Plt Bupati Pastikan Proyek Infrastruktur Tulungagung Berlanjut Pasca OTT KPK

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memastikan seluruh Proyek Infrastruktur Tulungagung tetap berjalan normal sesuai perencanaan pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap bupati nonaktif.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Plt Bupati Pastikan Proyek Infrastruktur Tulungagung Berlanjut Pasca OTT KPK
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memastikan seluruh Proyek Infrastruktur Tulungagung tetap berjalan normal sesuai perencanaan pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap bupati nonaktif. (AntaraNews)

Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan seluruh proyek pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Penegasan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo.

Baharudin memastikan bahwa tidak ada kekhawatiran terkait terhambatnya pembangunan. Menurutnya, pelayanan publik akan tetap berjalan seperti biasa, dan proyek pembangunan fisik, khususnya infrastruktur jalan, akan terus dilanjutkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Seluruh program pembangunan telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, sehingga tidak dapat diubah secara sepihak.

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dengan tegas menyatakan bahwa roda pemerintahan dan pembangunan di Tulungagung tidak akan terganggu. Ia menekankan bahwa seluruh program pembangunan fisik yang telah direncanakan akan tetap dilaksanakan. Pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan masyarakat dan memastikan kelangsungan proyek-proyek vital bagi daerah.

Komitmen ini didasari oleh fakta bahwa proyek-proyek tersebut sudah terintegrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan yang menjadi landasan utama penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Oleh karena itu, proyek-proyek ini memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bisa serta merta dibatalkan.

Baharudin juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan tetap menjalankan program prioritas dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan juga akan menjadi fokus utama pasca peristiwa OTT tersebut. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Kelanjutan Proyek Infrastruktur Tulungagung menjadi perhatian utama Plt Bupati. Ia menjelaskan bahwa proyek yang telah melalui proses lelang akan segera dikerjakan tanpa penundaan. Mekanisme lelang yang transparan dan akuntabel akan tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan proyek-proyek ini.

Sementara itu, proyek-proyek yang belum memasuki tahap lelang juga akan tetap dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada proyek yang akan dihentikan hanya karena perubahan kepemimpinan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan semua tahapan yang diperlukan agar pembangunan dapat berjalan lancar.

Adapun proyek yang sudah berjalan saat ini dipastikan akan tetap diselesaikan hingga tuntas. Baharudin menegaskan bahwa semua proses akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, baik untuk proyek yang sudah dilelang maupun yang masih dalam proses. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan efisiensi anggaran pembangunan.

Selain memastikan kelanjutan Proyek Infrastruktur Tulungagung, Plt Bupati Ahmad Baharudin juga menjamin bahwa pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah akan tetap berlangsung normal. Masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya gangguan dalam mengakses layanan-layanan penting dari pemerintah. Ini adalah prioritas untuk menjaga fungsi dasar pemerintahan.

Baharudin juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif. Stabilitas sosial dan keamanan sangat penting untuk mendukung kelancaran seluruh program pembangunan dan pelayanan publik. Kerjasama dari seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan daerah.

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mengambil kebijakan yang bijaksana dan hati-hati, terutama pasca insiden OTT. Fokus utama adalah pada kepentingan masyarakat dan pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, meskipun ada tantangan, pemerintah Tulungagung tetap bertekad untuk melayani dan membangun daerah secara optimal.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi