Efisiensi Anggaran

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak mengalami pemotongan maupun keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat, membantah isu yang beredar dan memastikan prioritas anggaran untuk enam provinsi di

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menegaskan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-822 Kota Bangli tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan mengandalkan partisipasi masyarakat dan swasta, sekaligus menekankan arah p

Menpora Erick Thohir berkolaborasi dengan Kemenkeu untuk mengatur ulang skema pendanaan Pelatnas, memastikan program latihan tetap berjalan efektif di tengah efisiensi anggaran pemerintah.

Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari, menyoroti tantangan efisiensi anggaran pemerintah yang berpotensi memengaruhi persiapan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026, memicu kekhawatiran dan upaya koordinasi.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan skema WFH ASN berjalan optimal, disiplin, dan produktif, bahkan mampu menciptakan efisiensi anggaran daerah.

Keterbatasan anggaran memaksa PB Akuatik memulangkan atlet pelatnas Asian Games 2026 ke klub. Simak dampak efisiensi anggaran pelatnas akuatik terhadap persiapan atlet menuju Aichi-Nagoya.

Setelah sempat terganggu, operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng Bekasi kini kembali normal berkat respons cepat Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengatasi kendala operasional.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan pembangunan kantor Satpol PP DKI Jakarta tertunda akibat efisiensi anggaran, padahal kebutuhan markas komando sangat mendesak untuk menunjang kinerja ribuan personel.

Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan target ambisius untuk menekan rasio belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari APBD pada tahun 2027, sebuah langkah strategis untuk memenuhi regulasi pusat dan menjaga kesehatan fiskal daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tegaskan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi Magang Nasional. Simak bagaimana program ini tetap berjalan dan bahkan diusulkan untuk peningkatan kuota hingga 150 ribu peserta!

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak WFH ASN di Kota Bogor untuk memastikan efektivitas kebijakan, menjaga kinerja, dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak penerapan WFH ASN Bekasi untuk memastikan efisiensi anggaran dan kinerja optimal, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, sebuah langkah progresif untuk mendorong efisiensi dan kinerja berbasis output tanpa mengganggu layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, mulai pekan ini, sebagai langkah efisiensi dan adaptasi budaya kerja baru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menyerahkan 44 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025, menekankan perbaikan kualitas dan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sedang meninjau kelanjutan pembangunan LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas, mempertimbangkan efisiensi anggaran dan layanan transportasi yang sudah ada.

Pemerintah Kabupaten Manokwari menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 dengan hasil musrenbang dan aspirasi masyarakat, memastikan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan penyesuaian Belanja Pegawai untuk patuhi UU HKPD, namun menegaskan tidak akan ada dampak pada status dan jumlah PPPK.

Belanja Pegawai Pemkot Palu pada APBD 2026 mencapai 52,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini jauh di atas batas maksimal 30 persen yang diatur UU HKPD mulai 2027, menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah.