Mendagri Beberkan Isi Pembahasan Rapim Polri: Perjalanan Dinas Cukup 2 Kali Jangan Dibuat 8 Kali!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, ada dua hal penting yang dibahas saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026. Keduanya itu yakni Pertumbuhan Ekonomi dan masalah inflasi.

"Nah untuk pertumbuhan ekonomi ini salah satunya adalah bagaimana daerah bisa mengelola APBD-nya. Ini penting diketahui juga oleh teman-teman Polri karena teman-teman Polri juga memiliki jejaring sampai ke seluruh daerah, provinsi, kabupaten kota bahkan sama dengan desa," kata Tito di The Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Rabu (11/2).

Sehingga, ia berharap adanya dukungan dari Polri yang memiliki jaringan sampai bawah atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Karena, APBD disebutnya sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

"Kita tahu bahwa dari lebih kurang hampir Rp4.000 trilun anggaran kita itu total pusat dan daerah itu lebih kurang Rp1.300 triliun ada di daerah. Nah untuk itu kami sudah memberikan arahan kepada seluruh daerah agar betul-betul bisa mengelola pendapatan dan belanja," sebutnya.

"Nah pendapatan ini diantaranya adalah harus bisa mencapai target 100%, kalau bisa lebih. Tapi jangan sampai kemudian mencari sumber pendapatan yang memberatkan masyarakat. Artinya harus kreatif, inovatif," sambungnya.

Kemudian, yang kedua diungkapkannya adalah mencari sumber pendapatan yang selama ini sudah ada. Akan tetapi, kemudian tidak ter-deliver dengan baik.

"Misalnya pajak-pajak hotel, restoran yang sudah dipajak sebetulnya kita setiap customer yang ada tapi mungkin tidak masuk ke dispenda. Nah ini yang perlu dibuat sistem digitalisasi," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri meminta kepada Polri bersama pemerintah daerah, untuk membuat keuntungan kreatif sekaligus juga ikut membantu mengawasi.

"Nah yang lain adalah menangkap program-program pusat yang jumlahnya itu kalau dirupiahkan lebih kurang Rp1.370 juta triliun. Ini harus ditangkap baik untuk MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Desa Nelayan, dan lain-lain ini harus ditangkap oleh daerah," paparnya.

"Kami mengharapkan dengan pendapatan yang banyak, ada pendapatan, maka program bisa jalan untuk mendorong keuntungan ekonomi," sambungnya.

Bantuan itu dimintanya agar tidak ada kepala daerah yang membuat kebijakan menaikkan pajak dan setelahnya timbul menjual keamanan.

"Sehingga akhirnya, kesian teman-teman Polri menjadi pemadam kebakaran menyelesaikan masalah," ucapnya.

Selain itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk jangan terlalu boros terhadap anggaran dan diefisiensikan. Salah satunya seperti perjalanan kedinasan.

"Perjalanan dinas yang perlu misalnya cukup 2 kali, jangan dibikin 8 kali. Kalau meeting masih bisa di zoom-kan, dan kuantitasnya sebetulnya cukup beberapa kali, jangan dilebih-lebihkan," ujarnya.

Sehingga, anggaran operasional pegawai tersebut bisa dialihkan kepada belanja yang berdampak kepada rakyat langsung seperti bangun jalan, irigrasi, sekolah, perbaiki puskesma, dan lain-lain.

"Nah, di sini peran dari Polri kadang-kadang hanya bergerak di bidang APH, penegakan hukum. Ada pelanggaran baru kemudian ditangani. Nah saya berharap karena Polri, Kapolres, Kapolda, bagian dari Forkompinda biasanya ada rapat rutin," pungkasnya.