Gubernur Koster Dorong Kedaulatan Pangan Bali, Soroti Surplus dan Defisit Komoditas Pertanian

Gubernur Bali Wayan Koster menyoroti kondisi sektor pertanian di Pulau Dewata saat melantik Made Muliawan Arya sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali periode 2026-2031. Pelantikan ini berlangsung di Denpasar pada Jumat (11/7). Koster menekankan pentingnya peran HKTI dalam mendukung program kedaulatan pangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Koster menyatakan bahwa secara umum sektor pertanian Bali menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Perhitungan produksi pangan lokal dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bali secara keseluruhan. Hal ini menjadi dasar optimisme pemerintah provinsi dalam mencapai kemandirian pangan.

Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait defisit komoditas tertentu. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus mendorong perluasan area tanam dan peningkatan kapasitas petani demi mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan di masa depan.

Surplus Komoditas Pangan dan Tantangan Bawang Putih

Gubernur Koster mengungkapkan bahwa Bali saat ini mengalami surplus pada beberapa komoditas pertanian utama. Komoditas seperti beras, jagung, bawang merah, dan cabai menunjukkan hasil produksi yang melimpah. Kondisi ini memperkuat ketahanan pangan lokal di tengah fluktuasi pasar.

Namun, di sisi lain, Bali masih menghadapi defisit signifikan dalam pemenuhan kebutuhan bawang putih. Ketergantungan pada impor menjadi solusi sementara karena preferensi masyarakat terhadap bawang putih impor yang harganya lebih kompetitif. Ini menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Bali.

Menanggapi defisit ini, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus menggalakkan perluasan area tanam bawang putih. Upaya ini difokuskan di sejumlah kabupaten seperti Bangli, Jembrana, dan Karangasem. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan impor dan mencapai swasembada bawang putih.

Gubernur Koster menegaskan bahwa jika produksi bawang putih lokal sudah mencukupi, kebijakan impor dapat dihentikan. Langkah ini merupakan bagian integral dari strategi besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan Bali.

Prioritas Pembangunan Pertanian dan Organik

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali, mencapai 14 persen. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya sektor ini bagi perekonomian lokal. Oleh karena itu, pemerintah memberi perhatian serius pada pengembangan pertanian.

Pemerintah Provinsi Bali memprioritaskan peningkatan kapasitas pertanian dari hulu hingga hilir. Selain itu, pengembangan pertanian organik juga menjadi fokus utama, khususnya pada lahan sawah. Inisiatif ini sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Koster menyebutkan bahwa dari total 64 hektare sawah, sekitar 60 persen di antaranya telah memiliki sertifikat organik. Pencapaian ini merupakan implementasi nyata dari Perda Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Program ini disambut antusias oleh para petani.

Pertanian organik memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi produk petani dan sekaligus menjaga ekosistem. Meskipun demikian, antusiasme petani ini juga menimbulkan tantangan, seperti kekurangan suplai pupuk cair. Gubernur berharap mendapatkan kuota pupuk yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat.

Peran HKTI dalam Ketahanan Pangan Nasional

Gubernur Koster menyampaikan harapan besar kepada Ketua HKTI Bali yang baru dilantik, Made Muliawan Arya, beserta jajaran pengurus. Koster berharap kolaborasi antara pemerintah dan HKTI dapat menjadi motor penggerak kemajuan sektor pertanian di Bali. Sinergi ini krusial untuk mencapai tujuan kedaulatan pangan.

Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI, Sudaryono, turut hadir dan mengajak HKTI Bali untuk berperan aktif dalam program ketahanan pangan nasional. Ia menekankan pentingnya HKTI sebagai jembatan aspirasi bagi para petani.

Sudaryono berharap tidak ada lagi petani yang hidupnya kurang sejahtera atau produk pertanian yang dibeli dengan harga rendah. HKTI diharapkan mampu memperjuangkan kesejahteraan petani dan memastikan harga yang adil untuk hasil panen mereka.

Sumber: AntaraNews