Anggaran Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya modus korupsi Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang menggunakan surat pernyataan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum, membuat publik penasaran akan detailnya.

Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan sinergi Pemkab dan Kalurahan Sleman menjadi fundamental dalam keberlanjutan pembangunan daerah. Kolaborasi ini krusial di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.

Komisi IV DPRD Jawa Barat menemukan indikasi inefisiensi anggaran akibat pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) ganda di Cirebon, berpotensi membebani keuangan daerah pada pos biaya listrik.

Belanja Pegawai Pemkot Palu pada APBD 2026 mencapai 52,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini jauh di atas batas maksimal 30 persen yang diatur UU HKPD mulai 2027, menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Garut mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 juta untuk pemasangan lampu lalu lintas di persimpangan Kubang. Langkah ini diharapkan mampu mengurai kemacetan dan menertibkan arus kendaraan menuju kawasan wisata Garut.

Dinas PUPR NTB fokus pada Perbaikan Jalan Rusak NTB pasca-banjir dengan skema BTT dan Tim Reaksi Cepat. Simak strategi Pemprov NTB mengatasi tantangan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran.

Pemerintah Kota Singkawang memastikan keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu di tengah isu nasional. Bagaimana Pemkot Singkawang menjaga komitmen ini dan menjamin anggaran tetap aman?

Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa **pendanaan MTQ Gorontalo** tidak akan membebani daerah tuan rumah, menanggapi kekhawatiran terkait alokasi anggaran dan memastikan dukungan penuh dari pemerintah provinsi.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengeluarkan instruksi baru mengenai penggunaan kendaraan dinas operasional. Kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi anggaran daerah, khususnya terkait bahan bakar dan pemeliharaan, dengan mewajibkan pejabat berbagi ke

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan tetap dipertahankan, menepis isu perumahan di tengah tekanan fiskal dan pembatasan belanja pegawai.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk berperan aktif sebagai Stafsus Mahasiswa Kalteng, mengawal serta mendukung pembangunan daerah, sekaligus memahami seluk-beluk pemerintahan.

DPRD Jawa Barat mengambil langkah ekstrem dengan Penghapusan Kunker DPRD Jabar ke luar provinsi dan luar negeri demi efisiensi anggaran serta fokus pada mitigasi kemiskinan baru di tengah tekanan ekonomi global.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan APBD Sulawesi Tengah tahun 2026 masih sanggup membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menepis isu perumahan pegawai dan meminta ASN fokus melayani masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengalokasikan Rp1 miliar untuk Pembangunan Jalan Aceh Barat di kawasan Jambak-Sikundo yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, memastikan akses transportasi masyarakat pulih.

Kekhawatiran akan efisiensi anggaran tidak pengaruhi Nasib PPPK Parimo. Pemkab Parigi Moutong memastikan pegawai PPPK tetap bekerja, menepis isu perumahan. Bagaimana dampak fiskalnya?

Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga Belanja Pegawai APBD tetap di bawah 30 persen demi kesehatan fiskal daerah, dengan berbagai strategi penyesuaian yang diterapkan.

Pembangunan Hotel Asrama Haji di Masjid Raya Pakansari, Cibinong, ditunda oleh Pemkab Bogor. Keterbatasan waktu menjadi alasan utama penundaan proyek senilai Rp142 miliar ini.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuntaskan proses administratif pengembalian mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar, menegaskan komitmen efisiensi anggaran daerah di tengah sorotan Presiden Prabowo Subianto terkait Pengembalian Mobil Dinas Kaltim

Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menekankan pentingnya Pemkab Blora selektif dalam penggunaan Efisiensi Anggaran Blora sebesar 25% dari pusat, prioritaskan pelayanan publik dan kurangi seremonial.

Presiden Prabowo Subianto melayangkan kritik tajam terhadap belanja daerah, menyoroti penggunaan anggaran yang belum efisien, termasuk pembelian mobil dinas kepala daerah senilai Rp8 miliar.