Tenaga Honorer

Pemerintah Kota Jayapura fokus pada Penyelesaian Honorer K2 asli Port Numbay, memastikan proses verifikasi berjalan lancar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kepastian status mereka.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Purwanto, memastikan bahwa sebagian besar pembayaran sudah dilakukan, khususnya untuk tenaga pengajar.

Mereka yang belum diupah itu ada guru, tenaga Tata Usaha, keamanan, dan kebersihan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengambil langkah serius mendata ulang tenaga honorer daerah, dengan Gubernur Anwar Hafid menuntut bukti konkret untuk menuntaskan persoalan yang masih banyak belum terbayarkan.

Pemerintah Kota Singkawang memastikan keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu di tengah isu nasional. Bagaimana Pemkot Singkawang menjaga komitmen ini dan menjamin anggaran tetap aman?

Wakil Gubernur Sulteng menegaskan Pembayaran Tenaga Honorer Pemprov Sulteng akan tetap dilakukan pada 2026, menepis isu yang beredar dan menjamin hak-hak mereka terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Pemerintah Kabupaten Manokwari tengah mengkaji ulang pembiayaan tenaga honorer tahun ini. Kebijakan ini diambil menyusul pemangkasan dana transfer pusat yang signifikan, menempatkan Pemkab Manokwari dalam dilema fiskal.

Jumlah ASN Cianjur 2025 melonjak signifikan menjadi 22 ribu orang setelah pelantikan ribuan PPPK Paruh Waktu, namun Pemkab Cianjur masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga di sektor vital.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengumumkan 200 honorer K2 lolos verifikasi awal, sementara 400 lainnya akan menjalani pendataan ulang untuk memastikan keabsahan data dalam proses Verifikasi Honorer K2 Jayawijaya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mengusulkan pengangkatan 2.695 tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan RB, setelah perjuangan panjang demi masa depan ASN.

Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi melantik 5.408 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada momen HUT KORPRI ke-54, sebuah langkah besar untuk menuntaskan status honorer dan memperkuat pelayanan publik di Sumedang.

DPRD Gorontalo Utara telah menganggarkan gaji untuk 1.112 PPPK Paruh Waktu di tahun 2026, namun besaran Rp300 ribu per bulan menuai perhatian. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan DPRD sepakat berjuang bersama untuk mengangkat ribuan tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu, menandatangani komitmen penting.

Ribuan honorer non-database kembali memenuhi kawasan Monas untuk menuntut kepastian status dan perlindungan kerja yang dianggap semakin terancam.

Sebanyak 45 tenaga honorer Satpol PP Rejang Lebong dirumahkan setelah larangan pengangkatan pegawai honorer oleh pemerintah pusat, menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan mereka.

Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menjelaskan alasan di balik tertundanya SK PPPK bagi honorer K2, salah satunya karena aduan politik praktis. Simak selengkapnya!

DPRD Gorontalo Utara terus memperjuangkan nasib 750 PPPK paruh waktu yang berstatus TMS, mendesak pemerintah daerah bertindak cepat ke KemenPAN-RB demi kejelasan status mereka.

DPRD Rejang Lebong mendesak Pemkab segera melantik 923 calon PPPK Rejang Lebong yang lulus seleksi tahap I. Mengapa pelantikan tertunda dan bagaimana nasib 217 lainnya?

Pemkot Singkawang mendapat persetujuan KemenpanRB untuk 824 formasi PPPK paruh waktu, menimbulkan pertanyaan besar tentang dampak fiskal daerah yang mencapai Rp7,7 miliar per tahun.