Kebijakan Fiskal

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan tidak akan bernegosiasi terkait efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp12,7 triliun, menegaskan komitmennya sebagai pembantu Presiden.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan **Kekuatan APBN** dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, menanggapi usulan kenaikan harga BBM. Pernyataan ini menyoroti peran APBN sebagai instrumen vital.

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengusulkan relaksasi aturan keuangan daerah, khususnya terkait batasan belanja pegawai, untuk mengatasi tekanan fiskal yang kian berat. Simak alasannya di sini!

Apindo mendesak kehati-hatian dalam wacana penghentian restitusi pajak, mengingat dampak luasnya pada kinerja dunia usaha dan stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini krusial.

Pemerintah Indonesia memproyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1 2026 mencapai 5,5 persen, didorong oleh permintaan domestik yang kuat meskipun ada risiko global yang membayangi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan usulan pengambilalihan PNM dari Danantara untuk memperlancar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan efisiensi anggaran negara. Rencana ini bertujuan mentransformasi PNM menjadi bank UMKM besar di bawah Ke

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan tetap dipertahankan, menepis isu perumahan di tengah tekanan fiskal dan pembatasan belanja pegawai.

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyoroti potensi dampak signifikan Konflik Timur Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia dan Pasifik, dengan proyeksi penurunan hingga 1,3 poin persentase dan lonjakan inflasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui langkah efisiensi Program MBG dengan syarat kualitas makanan tidak berkurang. Penyesuaian skema ini diharapkan menjaga manfaat program tanpa membebani anggaran negara berlebihan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah konkret dengan menerapkan kebijakan penghematan energi DPR, termasuk pengurangan penggunaan listrik dan bahan bakar, sebagai respons terhadap arahan pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal negara dan ef

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

Pemerintah Indonesia melalui rapat koordinasi lintas kementerian mematangkan langkah efisiensi anggaran negara demi menjaga stabilitas fiskal dan program prioritas di tengah ketidakpastian global.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB, meski ada wacana pelebaran defisit oleh Menkeu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan peluang pelebaran defisit APBN 2026 di atas 3 persen PDB terbuka. Hal ini merespons gejolak geopolitik dan kenaikan harga energi global yang memicu ketidakpastian.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada penolakan terhadap kebijakan Bea Keluar Batu Bara, namun pemerintah berkomitmen untuk segera mengatasi hambatan demi optimalisasi penerimaan negara.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah signifikan hari ini, dipicu oleh konflik AS-Iran yang memicu kekhawatiran inflasi energi global dan ekspektasi kebijakan The Fed yang lebih ketat, membuat investor khawatir.

Prasasti mengingatkan potensi serius dampak lonjakan harga energi global akibat konflik Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia 2026, berpotensi menekan pertumbuhan dan stabilitas rupiah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa lonjakan Akselerasi Belanja K/L hingga 85,5 persen per Februari 2026 merupakan desain strategis pemerintah untuk meratakan dampak ekonomi sepanjang tahun anggaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras isu Resesi Ekonomi Indonesia, menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi justru menunjukkan tren penguatan yang signifikan, jauh dari bayang-bayang resesi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk Defisit APBN yang dapat mencapai 4,06 persen, memicu kekhawatiran akibat eskalasi konflik di kawasan Asia Barat.