MPR Dorong Strategi Menyeluruh Penguatan Kompetensi Guru Inklusif

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa upaya percepatan penguatan kompetensi guru dalam mewujudkan pendidikan inklusif memerlukan dukungan data yang akurat serta strategi yang komprehensif. Hal ini disampaikan Lestari dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Sabtu, 11 Juli 2026. Ia menyoroti kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan guru yang kompeten di lapangan saat ini.

Menurut Lestari, strategi menyeluruh sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini agar peningkatan kompetensi guru dapat dipercepat. Pendidikan inklusif yang berkualitas menjadi kunci untuk memastikan setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan layanan pendidikan yang setara. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan kualitas guru menjadi sangat krusial.

Pernyataan ini muncul menyusul data yang menunjukkan masih minimnya jumlah guru pembimbing khusus (GPK) di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI). Kondisi ini menjadi hambatan serius dalam menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan mendukung bagi murid berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia.

Kesenjangan Kompetensi Guru Inklusif Menghambat Layanan Pendidikan

Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per September 2025 menunjukkan bahwa terdapat 363.921 murid penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199.375 murid telah belajar di 60.910 satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI).

Namun, Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa hanya sekitar 15 persen dari total SPPI yang memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Kesenjangan ini menciptakan tantangan besar dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi murid penyandang disabilitas.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar SPPI masih belum memiliki sumber daya guru yang memadai untuk mendukung kebutuhan belajar murid berkebutuhan khusus. Peningkatan jumlah dan kualitas guru yang mampu mendidik anak berkebutuhan khusus harus segera direalisasikan, bukan hanya soal kuantitas tetapi juga kualitas kompetensi yang harus dikejar.

Program Pelatihan Guru dan Tantangan Pemenuhan Kebutuhan Nasional

Lestari Moerdijat mendukung penuh program pemerintah yang menargetkan pelatihan bagi 1.500 guru di 25 provinsi sepanjang tahun 2026, dengan tujuan mencapai tingkat mahir. Program ini merupakan langkah awal yang baik dalam upaya peningkatan kompetensi guru inklusif.

Meskipun demikian, anggota Komisi X DPR RI ini mengingatkan bahwa target tersebut masih jauh dari kebutuhan nasional yang sebenarnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), saat ini terdapat 2.663 guru yang memenuhi syarat sebagai kandidat peserta pelatihan, dengan potensi tambahan 5.129 calon peserta melalui skema penyetaraan.

Pemerintah diharapkan untuk konsisten dan agresif dalam melaksanakan program pelatihan ini, serta tidak berhenti sampai di situ. Penting untuk terus melihat rasio ideal antara jumlah guru kompeten dengan kebutuhan murid penyandang disabilitas.

Pentingnya Kompetensi Holistik dan Dukungan Berkelanjutan

Lestari Moerdijat menekankan bahwa peningkatan kompetensi guru tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam memahami kebutuhan unik setiap anak dan menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai.

Guru adalah agen perubahan yang harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan kemanusiaan. Mereka perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak agar mampu menerjemahkan filosofi pendidikan nasional ke dalam praktik pembelajaran yang inklusif dan adaptif, terutama di era digital.

Dukungan berkelanjutan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, akan memastikan bahwa para guru inklusif dapat terus mengembangkan diri dan memberikan pendidikan terbaik bagi seluruh murid. Ini adalah investasi penting untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan merata.

Sumber: AntaraNews