25.000 PNS Terancam Kehilangan Pekerjaan Gara-gara AI

Pemerintah Belanda menargetkan efisiensi besar-besaran dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), termasuk rencana memangkas sekitar 25.000 pekerjaan pegawai negeri dalam satu dekade. Jumlah itu setara sekitar 15% dari total posisi di pemerintahan.

Sekretaris Negara Belanda, Eric van der Burg, menilai pola kerja lama tak bisa dipertahankan. Ia menekankan tujuan membangun birokrasi yang lebih sederhana, cerdas, dan ramping.

"Kita tidak bisa terus melakukan apa yang selama ini kita lakukan," ujarnya, dikutip dari Yahoo News, Rabu (11/11/2026).

Van der Burg menegaskan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha tetap harus terpenuhi. Namun, pemerintah perlu mengambil keputusan sulit untuk memangkas biaya organisasi secara signifikan. Adapun kepolisian dan pertahanan dikecualikan dari program efisiensi ini.

Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Rob Jetten akan memaparkan strategi pemanfaatan AI untuk mendorong produktivitas pada kuartal pertama 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari rencana penghematan hingga €3,5 miliar per tahun mulai 2035, setara Rp 70,8 triliun (asumsi kurs euro terhadap rupiah 20.230).

Pemerintah juga menargetkan penghematan sebesar €900 juta dari anggaran pusat pada tahun depan. Rencana pengurangan pegawai ini muncul setelah belanja pegawai meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak 2018, pemerintah telah menambah sekitar 46.500 posisi baru yang membuat jumlah pegawai negeri meningkat sekitar 40%.

Inggris Uji AI Untuk Efisiensi Layanan Publik

Tekanan untuk menaikkan efisiensi juga terasa di Eropa karena keuangan publik terhimpit. Lonjakan perekrutan selama pandemi dan kenaikan suku bunga utang membuat anggaran negara semakin terbebani.

Di Inggris, jumlah pegawai negeri meningkat lebih dari sepertiga dalam satu dekade terakhir hingga melampaui 500.000 orang. Jika Inggris menerapkan efisiensi AI dengan skala serupa rencana Belanda, pemangkasan bisa mencapai sekitar 75.000 pekerjaan, menurut Bloomberg.

Wakil pemimpin Reform UK, Richard Tice, menyatakan dukungan atas langkah efisiensi dan menyebut partainya ingin memulainya dari dewan pemerintahan daerah yang mereka kelola.

Uji coba AI di Departemen Bisnis dan Perdagangan Inggris mengungkap sebagian pegawai merasa malu menggunakan teknologi tersebut di tempat kerja karena khawatir dipandang negatif oleh atasan.

Ratusan pegawai negeri mendapat akses ke sistem AI bernama Redbox yang dikembangkan di Whitehall. Teknologi ini dapat merangkum dokumen, menjawab pertanyaan, dan membuat transkripsi rapat. Namun, laporan penggunaan menemukan sebagian pegawai enggan mencantumkan keterangan bahwa pekerjaan mereka dibantu AI.

Laporan Tony Blair Institute tahun 2024 memperkirakan AI berpotensi mengotomatiskan sebagian dari lebih dari 40% tugas di sektor publik. Pemanfaatan teknologi itu diperkirakan dapat menghemat seperlima waktu kerja pegawai.