Fiskal Daerah

Rencana Pinjaman Daerah Jawa Barat senilai Rp2 triliun ke Bank BJB menuai sorotan DPRD. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta menghitung cermat agar tidak membebani kepemimpinan gubernur berikutnya.

Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan mencatat realisasi TKD Sulsel mencapai Rp3,9 triliun hingga akhir Januari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mengkaji usulan kenaikan dana bantuan parpol. Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan operasional partai, namun tetap menjaga stabilitas fiskal daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbawa Barat saat ini sangat bergantung pada sektor pertambangan. Menghadapi berakhirnya IUPK Batu Hijau pada 2030, bagaimana strategi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi?

Pemkab Bandung mendesak Kemendikdasmen untuk memperjelas regulasi BOSP terkait pembayaran gaji guru paruh waktu, menyusul tekanan fiskal daerah yang signifikan. Bagaimana nasib ribuan guru honorer?

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar memaparkan kinerja pembangunan Kuningan yang positif dalam setahun terakhir, mengatasi tantangan fiskal dengan efisiensi anggaran.

Kepala BKD Provinsi Sulsel Erwin Sodding mengumumkan TPP ASN Sulsel tahun 2026 akan disesuaikan sebesar 20 persen, bukan hanya mendapat 20 persen TPP, demi menjaga kesehatan fiskal daerah dan memenuhi regulasi pusat.

Sekretaris Daerah Temanggung tegaskan Opsen PKB vital sebagai penguatan fiskal daerah, mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pahami manfaatnya!

Pemerintah Kota Sorong segera membentuk tim khusus lintas OPD untuk mendata potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini strategis guna optimalisasi PAD Kota Sorong, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mendukung pembangunan.

Sekretaris Daerah Temanggung menegaskan pentingnya Opsen PKB sebagai penguatan fiskal daerah untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, mengajak masyarakat memahami manfaatnya.

DPRD dan Pemkab Banyuwangi telah merumuskan sembilan Prioritas APBD Banyuwangi 2026. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan menekan angka kemiskinan di tengah tantangan fiskal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan revisi signifikan terhadap Rancangan APBD 2026 menyusul penurunan drastis pendapatan transfer dari pemerintah pusat, memicu penyesuaian total penerimaan daerah.

Bapenda Kaltim berupaya keras mengoptimalkan pendapatan daerah dari laba IUPK dan sektor non-tambang. Ini dilakukan untuk menambal proyeksi pemangkasan transfer pusat yang signifikan pada 2026.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat segera mengaktifkan **dana darurat bencana Sumatera** di tengah keterbatasan fiskal daerah, guna mengoptimalkan penanganan bencana alam yang melanda wilayah tersebut.

APBD NTB 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp849 miliar, berpotensi membatasi pembangunan infrastruktur dan mengancam ruang fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek meminta pelonggaran Debt Service Coverage Ratio (DSCR) kepada Kementerian Keuangan demi menjaga ruang fiskal daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hingga awal November, Realisasi APBD Banten mencapai 78,9 persen dari target Rp10,50 triliun, sementara belanja daerah 69,03 persen. Pemprov Banten optimistis.

Tahun 2026 menjadi ujian berat bagi daerah dengan penurunan transfer pusat. NTB berinovasi mendorong Kemandirian Fiskal Daerah, mengubah tantangan menjadi momentum berbenah.

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin harap DPRD Sulsel jadi jembatan komunikasi dengan Pemprov, mendesak penyelesaian DBH dan BPJS yang belum terbayar, demi fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah tidak sendiri dalam menghadapi kebijakan Pengalihan TKD. Pusat siap membantu daerah yang kesulitan, mendorong efisiensi keuangan.