LIVE

Kepala BGN Tegaskan 1.720 SPPG Ditutup Sementara Tetap Terima Insentif Rp6 Juta Per Hari

Ia menegaskan bahwa penyaluran insentif tetap dilakukan meski unit pelayanan tidak beroperasi penuh.

bgn
Kepala BGN Dadan Hindayana meresmikan SPPG Universitas Hasanuddin Tamalanrea di Makassar
Kepala BGN Dadan Hindayana meresmikan SPPG Universitas Hasanuddin Tamalanrea di Makassar (merdeka.com)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, memastikan bahwa ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini ditutup sementara tetap menerima insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari. Kebijakan tersebut disampaikan Dadan usai meresmikan SPPG Universitas Hasanuddin Tamalanrea di Makassar, Selasa (28/4).

Ia menegaskan bahwa penyaluran insentif tetap dilakukan meski unit pelayanan tidak beroperasi penuh.

"Gini, untuk yang (SPPG) sementara (ditutup) tetap diberi (insentif Rp6 juta per hari)," ujarnya.

Menurut Dadan, keputusan tetap memberikan insentif didasari kebutuhan operasional yang tetap berjalan selama masa penutupan. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan.

"Dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan. Kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat penutupan," ungkapnya.

Tak Punya IPAL dan Sertifikasi Sanitasi

Kepala BGN Dadan Hindayana meresmikan SPPG Universitas Hasanuddin Tamalanrea di Makassar
Kepala BGN Dadan Hindayana meresmikan SPPG Universitas Hasanuddin Tamalanrea di Makassar Merdeka.com

Dadan mengungkapkan bahwa jumlah SPPG yang ditutup sementara kini mulai berkurang. Jika sebelumnya pada April 2026 tercatat sekitar 1.780 unit, kini angkanya turun menjadi sekitar 1.720 unit.

"Sekarang berkurang sedikit (jumlah SPPG ditutup sementara). Ya, sekitar 1.720-an," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa penutupan sementara dilakukan karena sejumlah SPPG belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Dua persoalan utama yang menjadi penyebab adalah belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Gini, penutupan itu karena satu, SPPG tidak memiliki IPAL. Jadi ini IPAL-nya sudah ada, saya sudah ceklis. Kedua, ada yang tidak daftar SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), belum. Begitu daftar SLHS langsung dibuka," ucapnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Brian Brobbey Tenggelamkan Duet Striker Swedia Bernilai Rp 4,3 Triliun

{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

Topik Terkait
{{caption}}
Ratusan SPPG di Jateng Tutup Sementara, Ternyata karena Ini

Kebijakan tegas ini merupakan tindak lanjut langsung dari aturan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai standar baku IPAL yang wajib dipenuhi.

SPPG
{{caption}}
Polemik Memanas! Suspend SPPG Rembang Dinilai Tak Konsisten dengan Aturan yang Berlaku

sejumlah SPPG di Rembang dihentikan sementara (suspend) oleh BGN, karena belum memenuhi kewajiban melengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

SPPG
{{caption}}
BGN Perkuat Keamanan Pangan MBG: 16 Ribu Dapur Sudah Bersertifikasi SLHS

Badan Gizi Nasional (BGN) terus berupaya meningkatkan standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan 16.046 dapur telah memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Makan Bergizi Gratis
{{caption}}
Bos BGN Jelaskan Alasan Dapur MBG Ditutup Sementara Tetap Dapat Insentif Rp6 Juta

Klarifikasi BGN menyusul status pemberian insentif pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditangguhkan atau terkena suspend.

BGN
{{caption}}
Operasional 18 Dapur SPPG Papua Barat Suspend, BGN Tekankan Standar Kebersihan Pangan

Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan operasional 18 Dapur SPPG Papua Barat karena belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan ini diambil demi memastikan program Makan Bergizi Grat

Dapur SPPG Papua Barat
{{caption}}
Puluhan SPPG Sulawesi Tengah Dihentikan Sementara Akibat Belum Penuhi Standar IPAL dan SLHS

Sebanyak 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Tengah diberhentikan sementara karena belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi ini menjadi perhatian serius terhadap S

SPPG Sulawesi Tengah
{{caption}}
BGN Kembali Tangguhkan Ratusan SPPG di Jawa dan Timur RI Demi Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menangguhkan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jawa dan timur Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan standar kualitas dan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga.

Badan Gizi Nasional
{{caption}}
Sembilan SPPG Bengkayang Berhenti Sementara, Terkendala Standar IPAL dan SLHS

Sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bengkayang menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu karena belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), membuat pembaca penasaran aka

SPPG Bengkayang
{{caption}}
Penutupan SPPG NTB: Jaminan Higiene Makanan Program Makan Bergizi Gratis

Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan keamanan dan higienitas makanan pada program Makan Bergizi Gratis, menyoroti pentingnya Sertifikat Laik Higiene S

Penutupan SPPG NTB
{{caption}}
BGN Hentikan Sementara Tiga Dapur SPPG di Kaimana Akibat Masalah IPAL

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, karena instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum memenuhi standar, mengganggu distribusi Program Makan Ber

BGN Hentikan Dapur SPPG Kaimana
{{caption}}
BGN Hentikan Sementara Operasional Dua SPPG di Sampang: Ini Alasannya

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sampang karena belum memenuhi standar, lantas bagaimana nasib Penghentian Operasional SPPG Sampang ini?

Badan Gizi Nasional
{{caption}}
Badan Gizi Nasional Beri Peringatan dan Skorsing Ribuan Unit Layanan Program Makanan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan peringatan dan skorsing terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi menjaga kualitas Layanan Program Makanan Bergizi Gratis dan memastikan standar terpenuhi.

Badan Gizi Nasional
{{caption}}
Simpatisan Komitmen Kawal Realisasi Target Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Massa aksi Simpatisan MBG Malang Raya berkomitmen mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026, menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah.

badan gizi nasional
{{caption}}
Bukan soal Penghentian Sementara MBG Selama Libur Sekolah, Ini yang Dipersoalkan Pengusaha

Gapembi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap kebijakan baru selaras dengan aturan yang berlaku agar tak menimbulkan multitafsir.

badan gizi nasional
{{caption}}
Pengusaha Luruskan soal Penolakan Libur MBG: Persoalan Utamanya Tata Kelola dan Kepastian Regulasi

Sikap Gapembi yang disampaikan dalam konferensi pers sehari sebelumnya merujuk pada penolakan terhadap Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026.

badan gizi nasional
{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Berlanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

Dudung mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

badan gizi nasional
{{caption}}
Sony Sonjaya Sebut Ada Dugaan Korupsi dalam Proyek Pengadaan CCTV dan Alat Sidik Jari SPPG, Nilainya Rp300 Miliar

Sebelum Sony menjabat, BGN telah mengontrak sebuah vendor untuk memasang lima kamera CCTV dan perangkat sidik jari di setiap SPPH.

badan gizi nasional
{{caption}}
Dugaan Jual Beli Titik SPPG di Program MBG Mulai Terkuak, Dibanderol Hingga Ratusan Juta Rupiah

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan harga penjualan titik SPPG tidak sama.

berita update
{{caption}}
MBG Didesak Tetap Berlanjut, Warga: Evaluasi Boleh, Program Jangan Dihentikan

Dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bermunculan di berbagai daerah.

berita update
{{caption}}
Muncul Dukungan di Berbagai Daerah untuk Kelanjutan Program MBG

Di Jakarta, massa petani dan pedagang yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia menggelar aksi di kawasan Patung Kuda pada Jumat (19/6).

berita update
{{caption}}
Pemerintah Tidak Antikritik, DPR RI Tegaskan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Terus Berjalan

Anggota DPR RI Moreno Soeprapto menegaskan bahwa Pemerintah Tidak Antikritik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Simak detail respons pemerintah dan dukungan masyarakat.

dpr ri
{{caption}}
Wagub Jateng Wajibkan Telur dan Daging Ayam Masuk Menu MBG Dua Kali Sepekan

Pemprov Jateng mewajibkan telur dan daging ayam masuk menu MBG dua kali sepekan. Kebijakan ini sekaligus mendukung peternak lokal.

berita kontributor
{{caption}}
SPPG Diminta Satgas MBG Ambil Telur dan Daging dari Koperasi Peternak Unggas Jawa Tengah

Kesepakatan tersebut bakal menyerap 7 persen sampai 10 persen produksi telur dan ayam dari peternak.

berita kontributor
{{caption}}
KPK Tegaskan Tak Akan Duplikasi Penanganan Kasus MBG yang Ditangani Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

badan gizi nasional