Pemkot Mataram Kaji Kemampuan Fiskal untuk Pengadaan MRI di RSUD H Moh Ruslan

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedang melakukan kajian mendalam terkait rencana pengadaan alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) baru. Kajian ini bertujuan untuk menyesuaikan rencana tersebut dengan kemampuan fiskal daerah. Langkah ini diambil menyusul rusaknya alat MRI di RSUD H Moh Ruslan Mataram yang telah berlangsung beberapa bulan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menyatakan bahwa kebutuhan anggaran yang besar menjadi alasan utama kajian ini. Pembahasan akan dilakukan lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk pengadaan alat medis vital tersebut.

Kerusakan alat MRI di RSUD H Moh Ruslan Mataram telah menyebabkan pasien harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan pemeriksaan. Kondisi ini mendesak pemerintah kota untuk mencari solusi cepat. Pengadaan MRI baru menjadi prioritas demi pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Mataram.

Tantangan Pengadaan MRI Baru di Mataram

Pengadaan alat MRI baru di RSUD H Moh Ruslan Mataram menghadapi tantangan signifikan terkait anggaran. Sekda Lalu Alwan Basri menegaskan bahwa pemerintah kota perlu melihat kondisi belanja daerah. "Untuk melakukan pengadaan, kami harus lihat kondisi anggaran belanja daerah apakah memungkinkan untuk dibeli tahun ini atau tidak," katanya. Ini penting untuk menentukan apakah pembelian dapat dilakukan tahun ini atau tidak.

Alat MRI yang ada saat ini di RSUD H Moh Ruslan dilaporkan telah rusak selama beberapa bulan. Direktur RSUD, dr. Eka Nurhayati, menjelaskan bahwa kerusakan ini disebabkan faktor usia alat. Akibatnya, alat tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga berdampak langsung pada pelayanan rumah sakit.

Kondisi ini semakin menyulitkan karena alat MRI di RSUD Provinsi NTB yang selama ini menjadi tujuan rujukan juga mengalami kerusakan. Situasi ini memaksa pasien yang memerlukan pemeriksaan MRI terpaksa dirujuk ke luar daerah. "Dengan kerusakan MRI di RSUD Mataram, pasien kami rujuk ke luar daerah sebab di NTB tidak ada lagi rumah sakit yang punya MRI," ujar dr. Eka Nurhayati.

Pasien dari Mataram kini harus mencari layanan MRI hingga ke Bali. Ketiadaan alat MRI yang berfungsi di NTB secara keseluruhan menjadi kendala besar. Hal ini menimbulkan beban tambahan bagi pasien dan keluarga, baik dari segi biaya maupun waktu.

Anggaran Besar dan Skema BPJS Kesehatan

Biaya pengadaan MRI baru diperkirakan sangat besar, mencapai sekitar Rp35 miliar. Angka ini menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintah Kota Mataram dalam mengambil keputusan. Ketersediaan anggaran menjadi faktor penentu dalam realisasi rencana pengadaan ini.

dr. Eka Nurhayati menambahkan bahwa pengadaan alat MRI baru sejauh ini belum diusulkan secara resmi. Hal ini karena besarnya anggaran yang dibutuhkan. "Untuk membeli MRI membutuhkan anggaran besar. Bahkan dari spesifikasi yang ada harganya bisa mencapai Rp35 miliar, ayo dari mana kita dapat anggaran sebesar itu," ungkapnya.

Pemeriksaan MRI dalam skema BPJS Kesehatan merupakan bagian dari paket pembiayaan layanan. Artinya, pemeriksaan tersebut tidak dapat diklaim secara terpisah. Kondisi ini menambah kompleksitas dalam perhitungan biaya operasional dan perencanaan pengadaan.

Meskipun demikian, pihak RSUD H Moh Ruslan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Kerusakan MRI diharapkan menjadi atensi khusus. Tujuannya adalah untuk memudahkan pasien dan mengoptimalkan layanan kesehatan di Mataram.

Sumber: AntaraNews