Fiskal Daerah

Di tengah tantangan global dan keterbatasan anggaran, Kemendagri mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pembiayaan Kreatif Daerah demi pembangunan berkelanjutan.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berhasil mencatatkan belanja infrastruktur tertinggi di NTB, menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan daerah.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, Abul Chair, untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah NTB dan manajemen pemerintahan. Simak tantangan dan fokus utama Sekda baru ini.

Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi berharap Sekretaris Daerah (Sekda) baru dapat mengkonsolidasikan birokrasi untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah NTB, menjawab tantangan kompleksitas pembangunan.

DPRD Kota Bengkulu mendesak Pemkot Bengkulu segera merampingkan OPD. Ini untuk menyesuaikan belanja pegawai yang melebihi batas undang-undang, demi efisiensi anggaran daerah.

DPRD Jabar melayangkan kritik tajam terhadap LKPJ Gubernur 2025, menyoroti masalah tunda bayar dan penumpukan anggaran yang mengganggu stabilitas fiskal daerah. Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas program pembangunan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) guna memperkuat kemampuan fiskal jangka panjang dan menjamin keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.

Rencana Pinjaman Daerah Jawa Barat senilai Rp2 triliun ke Bank BJB menuai sorotan DPRD. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta menghitung cermat agar tidak membebani kepemimpinan gubernur berikutnya.

Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan mencatat realisasi TKD Sulsel mencapai Rp3,9 triliun hingga akhir Januari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mengkaji usulan kenaikan dana bantuan parpol. Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan operasional partai, namun tetap menjaga stabilitas fiskal daerah.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan Penindakan ODOL di Jawa Barat akan terus berlanjut, menolak evaluasi Kementerian Dalam Negeri demi melindungi infrastruktur jalan yang dibangun dengan biaya fantastis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan pada Pendapatan Transfer Blora sebesar Rp362,29 miliar. Cari tahu faktor-faktor utama di balik pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat ini.

Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatat serapan APBD Gorontalo 2025 yang memuaskan hingga 92,67 persen, menunjukkan kinerja keuangan daerah yang sehat dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Manokwari tengah mengkaji ulang pembiayaan tenaga honorer tahun ini. Kebijakan ini diambil menyusul pemangkasan dana transfer pusat yang signifikan, menempatkan Pemkab Manokwari dalam dilema fiskal.

DPRD dan Pemprov Kepri setujui Pinjaman Daerah Kepri Rp250 miliar untuk APBD 2026. Ini respons pemotongan dana pusat, perkuat fiskal, dan biayai infrastruktur strategis.

Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, menyoroti kendala anggaran sebagai tantangan utama dalam proses Pengangkatan Pegawai Sumedang dari PPPK menjadi penuh waktu, meski optimis akan solusi.

Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan Rp700 miliar dari APBD 2026 untuk ketahanan pangan dan lingkungan hidup, menunjukkan komitmen kuat terhadap Anggaran Pangan Lingkungan Semarang di tengah tantangan fiskal.

DPRD dan Pemkab Banyuwangi telah merumuskan sembilan Prioritas APBD Banyuwangi 2026. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan menekan angka kemiskinan di tengah tantangan fiskal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan revisi signifikan terhadap Rancangan APBD 2026 menyusul penurunan drastis pendapatan transfer dari pemerintah pusat, memicu penyesuaian total penerimaan daerah.

Bapenda Kaltim berupaya keras mengoptimalkan pendapatan daerah dari laba IUPK dan sektor non-tambang. Ini dilakukan untuk menambal proyeksi pemangkasan transfer pusat yang signifikan pada 2026.