Tenaga Honorer

Wakil Gubernur Sulteng menegaskan Pembayaran Tenaga Honorer Pemprov Sulteng akan tetap dilakukan pada 2026, menepis isu yang beredar dan menjamin hak-hak mereka terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Pemerintah Kabupaten Manokwari tengah mengkaji ulang pembiayaan tenaga honorer tahun ini. Kebijakan ini diambil menyusul pemangkasan dana transfer pusat yang signifikan, menempatkan Pemkab Manokwari dalam dilema fiskal.

Jumlah ASN Cianjur 2025 melonjak signifikan menjadi 22 ribu orang setelah pelantikan ribuan PPPK Paruh Waktu, namun Pemkab Cianjur masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga di sektor vital.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengumumkan 200 honorer K2 lolos verifikasi awal, sementara 400 lainnya akan menjalani pendataan ulang untuk memastikan keabsahan data dalam proses Verifikasi Honorer K2 Jayawijaya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mengusulkan pengangkatan 2.695 tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan RB, setelah perjuangan panjang demi masa depan ASN.

Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi melantik 5.408 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada momen HUT KORPRI ke-54, sebuah langkah besar untuk menuntaskan status honorer dan memperkuat pelayanan publik di Sumedang.

DPRD Gorontalo Utara telah menganggarkan gaji untuk 1.112 PPPK Paruh Waktu di tahun 2026, namun besaran Rp300 ribu per bulan menuai perhatian. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan DPRD sepakat berjuang bersama untuk mengangkat ribuan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu, menandatangani komitmen penting.

Ribuan honorer non-database kembali memenuhi kawasan Monas untuk menuntut kepastian status dan perlindungan kerja yang dianggap semakin terancam.

Tak ada ketentuan tertulis yang mengatur pemberian pesangon bagi pekerja berstatus honorer.

Pendaftaran untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II 2024 telah ditutup oleh pemerintah pada tanggal 20 Januari 2025.

Anas menjelaskan, pihaknya bersama instansi terkait telah menyusun alur penyelesaian untuk tenaga non-ASN atau honorer yang mencakup pemetaan.

Menurutnya tidak bijak jika Kementetian PAN-RB hanya memprioritaskan data dari database saja.

Rieke menyinggung aturan dan administrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami cacat hukum

Rieke meminta agar APBN bukan hanya untuk korban judi online saja, tetapi juga diperuntukan membantu tenaga honorer lainnya

Rieke mengatakan aturan-aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) justru menyulitkan profesi tenaga honorer

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah melarang pengangkatan tenaga honorer baru.

Jumlah pegawai honorer akan mendapatkan THR sebanyak 887 orang. Mereka akan diberikan THR sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Kelompok ini dianggap tidak masuk kategori penerima THR.