Kumpulkan Seluruh Sekda dan Bappeda, ini Arahan Khusus yang Diberikan Mendagri Tito

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan tiga instruksi penting kepada sekretaris daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di seluruh wilayah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan tiga instruksi penting kepada sekretaris daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di seluruh wilayah saat membuka rapat koordinasi di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, pada Senin (27/10/2025).

Tiga instruksi tersebut mencakup efisiensi dalam belanja birokrasi, optimalisasi pendapatan tanpa membebani masyarakat, serta kesiapan untuk menyelaraskan berbagai program pusat yang bernilai triliunan rupiah.

Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap pendapatan dan belanja daerah, serta pengalihan anggaran birokrasi ke program-program yang lebih nyata. Sebagai contoh, ia menyebutkan keberhasilan Kabupaten Lahat dalam menekan biaya struktural.

"Bagaimana mereka harus bisa mengefisiensikan belanja yang beberapa daerah bisa melakukan dengan sangat baik, seperti di Kabupaten Lahat, mengurangi belanja birokrasi untuk menambah belanja program," ungkap Tito.

Dalam hal pendapatan daerah, Tito mendorong agar kepala daerah melakukan inovasi tanpa menambah beban ekonomi bagi masyarakat kecil. Ia juga menyoroti masalah pajak restoran dan hotel yang dibayarkan oleh publik tetapi tidak sepenuhnya tercatat di dinas pendapatan.

"Sehingga dibuat sistem seperti Banyuwangi, sehingga PAD-nya bertambah tapi tidak memberatkan rakyat karena memang selama ini sudah dibayar pajaknya," jelasnya.

Selain itu, Tito mengingatkan agar pemerintah daerah aktif dalam menyelaraskan program pusat yang bernilai lebih dari Rp13 triliun, yang mencakup pembangunan jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

"Tapi teman-teman di daerah harus paham juga bahwa kementerian pusat itu juga pasti enggak ingin programnya gagal," tambah Tito.

Ia menekankan pentingnya memilih kepala daerah dengan rekam jejak yang baik dalam mengeksekusi program tanpa korupsi.

Lebih lanjut, Tito meminta Sekda dan Bappeda untuk menciptakan peluang ekonomi baru melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor riil. Menurutnya, perputaran uang di daerah harus terjadi agar sektor swasta dapat tumbuh.

"Skenario pemerintah pusat ingin agar juga daerah pendapatan tinggi, belanja tinggi, sehingga ada uang yang berputar dan itu bisa memutar swasta," ujarnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan daerah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Rapat akan Berlangsung Empat Hari

Terdapat 1.104 Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia yang berkumpul di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor. Tito menjelaskan bahwa acara ini tidak disebut sebagai retreat, karena terdapat beberapa perbedaan dalam kurikulum dibandingkan dengan retreat yang diadakan untuk kepala daerah sebelumnya di Magelang.

"Kita enggak istilahkan retreat, karena tidurnya bukan di tenda, dan kemudian kurikulumnya agak sedikit beda, dan kita lakukan di Jatinangor, IPDN," kata Tito.

Ia juga menambahkan bahwa selama empat hari, rapat koordinasi ini akan diikuti oleh Sekda dan Bappeda dari seluruh Indonesia dengan berbagai pemateri yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait. Setidaknya ada 22 lembaga atau kementerian yang dijadwalkan menjadi narasumber dalam acara tersebut, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Gizi Nasional (BGN).