Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat Realisasi Pajak Daerah Kudus hingga April 2026 mencapai 30,08 persen dari target. Sektor mana saja yang berkontribusi besar dan mana yang butuh optimalisasi?

Pemerintah Kota Medan serius mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Simak strategi penguatan pengawasan dan sinergi lintas instansi yang dilakukan.

DPRD Kabupaten Serang menyetujui LKPJ Bupati Serang 2025 dengan catatan strategis. Rekomendasi fokus pada optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja OPD demi kemandirian fiskal.

Pemerintah Provinsi Banten merancang kebijakan tegas berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) penunggak pajak kendaraan, bertujuan memperkuat disiplin pajak birokrasi dan menjadi teladan kepatuhan.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah rumah makan dan restoran. Langkah ini diambil menyusul belum adanya pemasukan dari sektor Pajak Rumah Makan Bangkalan hingga triwulan pertama 2026, memicu pertanyaan tentang kepatuhan.

Kemendagri bersama Jasa Raharja memperkuat komitmen mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data demi peningkatan kepatuhan serta efisiensi pemungutan.

Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengerahkan 960 pegawai untuk menagih tunggakan PKB Banten secara humanis. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bogor serius mempercepat alur perizinan untuk mendorong investasi dan meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan Percepatan Perizinan Kabupaten Bogor ini diharapkan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal serta memberikan kepastian h

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, Abul Chair, untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah NTB dan manajemen pemerintahan. Simak tantangan dan fokus utama Sekda baru ini.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari program parkir berlangganan di Tulungagung pada triwulan pertama 2026 baru mencapai 21 persen dari target tahunan, namun Dinas Perhubungan tetap optimistis akan peningkatan signifikan.

Pemerintah Kota Makassar menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri setempat untuk penguatan pajak usaha. Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang belum tergarap.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur mencatat realisasi Pajak Reklame mencapai Rp1,5 miliar hingga awal Maret 2026, menunjukkan optimisme untuk melampaui target tahunan. Kepatuhan pengusaha menjadi kunci peningkatan penerimaan Pajak Reklame

Bapenda Sumut meluncurkan Program Gebyar Pajak 2026 dengan beragam hadiah fantastis, sebuah strategi terbaru untuk tingkatkan kesadaran pajak masyarakat Sumatera Utara.

DJPb Kalsel mencatat Pajak Daerah Kalsel Tumbuh signifikan 11,26 persen pada Januari 2026, menandakan penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian fiskal di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kudus meluncurkan inovasi Digitalisasi PBB berbasis website, memungkinkan wajib pajak mencetak bukti SPPT secara mandiri dan meningkatkan akuntabilitas pembayaran.

Tim Pajak Bekasi di Kabupaten Bekasi dituntut segera membuktikan kinerja dalam menjaring potensi pajak demi peningkatan pendapatan daerah, yang krusial untuk pembiayaan pembangunan.

Pemerintah Kota Bandarlampung menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2026, dengan berbagai strategi inovatif untuk mencapai Target PBB Bandarlampung 2026.

Pemerintah Kabupaten Jepara meluncurkan inovasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) melalui QRIS, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan daerah. Ini adalah upaya untuk mendorong kemudahan pembay

Bank Kalsel bersama pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan bersinergi membangun digitalisasi keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pendapatan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB berencana menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali berbagai sumber pendapatan baru, termasuk potensi triliunan dari ALKI II, untuk kemandirian fiskal daerah.