Kebijakan Fiskal

BI dan Kemenkeu bersinergi memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Tujuannya menjaga stabilitas rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perkuat koordinasi fiskal moneter melalui strategi terpadu demi menjaga stabilitas kurs rupiah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yakin kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan memperkuat Stabilisasi Rupiah dan ketahanan ekonomi Indonesia. Simak dampaknya terhadap pasar domestik!

Pemerintah Provinsi NTB berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai sumber baru, termasuk potensi Pajak Kendaraan Listrik NTB, didukung Perda baru. Bagaimana strateginya untuk mencapai target Rp160 miliar?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

Di tengah isu pengurangan tenaga kerja, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud tegaskan tidak akan ada pemberhentian PPPK di wilayahnya, menekankan pentingnya integritas dan kinerja terbaik.

Pelemahan Rupiah hingga Rp17.500 per dolar AS memicu pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah agresif. Simak upaya menjaga stabilitas pasar Rupiah dan kepercayaan investor melalui kebijakan fiskal dan moneter terkoordinasi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan **bantuan pangan stimulus ekonomi** krusial untuk menjaga konsumsi rumah tangga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi memberlakukan moratorium rekrutmen ASN hingga tahun 2027. Kebijakan Moratorium ASN Ponorogo ini diambil untuk menekan belanja pegawai daerah yang dinilai terlalu tinggi dan menghindari pemotongan dana transfer pusat.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan tidak akan bernegosiasi terkait efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp12,7 triliun, menegaskan komitmennya sebagai pembantu Presiden.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan **Kekuatan APBN** dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, menanggapi usulan kenaikan harga BBM. Pernyataan ini menyoroti peran APBN sebagai instrumen vital.

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengusulkan relaksasi aturan keuangan daerah, khususnya terkait batasan belanja pegawai, untuk mengatasi tekanan fiskal yang kian berat. Simak alasannya di sini!

Apindo mendesak kehati-hatian dalam wacana penghentian restitusi pajak, mengingat dampak luasnya pada kinerja dunia usaha dan stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini krusial.

Pemerintah Indonesia memproyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q1 2026 mencapai 5,5 persen, didorong oleh permintaan domestik yang kuat meskipun ada risiko global yang membayangi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan usulan pengambilalihan PNM dari Danantara untuk memperlancar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan efisiensi anggaran negara. Rencana ini bertujuan mentransformasi PNM menjadi bank UMKM besar di bawah Ke

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan tetap dipertahankan, menepis isu perumahan di tengah tekanan fiskal dan pembatasan belanja pegawai.

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyoroti potensi dampak signifikan Konflik Timur Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia dan Pasifik, dengan proyeksi penurunan hingga 1,3 poin persentase dan lonjakan inflasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui langkah efisiensi Program MBG dengan syarat kualitas makanan tidak berkurang. Penyesuaian skema ini diharapkan menjaga manfaat program tanpa membebani anggaran negara berlebihan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah konkret dengan menerapkan kebijakan penghematan energi DPR, termasuk pengurangan penggunaan listrik dan bahan bakar, sebagai respons terhadap arahan pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal negara dan ef