APBD 2026

Pemerintah Kabupaten Bulungan menyambut baik perpanjangan masa transisi penerapan Batas Maksimal Belanja Pegawai 30 persen. Simak bagaimana Pemkab Bulungan menyusun strategi fiskal daerahnya.

Pemerintah Kabupaten Agam menyalurkan 500 ekor ayam dan pakan kepada Kelompok Tani Sawah Padang untuk mendukung Ketahanan Pangan Agam dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulteng 2026 mengalokasikan Rp2,3 triliun untuk belanja pegawai, mencapai 47,05% dari total belanja daerah. Simak rinciannya dan perbandingannya dengan aturan yang berlaku.

Pemerintah Kota Semarang akan segera memulai proyek rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang secara menyeluruh pada pertengahan tahun 2026, guna memperbaiki berbagai kerusakan fasilitas olahraga.

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk program **perbaikan sekolah Kudus**, menyasar 48 SD dan SMP yang mengalami kerusakan.

Pemerintah Kabupaten Serang akan segera merehabilitasi tiga ruang kelas SMPN 2 Tirtayasa yang rusak parah tahun ini. Langkah ini diambil untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh siswa dan guru.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan kantor baru, demi optimalkan pelayanan publik terintegrasi di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memastikan seluruh Proyek Infrastruktur Tulungagung tetap berjalan normal sesuai perencanaan pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap bupati nonaktif.

Belanja Pegawai Pemkot Palu pada APBD 2026 mencapai 52,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini jauh di atas batas maksimal 30 persen yang diatur UU HKPD mulai 2027, menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah.

DPRD Kota Bengkulu mendesak Pemkot Bengkulu segera merampingkan OPD. Ini untuk menyesuaikan belanja pegawai yang melebihi batas undang-undang, demi efisiensi anggaran daerah.

Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyalurkan Bantuan Usaha Perempuan kepada kepala rumah tangga kurang mampu di tahun 2026, bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat usaha mikro.

Pemerintah Kabupaten Jayapura mulai menyalurkan Insentif Ondoafi Jayapura sebesar Rp1,5 juta per triwulan kepada 210 ondoafi dan kepala suku, sebagai bentuk penghargaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Timur terkait THR dan Gaji ke-13 Tahun 2026, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan yang lebih tinggi d

Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat mitigasi risiko proyek konstruksi bagi penyedia barang dan jasa di tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas pembangunan daerah demi kemajuan kota.

Pemprov Kepri mengalokasikan Rp6 miliar dari APBD 2026 untuk melindungi 31.000 nelayan lokal dengan BPJS Ketenagakerjaan, memastikan Perlindungan Nelayan Kepri dari risiko kerja.

Komisi II DPRD Jabar soroti penempatan tenaga kerja di sektor pertanian yang belum sesuai bidang, menghambat optimalisasi layanan petani dan penanganan hama, serta keterbatasan anggaran operasional.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengalokasikan Rp2 miliar pada APBD 2026 untuk penguatan Jembatan Sei Manyoi, sebuah langkah strategis yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

Jelang Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan Rp176 miliar untuk pembayaran THR bagi ASN dan PPPK, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp12,9 miliar dari APBD 2026 untuk percepatan alokasi infrastruktur Rejang Lebong di wilayah Lembak, mengatasi ketimpangan pembangunan dan memastikan manfaat bagi masyarakat.