BSN Jembatani Pekerja Informal Punya Rumah, Begini Caranya

PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) memperkuat posisi perusahaan sebagai salah satu penopang utama pembiayaan perumahan nasional. Langkah ini ditunjukkan lewat peluncuran program 'BSN Siap KPR', sebuah inisiatif yang dirancang untuk memperluas akses hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sektor informal.

Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Pada tahun 2026, Bank BSN dipercaya mengelola kuota KPR Subsidi sebanyak 73.700 unit—naik signifikan sebesar 34,8 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencatatkan 54.700 unit.

"Sektor perumahan merupakan identitas sekaligus kekuatan utama BSN. Kuota 73.700 unit tahun ini adalah bentuk kepercayaan besar yang kami jawab dengan komitmen penuh untuk mendukung program perumahan nasional," ungkap Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor di Jakarta, Sabtu (25/7).

Menurut Alex, tantangan terbesar bagi pekerja sektor informal dalam mengakses KPR bukanlah ketidakmampuan membayar angsuran, melainkan ketiadaan rekam jejak (track record) perbankan yang memadai.

Melalui BSN Siap KPR, calon debitur diajak untuk membangun kebiasaan finansial yang sehat dengan menabung secara rutin selama 3 hingga 6 bulan melalui aplikasi digital bank. Selain membentuk portofolio transaksi yang dapat dinilai oleh bank, proses ini sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Hingga akhir tahun 2026, Bank BSN menargetkan program ini dapat menjangkau 1.000 calon nasabah melalui kolaborasi dengan mitra pengembang (developer).

"Seribu calon nasabah bukan sekadar target angka, melainkan wujud nyata dari seribu keluarga yang sedang berjuang mewujudkan rumah impian mereka," tutur Alex.

Strategi edukatif ini terbukti efektif merespons besarnya potensi pasar MBR yang belum terjangkau layanan perbankan. Hingga Juni 2026, Bank BSN sendiri telah berhasil menyalurkan pembiayaan KPR hingga 82% dari target tahunan.

Dukungan Regulator dan Angin Segar Kemudahan Kredit

Inisiatif terobosan ini menyedot apresiasi positif dari para pemangku kepentingan ekosistem perumahan nasional.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Hartati, menilai pendekatan "menabung terlebih dahulu" merupakan solusi tepat untuk menekan angka backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai 9,97 juta rumah tangga.

"Pendekatan ini memberi kesempatan bagi pekerja informal untuk membuktikan kapasitasnya, sekaligus membantu bank menjaga kualitas kredit dari risiko non-performing loan (NPL). Ini langkah konkret agar pekerja informal bisa menggapai rumah subsidi," jelas Sri.

Untuk kategori KPR rumah tapak subsidi, BSN membidik target penyaluran 69.636 unit tahun ini. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasinya telah mencapai 29.309 unit (42,09 persen).

Pangkas Berbagai Hambatan

Di saat yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa pemerintah dan otoritas terkait terus memangkas berbagai hambatan aturan demi mempermudah masyarakat:

Pelonggaran Aturan SLIK: OJK dan asosiasi perbankan sepakat bahwa catatan kredit kecil di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk pinjaman Rp1 juta ke bawah tidak lagi menjadi penghambat pengajuan KPR subsidi.

Wacana Tenor hingga 40 Tahun: Pemerintah bersama Kementerian PKP tengah merancang skema KPR Rumah Susun Perkotaan berjangka panjang hingga 40 tahun bagi MBR berpenghasilan di bawah Rp4 juta.

"Sinergi dengan Bank BSN terus kami optimalkan. Setelah isu SLIK kecil teratasi, kami kini menyiapkan skema tenor panjang agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki hunian di kawasan perkotaan dengan cicilan yang jauh lebih terjangkau," tutup Heru.