Tenaga Honorer

Pemerintah Kabupaten Manokwari tengah mengkaji ulang pembiayaan tenaga honorer tahun ini. Kebijakan ini diambil menyusul pemangkasan dana transfer pusat yang signifikan, menempatkan Pemkab Manokwari dalam dilema fiskal.

Jumlah ASN Cianjur 2025 melonjak signifikan menjadi 22 ribu orang setelah pelantikan ribuan PPPK Paruh Waktu, namun Pemkab Cianjur masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga di sektor vital.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengumumkan 200 honorer K2 lolos verifikasi awal, sementara 400 lainnya akan menjalani pendataan ulang untuk memastikan keabsahan data dalam proses Verifikasi Honorer K2 Jayawijaya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mengusulkan pengangkatan 2.695 tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan RB, setelah perjuangan panjang demi masa depan ASN.

Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi melantik 5.408 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada momen HUT KORPRI ke-54, sebuah langkah besar untuk menuntaskan status honorer dan memperkuat pelayanan publik di Sumedang.

DPRD Gorontalo Utara telah menganggarkan gaji untuk 1.112 PPPK Paruh Waktu di tahun 2026, namun besaran Rp300 ribu per bulan menuai perhatian. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan DPRD sepakat berjuang bersama untuk mengangkat ribuan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu, menandatangani komitmen penting.

Ribuan honorer non-database kembali memenuhi kawasan Monas untuk menuntut kepastian status dan perlindungan kerja yang dianggap semakin terancam.

Sebanyak 45 tenaga honorer Satpol PP Rejang Lebong dirumahkan setelah larangan pengangkatan pegawai honorer oleh pemerintah pusat, menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan mereka.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menjelaskan alasan di balik tertundanya SK PPPK bagi honorer K2, salah satunya karena aduan politik praktis. Simak selengkapnya!

Anas menjelaskan, pihaknya bersama instansi terkait telah menyusun alur penyelesaian untuk tenaga non-ASN atau honorer yang mencakup pemetaan.

Menurutnya tidak bijak jika Kementetian PAN-RB hanya memprioritaskan data dari database saja.

Rieke menyinggung aturan dan administrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami cacat hukum

Rieke meminta agar APBN bukan hanya untuk korban judi online saja, tetapi juga diperuntukan membantu tenaga honorer lainnya

Rieke mengatakan aturan-aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) justru menyulitkan profesi tenaga honorer

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah melarang pengangkatan tenaga honorer baru.

Jumlah pegawai honorer akan mendapatkan THR sebanyak 887 orang. Mereka akan diberikan THR sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Kelompok ini dianggap tidak masuk kategori penerima THR.

THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya.

Penyerapan tenaga honorer 2024 bisa terganggu karena hal ini terjadi di sejumlah daerah.