Apbd 2026

Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyalurkan Bantuan Usaha Perempuan kepada kepala rumah tangga kurang mampu di tahun 2026, bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat usaha mikro.

Pemerintah Kabupaten Jayapura mulai menyalurkan Insentif Ondoafi Jayapura sebesar Rp1,5 juta per triwulan kepada 210 ondoafi dan kepala suku, sebagai bentuk penghargaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Timur terkait THR dan Gaji ke-13 Tahun 2026, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan yang lebih tinggi d

Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat mitigasi risiko proyek konstruksi bagi penyedia barang dan jasa di tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas pembangunan daerah demi kemajuan kota.

Pemprov Kepri mengalokasikan Rp6 miliar dari APBD 2026 untuk melindungi 31.000 nelayan lokal dengan BPJS Ketenagakerjaan, memastikan Perlindungan Nelayan Kepri dari risiko kerja.

Komisi II DPRD Jabar soroti penempatan tenaga kerja di sektor pertanian yang belum sesuai bidang, menghambat optimalisasi layanan petani dan penanganan hama, serta keterbatasan anggaran operasional.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengalokasikan Rp2 miliar pada APBD 2026 untuk penguatan Jembatan Sei Manyoi, sebuah langkah strategis yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

Jelang Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan Rp176 miliar untuk pembayaran THR bagi ASN dan PPPK, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp12,9 miliar dari APBD 2026 untuk percepatan alokasi infrastruktur Rejang Lebong di wilayah Lembak, mengatasi ketimpangan pembangunan dan memastikan manfaat bagi masyarakat.

Komisi II DPRD Kota Cirebon evaluasi kinerja BPKPD untuk memastikan pengelolaan APBD 2026 efektif dan akuntabel. Dorongan optimalisasi pendapatan daerah dan penagihan piutang menjadi fokus utama di tengah tantangan dana transfer pusat.

Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan Kebijakan Beasiswa Pemkot Surabaya terbaru untuk tahun anggaran 2026, mengubah skema bantuan menjadi fokus pada siswa SMA/SMK/MA swasta. Simak detail perubahannya!

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalokasikan Dana BTT sebesar Rp2,5 miliar dalam APBD 2026 untuk penanganan bencana, meski jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya dan belum ada pengajuan dana pasca-bencana terkini.

Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Perumda Tirta Pakuan untuk transparan dalam pengelolaan APBD 2026, menyoroti akuntabilitas dan peningkatan pelayanan air bersih bagi warga.

Pemerintah Kabupaten Kudus menghadapi tantangan signifikan dengan penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026, mendorong penerapan skala prioritas dalam pemanfaatannya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung menganggarkan Rp7,5 miliar dari APBD 2026 untuk rehabilitasi Jembatan Junjung yang rusak parah, menjanjikan konstruksi baru yang lebih kuat dan tahan lama.

Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan Rp1 miliar dari APBD 2026 untuk program Beasiswa Pendidikan Karimun, meringankan beban biaya kuliah serta meningkatkan kualitas SDM lokal.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp30 miliar pada APBD 2026 untuk penguatan fasilitas pendidikan, demi menunjang kegiatan belajar-mengajar yang maksimal dan berkualitas.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmennya melanjutkan program SPP Gratis Kepri 2026 bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri, dengan alokasi anggaran Rp50 miliar untuk meringankan beban orang tua.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan Rp10 miliar dari APBD 2026 untuk pengembangan Anggaran Masjid Agung Al Mujahidin Selong, menunjukkan komitmen terhadap pusat peribadatan dan kegiatan keagamaan di daerah tersebut.