PPPK

Pemerintah pusat akan mengambil alih pembayaran gaji PPPK paruh waktu mulai 2027, meringankan beban APBD daerah.

Pemkot Tangerang menyesuaikan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk PPPK sebesar 15 persen, berlaku mulai September 2026.

Pemerintah memberi peluang Guru PPPK ikut seleksi CPNS guru mulai 2027. Qodari memaparkan tiga skema penataan, termasuk pengalihan dan status pusat.

P2G menolak skema tes bagi guru PPPK menuju PNS karena batas usia CPNS 35 tahun. Mereka juga mengusulkan afirmasi dan pengangkatan 200 ribu paruh waktu.

Rencana alih status guru PPPK jadi penuh waktu mulai 2027 didukung anggaran pusat. Indef mengingatkan risiko beban berulang dan pentingnya verifikasi.

Pemerintah menyiapkan Rp 31 triliun untuk peralihan PPPK Paruh Waktu ke pegawai pusat. Menkeu Purbaya memaparkan tahap pelaksanaan dan target awalnya.

Dari jumlah PPPK yang mengajukan pengunduran diri tersebut berusia 35-40 tahun.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ruang APBN cukup untuk pengangkatan PPPK penuh waktu 2027 dan peluang PPPK guru ikut CPNS. Defisit dijaga 2,4%.

546 daerah mendapat tambahan TKD Rp 18,9 T. Mendagri membeberkan nasib gaji PPPK serta skema DBH dan top-up DAU. Simak penjelasannya.

Keberhasilan pembangunan pendidikan sangat bergantung pada komitmen para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam memberikan pelindungan dan perhatian terhadap sektor pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bulungan menyambut baik perpanjangan masa transisi penerapan Batas Maksimal Belanja Pegawai 30 persen. Simak bagaimana Pemkab Bulungan menyusun strategi fiskal daerahnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

Proses transisi dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend

Seharusnya sudah tidak ada guru honorer sejak tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi memberlakukan moratorium rekrutmen ASN hingga tahun 2027. Kebijakan Moratorium ASN Ponorogo ini diambil untuk menekan belanja pegawai daerah yang dinilai terlalu tinggi dan menghindari pemotongan dana transfer pusat.

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan di NTB, menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam memajukan pendidikan di Nusa Tenggara Barat.