Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kabupaten Bangkalan serius mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui program jemput bola dan pemberian insentif, demi meningkatkan kesadaran pajak dan pembangunan daerah.

Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat Hilirisasi Industri Kalsel. Langkah ini diharapkan menjadi kekuatan baru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.

Pansus LKPJ DPRD Samarinda menyoroti kontribusi Perusda Varia Niaga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal, hanya menyetor Rp500 juta pada 2025.

Sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Karawang diduga beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak, merugikan pendapatan daerah. Satpol PP Karawang akan segera memanggil para pelaku usaha THM Karawang yang melanggar.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama DPRK bersepakat untuk memperpanjang status Perpanjangan PPPK Aceh Barat hingga tahun 2027, di tengah tantangan anggaran dan komitmen terhadap nasib pegawai.

Bima menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi PAD, serta pengawalan PSN.

Pemkot Medan manfaatkan Car Free Day (CFD) untuk membuka Layanan PBB di CFD Medan, mempermudah masyarakat tunaikan kewajiban pajak sekaligus tingkatkan pendapatan daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru menyediakan stan gratis bagi dealer mobil dan motor. Langkah ini bertujuan mendorong penjualan kendaraan sekaligus meningkatkan Peningkatan Pajak Kendaraan Pekanbaru melalui kebijakan opsen PKB.

Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan target ambisius untuk menekan rasio belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027, sebuah langkah strategis untuk memenuhi regulasi pusat dan menjaga kesehatan fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tengah serius menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal BUMD untuk meningkatkan kinerja tiga perusahaan daerah dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD Kota Malang tengah mematangkan Raperda Bangunan Gedung Malang untuk memperkuat penertiban bangunan liar di atas PSU dan sempadan sungai. Aturan ini diharapkan mampu mengatasi masalah kemacetan, ketertiban, dan banjir.

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menekankan pentingnya Investasi Berdampak Nyata Papua yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong siapkan revitalisasi kolam terbengkalai, termasuk BBI Belumai I, sebagai proyek percontohan. Langkah ini diharapkan mampu dongkrak PAD dan hidupkan kembali potensi perikanan daerah.

PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) merambah bisnis pengangkutan limbah B3 medis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel, sekaligus berinovasi di sektor lain.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kolaborasi ini fokus pada transparansi data dan optimalisasi potensi pajak.

Pemerintah Kota Palangka Raya memberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB hingga 30 Juni, langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemanfaatan program unggulan tersebut selain memberikan manfaat bagi rakyat, juga menjadi salah satu bentuk kreativitas dalam meningkatkan PAD.

Mendagri menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan daerah dalam mengelola anggaran, termasuk meningkatkan PAD

Belanja Pegawai Pemkot Palu pada APBD 2026 mencapai 52,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini jauh di atas batas maksimal 30 persen yang diatur UU HKPD mulai 2027, menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan larangan tegas terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mendorong pemerintah daerah mencari solusi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.