PPPK
-
Ekonomi •Kemendagri Minta Pemda Jamin Guru PPPK Tak di-PHK karena Alasan AnggaranKeberhasilan pembangunan pendidikan sangat bergantung pada komitmen para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam memberikan pelindungan dan perhatian terhadap sektor pendidikan.
-
News •Pemkab Bulungan Komitmen Ikuti Regulasi Pusat Terkait Batas Maksimal Belanja PegawaiPemerintah Kabupaten Bulungan menyambut baik perpanjangan masa transisi penerapan Batas Maksimal Belanja Pegawai 30 persen. Simak bagaimana Pemkab Bulungan menyusun strategi fiskal daerahnya.
-
Politik •DPRD Tawarkan Solusi Konkret Atasi Belanja Pegawai Kabupaten Bekasi yang TinggiDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.
-
News •DPR dan Mendagri Kompak Lindungi PPPK, Pemda Dilarang Lakukan Pemberhentian PegawaiDPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.
-
Ekonomi •Menteri PAN-RB: PKWT Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh WaktuProses transisi dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai.
-
News •Mendagri Tito Beberkan Strategi Penanganan PPPK dan Honorer, Setop Opsi PemberhentianMendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.
-
News •Solusi Penataan PPPK di Daerah, Mendagri Minta Pemda Tidak Rekrut Tenaga Honorer BaruMendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.
-
News •Gubernur Helmi Hasan Dorong Pembayaran Gaji ke-13 ASN dan PPPK di Bengkulu Segera CairGubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend
-
News •Kepala BKN: Sejak 2024 Pemerintah Melarang Mengangkat Guru HonorerSeharusnya sudah tidak ada guru honorer sejak tahun 2024.
-
News •Moratorium ASN Ponorogo hingga 2027, Pemkab Tekan Belanja Pegawai DaerahPemerintah Kabupaten Ponorogo resmi memberlakukan moratorium rekrutmen ASN hingga tahun 2027. Kebijakan Moratorium ASN Ponorogo ini diambil untuk menekan belanja pegawai daerah yang dinilai terlalu tinggi dan menghindari pemotongan dana transfer pusat.
-
News •Wakil Ketua DPR Sari Yuliati Dorong Pendidikan Inklusif NTB, Tekankan Kolaborasi Semua PihakWakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan di NTB, menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam memajukan pendidikan di Nusa Tenggara Barat.
-
News •Gubernur NTB Tambah Insentif 1.759 Guru PPPK, Kado Hardiknas Tingkatkan KesejahteraanGubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berikan Insentif Guru PPPK NTB tambahan minimal Rp500 ribu untuk 1.759 guru, sebagai kado Hardiknas demi peningkatan kesejahteraan. Simak detailnya!
-
News •Bukannya Sejahtera, Gaji 600 Guru di OKI Malah Turun Drastis usai Diangkat PPPK Paruh WaktuBahkan, gaji mereka turun drastis ketimbang saat masih berstatus honorer.
-
News •Pemkab Donggala Bentuk Satgas Narkoba Lintas Sektor, Wabup: Ancaman Pembangunan SDMPemerintah Kabupaten Donggala siap membentuk Satgas Narkoba lintas sektor untuk menghadapi ancaman serius terhadap pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.
-
News •Pemkab Lombok Tengah Siapkan Gaji PPPK Paruh Waktu di APBD Perubahan 2026Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Lombok Tengah akan menerima gaji mereka yang tertunda, dengan anggaran disiapkan dalam APBD Perubahan 2026.
-
News •Pemkot Mataram Usulkan 200 Formasi CASN 2026, Prioritaskan CPNS Pelamar UmumPemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!
-
News •Wali Kota Makassar Tegaskan Pertahankan Ribuan PPPK di Tengah Pembatasan Belanja PegawaiWali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan tetap dipertahankan, menepis isu perumahan di tengah tekanan fiskal dan pembatasan belanja pegawai.
-
Politik •Bupati Bangka Fery Insani Jamin Nasib Ribuan PPPK, APBD Diklaim Masih CukupiBupati Bangka Fery Insani memastikan ribuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan dihentikan. Ia menegaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka masih mencukupi untuk belanja pegawai, menepis kekhawatiran terka
-
News •Efisiensi Dinas DPRD Jabar: Usulan Merger Dinas Serupa untuk Optimalisasi Anggaran dan Pelayanan PublikDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengusulkan merger dinas-dinas serupa di Pemprov Jabar demi efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik, sebuah langkah strategis untuk menata ulang struktur organisasi perangkat daerah demi Efisie
-
News •Pemkab Sigi Instruksikan ASN Masuk Kerja Usai Libur Lebaran 2026Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali masuk kerja usai libur Lebaran 2026, dengan harapan kehadiran penuh di hari pertama tanpa sanksi tegas yang telah ditetapkan.