Kebijakan Fiskal

Berbagai isu Ekonomi Indonesia Terkini menjadi perhatian, mulai dari pengawasan anggaran Makan Bergizi Gratis oleh Menkeu, kebijakan ekspor batu bara, hingga klarifikasi relokasi industri otomotif yang ditunda.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulteng 2026 mengalokasikan Rp2,3 triliun untuk belanja pegawai, mencapai 47,05% dari total belanja daerah. Simak rinciannya dan perbandingannya dengan aturan yang berlaku.

Fenomena Digital Nomad membawa peluang ekonomi sekaligus tantangan stabilitas harga di destinasi wisata Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan fiskal dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bagi masyarakat lokal.

Pengamat ekonomi menilai kenaikan harga Pertamax menjadi momentum penting bagi masyarakat kelas menengah untuk mengevaluasi gaya hidup. Simak dampak dan solusinya agar tetap adaptif di tengah situasi ekonomi saat ini.

NEXT Indonesia Center menyoroti tantangan fiskal, menekankan pentingnya daya ungkit APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjaga defisit. Bagaimana kondisi fiskal Indonesia sebenarnya?

Konsultan keuangan Elvi Diana menyarankan pemerintah dan OJK untuk memberikan penjelasan rinci dan transparan mengenai faktor pelemahan IHSG, guna menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh mempercepat Program Pangan dan Hilirisasi, serta sektor riil lainnya, guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Indonesia tidak mengarah pada krisis ekonomi, keuangan, dan moneter seperti 1997-1998, meski rupiah sempat melemah. Stabilitas ekonomi nasional menjadi fokus utama pemerintah.

Meski rupiah sempat melemah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Indonesia tidak sedang menuju krisis ekonomi 1997-98. Bagaimana strategi pemerintah menguatkan rupiah dan menjaga stabilitas?

BI dan Kemenkeu bersinergi memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Tujuannya menjaga stabilitas rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perkuat koordinasi fiskal moneter melalui strategi terpadu demi menjaga stabilitas kurs rupiah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yakin kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan memperkuat Stabilisasi Rupiah dan ketahanan ekonomi Indonesia. Simak dampaknya terhadap pasar domestik!

Pemerintah Provinsi NTB berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai sumber baru, termasuk potensi Pajak Kendaraan Listrik NTB, didukung Perda baru. Bagaimana strateginya untuk mencapai target Rp160 miliar?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

Di tengah isu pengurangan tenaga kerja, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud tegaskan tidak akan ada pemberhentian PPPK di wilayahnya, menekankan pentingnya integritas dan kinerja terbaik.

Pelemahan Rupiah hingga Rp17.500 per dolar AS memicu pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah agresif. Simak upaya menjaga stabilitas pasar Rupiah dan kepercayaan investor melalui kebijakan fiskal dan moneter terkoordinasi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan **bantuan pangan stimulus ekonomi** krusial untuk menjaga konsumsi rumah tangga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi memberlakukan moratorium rekrutmen ASN hingga tahun 2027. Kebijakan Moratorium ASN Ponorogo ini diambil untuk menekan belanja pegawai daerah yang dinilai terlalu tinggi dan menghindari pemotongan dana transfer pusat.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru menyediakan stan gratis bagi dealer mobil dan motor. Langkah ini bertujuan mendorong penjualan kendaraan sekaligus meningkatkan Peningkatan Pajak Kendaraan Pekanbaru melalui kebijakan opsen PKB.