Pppk

Bupati Bangka Fery Insani memastikan ribuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan dihentikan. Ia menegaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka masih mencukupi untuk belanja pegawai, menepis kekhawatiran terka

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengusulkan merger dinas-dinas serupa di Pemprov Jabar demi efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik, sebuah langkah strategis untuk menata ulang struktur organisasi perangkat daerah demi Efisie

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali masuk kerja usai libur Lebaran 2026, dengan harapan kehadiran penuh di hari pertama tanpa sanksi tegas yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyiapkan anggaran sebesar Rp900 juta untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, khususnya guru dan tenaga teknis, namun kepastian pencairan THR PPPK Paruh

Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga Belanja Pegawai APBD tetap di bawah 30 persen demi kesehatan fiskal daerah, dengan berbagai strategi penyesuaian yang diterapkan.

Pramono menyatakan, apabila kebijakan pemangkasan anggaran benar diberlakukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berupaya tidak terjadi pemberhentian PPPK.

Badan Gizi Nasional mengangkat petugas SPPG menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp25,49 miliar bagi ASN dan PPPK, diharapkan mampu meningkatkan daya beli serta perputaran ekonomi lokal menjelang Idul Fitri.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan pemberian THR PPPK Pemprov Sulsel, termasuk bagi pegawai paruh waktu, jelang Lebaran 2026 sebagai bentuk perhatian daerah.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah mengalokasikan dana sebesar Rp31,8 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pejabat negara di tahun 2026, memastikan kebutuhan pegawai terpenuhi menjelang hari raya.

Pemerintah Kabupaten Kapuas mematangkan persiapan Sosialisasi PT Taspen bagi PPPK Penuh Waktu, memastikan setiap aparatur memahami hak dan kewajiban mereka demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas SDM.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menekankan bahwa ketentuan yang ada hanya berlaku secara terbatas dan tidak mencakup semua pihak.

Penegasan ini merespons berbagai penafsiran keliru terhadap Pasal 17 Perpres Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Ratusan Pegawai Non-ASN Natuna tidak diperpanjang kontrak oleh Pemkab Natuna. Kebijakan ini dipicu oleh UU ASN terbaru dan penataan kepegawaian. Apa dampaknya?

Kemensos telah menjelaskan berbagai tugas yang akan diemban oleh calon PPPK tenaga kependidikan sekolah rakyat.

Kementerian Sosial telah menjelaskan berbagai syarat yang perlu dipenuhi oleh para pelamar PPPK tenaga kependidikan di sekolah rakyat.

Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, menyoroti kendala anggaran sebagai tantangan utama dalam proses Pengangkatan Pegawai Sumedang dari PPPK menjadi penuh waktu, meski optimis akan solusi.

DPRD Sumedang secara tegas meminta Pemkab untuk menghentikan seluruh bentuk Larangan Rekrutmen Honorer dan non-ASN demi manajemen pemerintahan yang profesional dan tertib.

Pemkab Bangka Barat serius tingkatkan profesionalitas guru sebagai kunci utama mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045, melalui berbagai program dan apresiasi.