Aturan KemenPAN-RB Batalkan Penghapusan Honorer, tapi Tak Ada soal Diangkat Jadi PPPK

Dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN, Kementerian PANRB telah mengeluarkan dua kebijakan penting.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyelesaian status tenaga honorer akan dilakukan pada Desember 2024.

Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 tidak hanya mencakup kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga PPPK.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.

Menpan RB memastikan pegawai honorer akan dihapus berdasarkan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023.

Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data Non-ASN yang terdapat dalam data base BKN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah melarang pengangkatan tenaga honorer baru.

Jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.

Hasil kesepakatan dengan DPR, Pemerintah akan mengangkat 1,7 tenaga honorer menjadi ASN.

Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan tenaga non-ASN atau honorer.

Abdullah Azwar Anas mengatakan rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer yang diundur hingga Desember 2024.

Azwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk BPR NTB sebagai bank penyalur gaji PPPK dan pegawai pemerintah lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Krisis fiskal daerah menyempit, ribuan honorer di NTB menghadapi ketidakpastian. Simak bagaimana pemerintah daerah menata harapan honorer melalui skema PPPK paruh waktu yang baru.

BLUD Puskesmas Temanggung sukses gelar Aksi Sosial Cek Kesehatan Gratis di CFD, tawarkan pemeriksaan lengkap. Siapa sangka ada cerita di balik aksi mulia ini?

Pemotongan honor non-ASN di Maros menjadi sorotan. Apa sebenarnya yang menyebabkan honor mereka berkurang drastis? Disdik Maros beri penjelasan terkait aturan Kemendikdasmen.

Jerit tangis guru honorer yang curhat minta kesejahteraan.

Bantuan subsidi upah diberikan kepada 17,3 juta pekerja/buruh yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum.

Bantuan ini menyasar 17 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP.