Walikota Andi Harun Dorong Reformasi Fiskal Samarinda, Pangkas Belanja Dinas Demi Kesejahteraan Rakyat

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, secara tegas mendorong reformasi fiskal di tengah kondisi ekonomi global yang menyebabkan penurunan kemampuan anggaran daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai strategi mitigasi fiskal.

Dalam Dialog Publik 'Membaca Potret Fiskal Kaltim 2027' yang digagas IKA PMII Kaltim, Andi Harun menyatakan pemerintah daerah harus berani mengambil keputusan taktis. Keputusan tersebut harus berpihak pada rakyat, meskipun berarti harus menekan belanja yang tidak mendesak.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Andi Harun bahkan menegaskan bahwa "berdosa kalau APBD besar, tapi manfaatnya minim bagi masyarakat."

Efisiensi Anggaran Ekstrem demi Rakyat

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menerapkan langkah konkret dan radikal dalam upaya efisiensi anggaran. Salah satu kebijakan paling menonjol adalah pemangkasan total belanja makan dan minum dinas yang sebelumnya mencapai Rp98 miliar. Kebijakan ini menunjukkan komitmen serius dalam menekan pengeluaran yang tidak produktif.

Selain itu, kegiatan seremonial yang dianggap tidak mendesak juga dievaluasi secara menyeluruh untuk mengurangi pemborosan. Anggaran perjalanan dinas diperketat secara ekstrem, dengan alokasi kini hanya sekitar Rp7 miliar. Pengelolaan anggaran perjalanan dinas ini dipusatkan di Sekretariat Daerah.

Wali Kota Andi Harun menjelaskan bahwa "Kalau ada kepala dinas yang mau melakukan perjalanan dinas, harus atas persetujuan kepala daerah langsung. Ini cara kita melakukan efisiensi ekstrem." Aksi penghematan ini dimulai langsung dari dirinya sendiri. Sejak Januari hingga Agustus 2026, Andi Harun mengaku baru melakukan perjalanan dinas sebanyak dua kali untuk agenda yang sangat mendesak. Bahkan, saat diundang menjadi narasumber di luar daerah, ia menolak menggunakan fasilitas negara dan memilih "pakai dana pribadi. Sebagai pimpinan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada jajaran."

Penguatan Pendapatan Asli Daerah dan Perjuangan ke Pusat

Selain memangkas pengeluaran, Andi Harun juga fokus pada penguatan fondasi utama fiskal daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini berada di kisaran Rp1,2 triliun. Ia memacu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mandiri dan menjadi kekuatan ekonomi baru.

"BUMD tidak boleh lagi menjadi beban yang menyusu pada APBD, melainkan harus menghasilkan keuntungan bagi daerah," katanya. Ia mengatakan saat ini hampir seluruh BUMD Samarinda kini telah memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Di sisi lain, dalam menjemput hak anggaran ke pemerintah pusat, Andi Harun meminta jajarannya membawa argumen dan data yang kuat bukan sekadar keluhan politik. Pendekatan sains dan data bersama para akademisi ini juga ia terapkan dalam menyikapi isu dana kurang salur. "Perjuangan ke pusat harus didasari platform yang jelas. Narasi yang dibawa harus didasari data yang valid sesuai kondisi objektif di lapangan, bukan sekadar narasi politik," tegas Andi Harun.

Apresiasi dari Anggota DPR RI

Gagasan reformasi fiskal yang diusung oleh Wali Kota Andi Harun mendapat respons positif dari Anggota DPR RI, Syafruddin. Ia mengatakan perjuangan terkait kepentingan fiskal daerah terus dilakukan di Jakarta, termasuk menyampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Keuangan Purbaya.

Meski memahami kondisi APBN yang sedang dihadapi pemerintah pusat, Syafruddin mengapresiasi pilihan Andi Harun untuk melakukan mitigasi fiskal di tingkat daerah. "Kinerja Wali Kota Samarinda patut diapresiasi, para kepala daerah di Kaltim bisa belajar dari apa yang dilakukan Wali Kota Samarinda saat ini," ujar Syafruddin.

Sebagai informasi, dialog yang dimoderatori oleh Muhammad Khaidir ini juga menghadirkan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Saipul Bahtiar, serta Anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim Sudarno, para aktivis PMII, tokoh masyarakat, dan sejumlah tamu undangan.

Sumber: AntaraNews