Kodim Agam Gagalkan Penjualan Pupuk Bersubsidi Lintas Provinsi, Tiga Pelaku Diamankan

Anggota Kodim 0304/Agam berhasil menggagalkan upaya penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal ke Provinsi Riau, mengamankan tiga pelaku dan dua unit kendaraan. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat.

Anggota TNI dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0304/Agam, Sumatera Barat, berhasil menggagalkan upaya penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal. Tiga orang pelaku diamankan di kawasan Gadut, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, pada Sabtu (18/4). Penangkapan ini menjadi bukti keseriusan aparat dalam memberantas praktik penyelewengan.

Komandan Distrik Militer Agam, Letkol Inf. Slamet Dwi Santoso, menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi tersebut rencananya akan dijual ke Provinsi Riau. Modus operandi para pelaku terungkap setelah laporan dari masyarakat. Petugas segera menindaklanjuti informasi berharga tersebut.

Pengungkapan kasus dimulai ketika petugas menghentikan dua unit minibus L300 yang dikemudikan para pelaku. Awalnya, mereka mengaku membawa beras, namun setelah pemeriksaan mendalam, ditemukan ratusan karung pupuk bersubsidi di dalamnya. Satu dari empat pelaku berhasil melarikan diri saat penangkapan berlangsung.

Detail Pengungkapan Kasus Penyelewengan Pupuk Bersubsidi

Tiga pelaku yang berhasil diamankan berinisial I, F, dan A. Bersama dengan dua unit kendaraan jenis pikap L300 yang digunakan untuk mengangkut pupuk, mereka kini telah dibawa ke Markas Kodim 0304/Agam di Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses penyelidikan awal sedang berlangsung untuk mengumpulkan informasi.

Berdasarkan keterangan awal, para pelaku membeli pupuk bersubsidi dari sejumlah kios di Kabupaten Pasaman. Harga pembelian per karung pupuk bersubsidi tersebut adalah sekitar Rp170 ribu. Ini menunjukkan adanya perbedaan harga yang signifikan antara harga subsidi dan harga pasar gelap.

Pupuk-pupuk tersebut kemudian hendak dijual kembali di luar daerah, khususnya ke Provinsi Riau, dengan harga yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar Rp360 ribu per karung. Selisih harga yang besar ini menjadi daya tarik bagi para pelaku untuk melakukan penyelewengan. Praktik ini merugikan petani yang seharusnya mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.

Modus Operandi dan Potensi Jaringan Penyelewengan

Penyamaran sebagai pengangkut beras menggunakan minibus L300 menjadi modus operandi utama para pelaku untuk mengelabui petugas di jalan. Upaya ini menunjukkan tingkat perencanaan yang matang dalam menjalankan aksi ilegal mereka. Kendaraan pikap seringkali digunakan dalam distribusi barang.

Letkol Inf. Slamet Dwi Santoso menduga kuat bahwa ada pihak lain yang berperan sebagai penampung pupuk bersubsidi ini di Provinsi Riau. Dugaan ini mengindikasikan adanya jaringan yang lebih luas dalam praktik penyelewengan pupuk bersubsidi antarprovinsi. Aparat akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kodim 0304/Agam akan segera menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Kerjasama antara TNI dan Polri diharapkan dapat mengungkap seluruh mata rantai penyelewengan ini. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan.

Komitmen Kodim Agam dan Imbauan Masyarakat

Letkol Inf. Slamet Dwi Santoso menyampaikan apresiasi tinggi kepada masyarakat yang proaktif memberikan informasi terkait potensi pelanggaran di wilayahnya. Peran serta aktif masyarakat sangat krusial dalam membantu aparat menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat dan warga.

Ia juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak ragu melaporkan aktivitas yang merugikan atau berpotensi mengganggu program pemerintah kepada aparat setempat. Laporan cepat dari masyarakat dapat mencegah kerugian yang lebih besar dan memastikan program subsidi tepat sasaran. Informasi sekecil apapun sangat berarti.

Penggagalan penjualan pupuk bersubsidi ini merupakan bagian dari upaya Kodim 0304/Agam untuk mendukung ketersediaan pupuk bagi petani lokal. Penyelewengan pupuk bersubsidi dapat berdampak serius pada sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pengawasan ketat terus dilakukan.

Sumber: AntaraNews