Anggaran Daerah

Dinas Kebudayaan dan BPKPAD Bantul melaporkan serapan Danais Bantul telah melampaui 60 persen hingga awal Agustus 2026, menunjukkan progres signifikan dalam pemanfaatan anggaran keistimewaan.

Mulai 1 September 2026, Pemerintah Kabupaten Natuna tidak lagi menanggung iuran JKN bagi warga mampu, mendorong mereka beralih ke kepesertaan mandiri akibat kondisi keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung menyepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Lampung dengan alokasi belanja daerah sebesar Rp7,99 triliun, menandai komitmen bersama untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemkab Mimika mendesak Kemenkeu merealisasikan kurang bayar DBH pajak triliunan rupiah. Ini krusial untuk menghindari defisit anggaran dan memastikan pembangunan daerah berjalan.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mendorong reformasi fiskal melalui efisiensi anggaran dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan warga di tengah tantangan ekonomi global.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat pada semester I 2026 mencapai Rp1,62 triliun, didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Simak rinciannya!

Pemerintah Kota Mataram tengah mengkaji kemampuan anggaran daerah untuk pengadaan MRI baru di RSUD H Moh Ruslan. Kerusakan alat MRI yang ada membuat pasien harus dirujuk ke luar daerah, menimbulkan pertanyaan kapan solusi akan terealisasi.

Pemerintah Kabupaten Madiun menghadapi penurunan signifikan pada Alokasi DBHCHT Madiun 2026 menjadi Rp17,9 miliar, namun tetap berkomitmen memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan Rp1,13 triliun untuk belanja pegawai pada APBD 2026, mencapai 41,70% dari total belanja daerah, jauh di atas batas 30% sesuai UU HKPD.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memprioritaskan penataan Ruas Kalimalang tahun 2026 untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan kenyamanan pengguna. Simak detail tiga titik fokusnya!

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp51,5 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 ASN Tangsel dan pensiunan, siap dicairkan bagi belasan ribu penerima.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengambil sikap tegas menolak proyek mark-up anggaran yang diajukan OPD, memastikan transparansi dan efisiensi dana daerah. Kebijakan ini menjadi sinyal keras bagi semua pihak.

Pemprov NTB menerapkan efisiensi anggaran NTB, pangkas biaya perjalanan dinas, imbas penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang dari PT AMNT yang signifikan. Langkah ini krusial menjaga fiskal daerah.

Kantor Wilayah DJPb Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan melaporkan Realisasi TKD Sulsel Triwulan I 2026 mencapai Rp8,05 triliun, menandakan distribusi dana yang merata untuk layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi memberlakukan moratorium rekrutmen ASN hingga tahun 2027. Kebijakan Moratorium ASN Ponorogo ini diambil untuk menekan belanja pegawai daerah yang dinilai terlalu tinggi dan menghindari pemotongan dana transfer pusat.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda menemukan kejanggalan signifikan pada proyek TPA Sambutan, mulai dari ketidaksesuaian anggaran hingga perubahan spesifikasi teknis yang mengkhawatirkan. Apa saja temuannya dan bagaimana dampaknya?

Pemkab Penajam Paser Utara memprioritaskan pembayaran tunggakan utang program dan kegiatan 2025 senilai Rp221 miliar kepada pihak ketiga pada 2026. Ini menegaskan komitmen daerah.