 memicu perhatian publik.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi sebanyak hingga sejauh ini 246 SPPG.

Banyak dari calon mitra yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya.

Prasetyo menegaskan, DPP Gerindra wanti-wanti kepada kader yang memiliki SPPG agar wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah ditetapkan.

Pemerintah akan menata menyeluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul muncul pelbagai persoalan dalam implementasinya di sejumlah daerah.

Kekayaan itu dilaporkan Agustina saat masih menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Tahun 2025.

Kebijakan tegas ini merupakan tindak lanjut langsung dari aturan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai standar baku IPAL yang wajib dipenuhi.

Bapanas dan Mentan kumpulkan peternak ayam petelur nasional bahas stabilisasi harga telur di tingkat produsen. Langkah strategis disiapkan untuk ketersediaan pangan dan kesejahteraan peternak.

Program MBG perlu diadakan mengingat masyarakat di daerah masih ada yang kekurangan gizi.

Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejagung mengungkap dua klaster dugaan korupsi Program MBG, yakni jual beli titik SPPG dan pengadaan barang serta jasa yang diduga bermasalah.

Kejagung memastikan tidak akan menyita seluruh motor listrik dalam kasus dugaan korupsi MBG. Distribusi kendaraan tetap didorong bersama BGN.

Kejagung mengungkap dugaan mark up pengadaan motor listrik Program MBG senilai Rp1,1 triliun. Harga per unit disebut tidak wajar sejak penyusunan HPS.

Kejagung menetapkan Komisaris PT YAT Andri Mulyono sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis terkait pengadaan motor listrik.