Pustu Wapu Tidak Aktif di Mimika: Keamanan Jadi Alasan Utama Pelayanan Kesehatan Terganggu

Puskesmas Pembantu (Pustu) Kampung Wapu di Distrik Jita, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, telah berhenti beroperasi selama beberapa tahun terakhir, meninggalkan masyarakat tanpa akses langsung ke fasilitas kesehatan primer. Kepala Distrik Jita, Yunus Edoway, mengungkapkan bahwa alasan utama di balik ketidakaktifan Pustu Wapu adalah masalah keamanan yang serius di lingkungan sekitar. Kondisi ini menghambat upaya pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan esensial bagi warga.

Yunus Edoway menjelaskan bahwa fasilitas Pustu yang awalnya dibangun dengan baik dan dilengkapi petugas kesehatan, tidak dapat berfungsi optimal karena perilaku sebagian masyarakat. Insiden pengrusakan fasilitas dan ancaman terhadap tenaga kesehatan oleh warga yang mabuk telah menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman. Situasi ini memaksa penutupan layanan demi keselamatan para petugas medis yang bertugas.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Distrik Jita telah mencari solusi alternatif untuk memastikan masyarakat Kampung Wapu tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Koordinasi dengan kepala-kepala kampung dilakukan untuk memusatkan layanan di Pustu Kampung Waituku, sebagai upaya sementara mengatasi hambatan akses kesehatan di wilayah tersebut.

Kondisi Keamanan yang Mencekam di Pustu Wapu

Kepala Distrik Jita, Yunus Edoway, secara gamblang memaparkan bahwa Pustu Kampung Wapu terpaksa tidak beroperasi karena kondisi lingkungan masyarakat yang tidak mendukung pelayanan kesehatan. Ia menyoroti insiden di mana warga yang berada di bawah pengaruh alkohol seringkali mengamuk, melakukan pelemparan, bahkan hingga membongkar fasilitas Pustu. Perilaku destruktif ini menciptakan ancaman serius bagi keamanan para tenaga kesehatan yang bertugas di sana.

Ancaman fisik dan psikologis yang dihadapi para petugas medis menjadi faktor krusial dalam keputusan untuk menutup Pustu Wapu. Lingkungan yang tidak kondusif ini membuat para tenaga kesehatan merasa tidak aman untuk menjalankan tugas mulia mereka dalam melayani masyarakat. Akibatnya, pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar warga menjadi terhenti di kampung tersebut.

Edoway menekankan bahwa meskipun pemerintah telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas dan penempatan petugas, upaya tersebut menjadi sia-sia jika tidak didukung oleh lingkungan yang aman dan kondusif. Situasi ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam menyediakan layanan publik di daerah dengan tingkat kerawanan keamanan yang tinggi.

Solusi Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Tantangannya

Untuk mengatasi vakum pelayanan kesehatan di Kampung Wapu, Pemerintah Distrik Jita mengambil langkah proaktif dengan mengalihkan pusat layanan. Wilayah Distrik Jita terbagi menjadi dua delta sungai, dan Kampung Wapu berada di delta dua bersama empat kampung lainnya: Waituku, Sumapro, Blumen, dan Wacakam. Pelayanan kesehatan untuk kelima kampung ini kini dipusatkan di Pustu Kampung Waituku.

Yunus Edoway menjelaskan bahwa keputusan ini dicapai melalui musyawarah dengan para kepala kampung di wilayah delta dua, termasuk Kampung Wapu, dan telah disepakati bersama. Kesepakatan ini memastikan bahwa meskipun Pustu Wapu tidak aktif, masyarakat di lima kampung tersebut tetap memiliki akses ke layanan kesehatan di Pustu Waituku. Saat ini, hanya empat kampung yang dilayani di sana karena Kampung Wacakam telah memiliki Pustu dan tenaga kesehatan sendiri.

Meskipun solusi ini memberikan alternatif, tantangan logistik dan aksesibilitas tetap ada. Masyarakat dari Kampung Wapu harus menempuh perjalanan menuju Pustu Waituku, yang mungkin menjadi kendala bagi mereka yang membutuhkan penanganan medis segera atau memiliki keterbatasan mobilitas. Pemerintah distrik terus berupaya memastikan bahwa solusi sementara ini dapat berjalan efektif sambil mencari solusi jangka panjang.

Upaya Penguatan Keamanan dan Koordinasi Pemerintah

Yunus Edoway menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di Kampung Wapu. Ia membantah pernyataan dari anggota DPRK Mimika yang mengklaim adanya pengabaian pelayanan kesehatan di Kampung Wapu. Menurutnya, ketidakaktifan Pustu Wapu murni disebabkan oleh masalah keamanan, bukan karena kelalaian pemerintah. Edoway juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah distrik saat menemukan masalah serupa.

Dalam upaya jangka panjang untuk meningkatkan keamanan dan mendukung kelancaran pelayanan publik, Pemerintah Distrik Jita berencana membangun koordinasi dengan Kepolisian Resor Mimika. Tujuan utamanya adalah untuk mendirikan Pos Polisi (Pospol) di Distrik Jita. Saat ini, Distrik Jita hanya memiliki Koramil dan Satuan Tugas dari TNI, sementara Polsek Jita belum ada, sehingga koordinasi kepolisian harus dilakukan dengan Distrik Agimuga.

Edoway menyatakan bahwa pemerintah distrik akan segera menyurati Kapolres Mimika untuk meminta penempatan personel kepolisian di Distrik Jita. Kehadiran Pospol sangat krusial untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), yang pada gilirannya akan mendukung optimalisasi pembangunan dan pelayanan di wilayah tersebut. Penguatan keamanan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi operasional fasilitas publik, termasuk Pustu.

Sumber: AntaraNews