Apbd 2026

Belanja Pegawai Pemkot Palu pada APBD 2026 mencapai 52,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini jauh di atas batas maksimal 30 persen yang diatur UU HKPD mulai 2027, menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah.

DPRD Kota Bengkulu mendesak Pemkot Bengkulu segera merampingkan OPD. Ini untuk menyesuaikan belanja pegawai yang melebihi batas undang-undang, demi efisiensi anggaran daerah.

Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyalurkan Bantuan Usaha Perempuan kepada kepala rumah tangga kurang mampu di tahun 2026, bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat usaha mikro.

Pemerintah Kabupaten Jayapura mulai menyalurkan Insentif Ondoafi Jayapura sebesar Rp1,5 juta per triwulan kepada 210 ondoafi dan kepala suku, sebagai bentuk penghargaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Timur terkait THR dan Gaji ke-13 Tahun 2026, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan yang lebih tinggi d

Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat mitigasi risiko proyek konstruksi bagi penyedia barang dan jasa di tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas pembangunan daerah demi kemajuan kota.

Pemprov Kepri mengalokasikan Rp6 miliar dari APBD 2026 untuk melindungi 31.000 nelayan lokal dengan BPJS Ketenagakerjaan, memastikan Perlindungan Nelayan Kepri dari risiko kerja.

Komisi II DPRD Jabar soroti penempatan tenaga kerja di sektor pertanian yang belum sesuai bidang, menghambat optimalisasi layanan petani dan penanganan hama, serta keterbatasan anggaran operasional.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengalokasikan Rp2 miliar pada APBD 2026 untuk penguatan Jembatan Sei Manyoi, sebuah langkah strategis yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalokasikan dana fantastis Rp150 miliar dari APBD 2026 untuk memperluas jaringan Jalan Mantap Cianjur sepanjang 66,75 kilometer, demi mencapai target RPJMD dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menegaskan hasil reses DPRD menjadi fondasi utama dalam merumuskan Kebijakan Pembangunan Bangka Belitung yang berpihak pada rakyat, memastikan aspirasi masyarakat terwujud dalam program daerah.

Komisi II DPRD Kota Cirebon evaluasi kinerja BPKPD untuk memastikan pengelolaan APBD 2026 efektif dan akuntabel. Dorongan optimalisasi pendapatan daerah dan penagihan piutang menjadi fokus utama di tengah tantangan dana transfer pusat.

Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan Kebijakan Beasiswa Pemkot Surabaya terbaru untuk tahun anggaran 2026, mengubah skema bantuan menjadi fokus pada siswa SMA/SMK/MA swasta. Simak detail perubahannya!

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalokasikan Dana BTT sebesar Rp2,5 miliar dalam APBD 2026 untuk penanganan bencana, meski jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya dan belum ada pengajuan dana pasca-bencana terkini.

Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Perumda Tirta Pakuan untuk transparan dalam pengelolaan APBD 2026, menyoroti akuntabilitas dan peningkatan pelayanan air bersih bagi warga.

Pemerintah Kabupaten Kudus menghadapi tantangan signifikan dengan penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026, mendorong penerapan skala prioritas dalam pemanfaatannya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung menganggarkan Rp7,5 miliar dari APBD 2026 untuk rehabilitasi Jembatan Junjung yang rusak parah, menjanjikan konstruksi baru yang lebih kuat dan tahan lama.

Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan Rp1 miliar dari APBD 2026 untuk program Beasiswa Pendidikan Karimun, meringankan beban biaya kuliah serta meningkatkan kualitas SDM lokal.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp30 miliar pada APBD 2026 untuk penguatan fasilitas pendidikan, demi menunjang kegiatan belajar-mengajar yang maksimal dan berkualitas.