Mendagri Sebut Gaji PPPK Bisa Dilakukan Jika Daerah Berani Efisiensi

Mendagri menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan daerah dalam mengelola anggaran, termasuk meningkatkan PAD

Mendagri Tito menegaskan APBD sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Polri jangan boros belanja. Perjalanan dinas cukup 2 kali.

Setelah Tito menyusuri anggaran dana, ternyata banyak dana daerah yang dipakai perjalanan dinas, rapat hingga perawatan

Tomsi meminta Sekda dan Bappeda mulai merancang program di daerah, agar selaras dengan program pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan tiga instruksi penting kepada sekretaris daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di seluruh wilayah.

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal daerah menyusul pergeseran alokasi transfer dana, demi efisiensi anggaran dan program prioritas masyarakat.

Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya tegaskan kekompakan kawal kebijakan Pengalihan TKD. Bukan pemangkasan, tapi dorongan fiskal daerah lebih sehat. Bagaimana strategi pemerintah pusat?

Dalam arahannya, Mendagri mengingatkan agar jajaran Kemendagri meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Tito menegaskan, ia sepakat dengan arahan Menkeu bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.

Mendagri Tito Karnavian membeberkan tiga Strategi Pemda Hadapi Pengalihan TKD 2026 senilai Rp693 triliun. Bagaimana pemerintah daerah bisa tetap berdaya dan mengoptimalkan potensi yang ada?

Mendagri menegaskan pentingnya menjaga agar pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.

Dalam konteks memperkuat kapasitas fiskal, Mendagri menekankan agar daerah memeriksa dengan cermat anggaran supaya realisasinya betul-betul efisien.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk BPR NTB sebagai bank penyalur gaji PPPK dan pegawai pemerintah lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Temukan informasi lengkap mengenai gaji PPPK tenaga kependidikan sekolah rakyat untuk tahun 2025.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk mengambil peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, menekankan pentingnya kontribusi intelektual dan sumber daya manusia berkualitas.

Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas politik, kemanan, dan sosial yang merupakan fondasi bagi pembangunan untuk meningkatkan perekonomian.

Kegiatan ini menjadi bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja, inovasi.

Pemerintah sebagai representasi negara dituntut untuk turun langsung ke lapangan.

Selain menyelenggarakan pendidikan formal, Mendagri mengatakan, IPDN juga terus dikembangkan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN.

Mendagri mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengumpulan hewan kurban.