Pendapatan Asli daerah
-
News •Bapenda Kaltara Beri Sembako untuk Pembayar Pajak Kendaraan Malinau di Hari Sabtu, Dorong Peningkatan PADInovasi menarik dari Bapenda Kaltara di Malinau! Masyarakat kini bisa mendapatkan sembako sebagai apresiasi saat membayar Pajak Kendaraan Malinau setiap hari Sabtu di Kantor Samsat, sebuah upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
-
News •Bapenda Kota Jayapura Optimis Capai Target Penerimaan PBB-P2 Jayapura Rp45 MiliarBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura melaporkan realisasi penerimaan PBB-P2 Jayapura telah mencapai Rp21,8 miliar hingga pertengahan Juni 2026, mendekati separuh target tahunan. Simak strategi Bapenda untuk mencapai target penuh dan bagaimana d
-
News •Pemkab Agam Intensifkan Pengawasan Pajak untuk Tingkatkan PAD SignifikanPemerintah Kabupaten Agam membentuk tim khusus pengawasan pajak untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fokus pada penilaian individu objek pajak guna mencapai target.
-
Ekonomi •Pemkab Ponorogo Genjot PAD Lewat Optimalisasi Pariwisata, Grebeg Suro Jadi AndalanPemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pariwisata, dengan Grebeg Suro sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama.
-
News •Pemprov Sulteng Alokasikan Rp2,3 Triliun untuk Belanja Pegawai di APBD 2026Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulteng 2026 mengalokasikan Rp2,3 triliun untuk belanja pegawai, mencapai 47,05% dari total belanja daerah. Simak rinciannya dan perbandingannya dengan aturan yang berlaku.
-
News •Pajak Daerah Pangkalpinang Capai Rp68 Miliar, Bakeuda Optimistis Lampaui TargetBakeuda Kota Pangkalpinang melaporkan realisasi Pajak Daerah Pangkalpinang telah mencapai Rp68,03 miliar per Juni 2026, menunjukkan optimisme tinggi untuk melampaui target yang ditetapkan.
-
Politik •DPRD Tawarkan Solusi Konkret Atasi Belanja Pegawai Kabupaten Bekasi yang TinggiDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.
-
Ekonomi •Bupati Bulungan Pastikan UMKM Tepian Sungai Kayan Bebas Retribusi DaerahPemkab Bulungan memutuskan tidak memungut retribusi dari ratusan UMKM di Tepian Sungai Kayan. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha mikro di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, memastikan UMKM Bulungan tetap eksis.
-
Ekonomi •Strategi Pemkab Bekasi Genjot Optimalisasi PAD di Tengah Tantangan Fiskal DaerahPemerintah Kabupaten Bekasi gencar melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai target Rp3,8 triliun, menjawab tantangan fiskal daerah dan memastikan pembangunan berkelanjutan.
-
Ekonomi •Wagub Lampung: Partisipasi Masyarakat Bayar Pajak Percepat Pembangunan DaerahWakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa Partisipasi Masyarakat Bayar Pajak merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan program pembangunan di wilayah Lampung.
-
Ekonomi •NTB Bidik Pajak Kendaraan Listrik dan Sumber Baru Lainnya untuk Genjot Pendapatan Asli DaerahPemerintah Provinsi NTB berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai sumber baru, termasuk potensi Pajak Kendaraan Listrik NTB, didukung Perda baru. Bagaimana strateginya untuk mencapai target Rp160 miliar?
-
Ekonomi •Optimalisasi Pajak MBLB Bengkayang: Pemkab Genjot Penerimaan dari Proyek PLTMH dan TKAPemkab Bengkayang genjot optimalisasi Pajak MBLB Bengkayang dan TKA dari proyek PLTMH untuk dongkrak PAD. Upaya ini dilakukan melalui pendataan dan verifikasi menyeluruh guna tingkatkan pendapatan daerah.
-
Ekonomi •Pemkab Jayawijaya Dorong Peningkatan PAD Melalui Pajak VideotronPemerintah Kabupaten Jayawijaya berencana menggenjot Peningkatan PAD dengan menyasar videotron sebagai objek pajak baru, mengingat popularitas penggunaannya di daerah tersebut.
-
Ekonomi •Pemkab Bangkalan Gencarkan Optimalisasi PBB Lewat Jemput Bola dan Insentif PajakPemerintah Kabupaten Bangkalan serius mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui program jemput bola dan pemberian insentif, demi meningkatkan kesadaran pajak dan pembangunan daerah.
-
Ekonomi •Komisi XI DPR RI Minta Kalsel Percepat Hilirisasi Industri, Kekuatan Baru Pendapatan DaerahKomisi XI DPR RI mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat Hilirisasi Industri Kalsel. Langkah ini diharapkan menjadi kekuatan baru untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.
-
Ekonomi •DPRD Samarinda Soroti Setoran PAD Varia Niaga, Desak Perubahan Skema Kerja SamaPansus LKPJ DPRD Samarinda menyoroti kontribusi Perusda Varia Niaga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal, hanya menyetor Rp500 juta pada 2025.
-
News •Pemkab Karawang Soroti THM Beroperasi Tanpa Izin Resmi, Rugikan Pendapatan DaerahSejumlah tempat hiburan malam (THM) di Karawang diduga beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak, merugikan pendapatan daerah. Satpol PP Karawang akan segera memanggil para pelaku usaha THM Karawang yang melanggar.
-
Politik •Pemkab dan DPRK Sepakati Perpanjangan PPPK Aceh Barat hingga 2027, Cari Solusi AnggaranPemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama DPRK bersepakat untuk memperpanjang status Perpanjangan PPPK Aceh Barat hingga tahun 2027, di tengah tantangan anggaran dan komitmen terhadap nasib pegawai.
-
News •Wamendagri Bima: Efisiensi dan Sinergi Jadi Kunci Pengungkit Ekonomi DaerahBima menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi PAD, serta pengawalan PSN.
-
Ekonomi •Pemkot Medan Hadirkan Layanan PBB di CFD, Permudah Wajib Pajak dan Optimalkan PADPemkot Medan manfaatkan Car Free Day (CFD) untuk membuka Layanan PBB di CFD Medan, mempermudah masyarakat tunaikan kewajiban pajak sekaligus tingkatkan pendapatan daerah.