Mendagri Bicara Soal Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta dalam Pembangunan Daerah

Mendagri menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan daerah dalam mengelola anggaran, termasuk meningkatkan PAD

Mendagri menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan untuk mencapai target Realisasi APBD 2025 yang optimal, demi dongkrak ekonomi lokal.

Mendagri mengungkapkan, belanja pemerintah yang tinggi membuat peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga menguat.

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal daerah menyusul pergeseran alokasi transfer dana, demi efisiensi anggaran dan program prioritas masyarakat.

Dalam arahannya, Mendagri mengingatkan agar jajaran Kemendagri meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memuji kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil mencapai 67,37% realisasi pendapatan daerah, menjadikannya role model nasional.

Dalam konteks memperkuat kapasitas fiskal, Mendagri menekankan agar daerah memeriksa dengan cermat anggaran supaya realisasinya betul-betul efisien.

Mendagri menyoroti kondisi Sultra yang masih memiliki kapasitas fiskal lemah. Ia memaparkan, sekitar 65 persen pendapatan daerah berasal dari transfer pusat.

Mendagri menjelaskan, capaian PAD yang mampu melampaui transfer pusat akan menjadi tanda kemajuan besar bagi Sultra.

Mendagri mengatakan, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam alokasi anggaran adalah memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan.

BUMD juga dinilai mampu membuka lapangan kerja di daerah, memancing peran aktif sektor swasta, serta menjadi buffer zone atau zona penyangga.

Wamendagri Minta Pemprov Papua mengusut insiden tersebut secara tuntas. Ia juga meminta aparat keamanan segera melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ribka menegaskan penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh.

Sepuluh rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai forum dan pembahasan selama Rakernas.

Festival ini menjadi salah satu agenda dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka juga harus mengawal program prioritas nasional.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.