Mendagri Paparkan 3 Strategi Jitu Pemda Hadapi Pengalihan TKD Rp693 Triliun: Efisiensi hingga Gali Potensi Lokal

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru-baru ini menguraikan strategi krusial bagi pemerintah daerah. Langkah ini diperlukan untuk menghadapi kebijakan pengalihan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026. Kebijakan tersebut akan melibatkan anggaran fantastis sebesar Rp693 triliun yang harus dikelola secara bijak.

Dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, Tito Karnavian menegaskan pentingnya persiapan. Ia memaparkan tiga langkah strategis yang harus segera diimplementasikan oleh setiap pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di tengah perubahan signifikan.

Tiga langkah utama tersebut meliputi efisiensi belanja daerah, optimalisasi penggalian potensi pendapatan lokal, serta penangkapan peluang dari berbagai program pusat. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, pelayanan publik dan pembangunan dapat terus berjalan efektif tanpa hambatan.

Efisiensi Belanja Daerah: Kunci Pengelolaan Anggaran yang Cermat

Langkah pertama yang ditekankan oleh Mendagri Tito Karnavian adalah efisiensi belanja daerah secara menyeluruh. Kepala daerah diwajibkan untuk mengawasi ketat penggunaan anggaran di wilayahnya masing-masing. Ini sangat penting, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat dan belum memiliki pengalaman memadai dalam mengelola anggaran besar. Pengawasan langsung dapat mencegah inefisiensi dan penyalahgunaan dana.

Tito mencontohkan pengawasan anggaran di kementeriannya sendiri, di mana ia menolak usulan kegiatan yang dinilai tidak efektif. "Jadi efisiensi belanja daerah kuncinya. Caranya lihat, pelototin," ujarnya, menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah. Ia juga mengingatkan bahwa belanja pegawai mungkin tidak bisa dikorupsi, namun biaya operasional pegawai sangat rentan terhadap mark-up. Oleh karena itu, pengawasan detail menjadi sangat vital.

Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, menjadi contoh sukses dalam menerapkan efisiensi belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Lahat berhasil memangkas anggaran perjalanan dinas dan rapat yang tidak esensial. Dana hasil efisiensi ini kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur vital. Misalnya, pembangunan bendungan dan irigasi yang mampu mengairi delapan ribu hektare sawah, memberikan dampak langsung bagi petani.

Menggali Potensi Pendapatan Lokal dan Peran UMKM

Langkah strategis kedua adalah menggali potensi pendapatan lokal yang tidak memberatkan masyarakat kecil. Tito Karnavian menyoroti pentingnya menghidupkan sektor swasta dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor ini terbukti tangguh dan mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan mereka.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dijadikan contoh keberhasilan dalam hal ini. DIY merupakan salah satu dari empat provinsi yang pertumbuhan ekonominya tidak negatif saat pandemi COVID-19, meskipun tidak memiliki sumber daya alam melimpah. "Disampaikan olehnya Sri Sultan bahwa ia menghidupkan UMKM," kata Tito, mengutip pengalamannya berdialog langsung dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM adalah kunci.

Tito menjelaskan bahwa UMKM adalah sektor riil yang hidup, berbeda dengan investasi saham yang lebih fluktuatif. Pemerintah daerah harus membangun komunikasi intensif dengan UMKM untuk memahami kebutuhan mereka. Ini bisa berupa pemberian insentif, kemudahan akses perizinan, pengenalan Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga penyediaan lokasi khusus untuk UMKM. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menjadi sumber pendapatan keuangan yang kuat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menangkap Peluang dari Program Pusat untuk Pembangunan Daerah

Langkah ketiga yang tak kalah penting adalah menangkap peluang dari program pusat yang tersedia. Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp1.376 triliun untuk berbagai program. Program-program ini mencakup beragam sektor, mulai dari koperasi desa/kelurahan, Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, hingga kesehatan. Ini merupakan kesempatan emas bagi daerah.

Berbagai inisiatif lain juga termasuk program sekolah rakyat, tambahan cadangan jalan, lumbung pangan, dan kampung nelayan. Selain itu, ada pula pembangunan jembatan, perumahan, serta irigasi yang dapat memacu pembangunan daerah. "Nah ini semua berusaha untuk direbut di tempat bapak ibu sekalian," tegas Tito, mendorong pemerintah daerah untuk proaktif. Daerah harus memiliki strategi yang jelas untuk mengakses dan memanfaatkan dana ini.

Dengan proaktif merebut dan mengimplementasikan program-program dari pusat, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan. Ini juga membantu mengurangi beban fiskal daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui program-program ini menjadi kunci. Hal ini akan memastikan alokasi dana yang efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

Sumber: AntaraNews