Mengenal Doktrin: Pengertian, Asal Istilah, Jenis, dan Fungsinya

Doktrin adalah ajaran atau prinsip yang diyakini benar dan diajarkan kepada kelompok tertentu. Istilah ini banyak dipakai di ranah agama, hukum, politik, hingga militer sebagai landasan berpikir dan bertindak.

Secara etimologis, kata doktrin berakar dari bahasa Latin doctrina yang berarti pengajaran, turunan dari kata kerja docere (mengajar) akar kata yang sama melahirkan istilah doctor atau guru. Menurut Merriam-Webster, doktrin merupakan sebuah prinsip atau kumpulan prinsip dalam suatu bidang pengetahuan atau sistem kepercayaan.

Sejalan dengan itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud mendefinisikan doktrin sebagai ajaran tentang asas suatu aliran politik atau keagamaan, serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, dan ketatanegaraan secara bersistem. Cambridge Dictionary menyebutnya sebagai keyakinan atau seperangkat keyakinan — terutama dalam politik atau agama — yang diajarkan dan diterima oleh suatu kelompok.

Asal-Usul Istilah dan Definisi Doktrin

Dalam ranah bahasa, Etymonline menelusuri doctrina sebagai “pengajaran” dari docere (mengajar). Di bahasa Indonesia, huruf “c” pada doctrine bergeser menjadi “k” sehingga terserap menjadi “doktrin”. Maknanya tetap merujuk pada ajaran atau pengajaran yang ditanamkan.

Merriam-Webster memposisikan doktrin sebagai prinsip-prinsip yang menjadi fondasi dalam cabang pengetahuan atau sistem kepercayaan. Sementara KBBI menekankan aspek ajaran-asas serta sifatnya yang bersistem dalam penyusunan kebijakan. Cambridge Dictionary menambah penekanan pada dimensi pengajaran dan penerimaan ajaran oleh kelompok tertentu.

Vocabulary.com merangkum penggunaannya sebagai ajaran dari suatu sekolah, agama, atau kelompok politik. Dengan demikian, doktrin berfungsi sebagai pedoman konseptual yang memengaruhi cara suatu komunitas memahami dan merespons realitas.

Penerapan Doktrin di Agama, Hukum, Politik, Militer, dan Pemerintahan

Di bidang agama (teologi), doktrin menjadi komponen teoretis dari pengalaman religius: upaya mengonseptualisasikan wawasan iman agar rasional dan komunikatif. Sosiolog Mervin Verbit membaginya ke empat kategori: isi, frekuensi, intensitas, dan sentralitas. Contoh penerapan dapat ditemukan pada aliran-aliran teologi, termasuk aliran Murjiah dalam ilmu kalam, maupun pada keyakinan dasar yang menjadi inti sebuah agama.

Dalam ilmu hukum, doktrin hukum dipahami sebagai aturan atau prinsip yang memiliki sejarah panjang, kerap terbentuk lewat preseden pada tradisi common law. Kedudukannya berdekatan dengan yurisprudensi dan menjadi bagian dari pembahasan macam-macam hukum di Indonesia.

Pada politik, doktrin politik adalah kebijakan atau prinsip terkait perolehan serta pelaksanaan kekuasaan. Istilah ini sering disamakan dengan ideologi, padahal doktrin bersifat lebih teoretis dan tidak memuat aspek aksi sebagaimana ideologi. Perbedaan corak juga tampak pada konsep ideologi terbuka maupun paham lain seperti sekularisme.

Di lingkungan militer, doktrin merupakan prinsip dasar yang memandu pasukan dalam mendukung tujuan. Ia berperan sebagai panduan bertindak — bukan aturan yang kaku — serta menghubungkan teori, sejarah, eksperimen, dan praktik.

Dalam kebijakan pemerintah dan hubungan internasional, doktrin merujuk pada pernyataan kebijakan dasar suatu negara. Contoh yang dikenal luas antara lain Doktrin Monroe (1823) yang menentang pengaruh Eropa di Benua Amerika dan Doktrin Truman (1947) di Amerika Serikat.

Membedakan Doktrin, Dogma, dan Teori

Dalam kajian teologi dan filsafat, dogma kerap dipandang sebagai sari dari doktrin prinsip-prinsip paling dasar yang dianggap esensial oleh seluruh penganut. Britannica menegaskan pembedaan ini dan merekam pandangan klasik para teolog.

"Dogma bukanlah opini doktrinal atau pernyataan seorang pengajar tertentu, melainkan sebuah ketetapan doktrinal."

Kutipan itu berasal dari sejarawan gereja abad ke-19 J.K.L. Gieseler, sebagaimana dikutip dari Britannica. Secara historis, hingga Konsili Trente, istilah doktrin dan dogma pernah digunakan hampir sinonim, namun pemikiran modern cenderung membedakannya.

Berbeda dari dogma, doktrin juga tidak identik dengan teori. Mengacu artikel akademik Business Law Binus University, ahli hukum Bernard Arief Sidharta menyebut doktrin (ajaran) sebagai pandangan atas hal/pasal tertentu yang lebih kecil cakupannya dan belum berlaku umum. Ketika ajaran tersebut diobjektifkan dan berlaku umum, ia berubah menjadi teori.

Singkatnya, doktrin adalah pendapat ilmuwan untuk memecahkan masalah tertentu dan tidak dimaksudkan menggeneralisasi. Adapun teori diperoleh lewat penelitian sistematis guna menjelaskan sekaligus memprediksi hubungan antarkomponen/variabel. Pembedaan ini sejalan dengan praktik pembedaan dalam cabang-cabang filsafat, termasuk kajian dasar seperti ontologi.

Peran Doktrin dalam Sumber Hukum dan Contoh Prinsip

Dalam ilmu hukum, doktrin menempati posisi khusus sebagai pendapat para ahli hukum terkemuka yang berpengaruh terhadap putusan pengadilan. Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum karya Sri Wahyuni, doktrin adalah pendapat ahli hukum terkemuka yang dapat dijadikan sumber tambahan. Agar berfungsi sebagai sumber hukum formal, ia perlu diterjemahkan terlebih dahulu menjadi aturan langsung seperti putusan hakim atau peraturan perundang-undangan.

Sejumlah doktrin yang menunjukkan pengembangan sistem hukum antara lain:

• Doktrin precedent (stare decisis)

  Prinsip yang mewajibkan pengadilan mengikuti putusan pengadilan yang lebih tinggi dalam perkara serupa.

• Doktrin pemisahan kekuasaan

  Membagi kekuasaan pemerintahan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar saling mengawasi dan menyeimbangkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

• Doktrin act of state

  Menyatakan bahwa tindakan suatu negara dalam kapasitas kedaulatannya tidak dapat ditentang di pengadilan negara lain.

• Doktrin tanggung jawab negara

  Berangkat dari praktik internasional, prinsip ini menegaskan negara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang melanggar norma internasional.

Doktrin merupakan salah satu sumber hukum formal di samping undang-undang, kebiasaan, traktat, dan yurisprudensi. Dalam praktik, hakim lebih sering merujuk undang-undang, perjanjian internasional, serta yurisprudensi. Pemahaman ini melengkapi wawasan tentang hukum formal beserta sumbernya, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Bagi calon praktisi, penguasaan doktrin juga penting dalam cara mahasiswa hukum menguasai teori.