Keren! Pendapatan Daerah Kepulauan Riau Capai 67,37% dengan Buffer 7%, Jadi Role Model Nasional

Mendagri menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan daerah dalam mengelola anggaran, termasuk meningkatkan PAD

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memuji **Kapasitas Fiskal Kepri** yang kuat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dominan, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kepri yang stabil, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi belanja daerah dan sinergi program nasional untuk menjaga capaian tersebut.

Mendagri menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan yang diiringi realisasi belanja yang juga tinggi.

Pemerintah Provinsi Riau mencatat **Realisasi Pendapatan Pemprov Riau 2025** sebesar Rp8,21 triliun, namun kinerja BUMD dinilai belum optimal dan mengalami penurunan kontribusi yang signifikan.

Mendagri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan untuk mencapai target Realisasi APBD 2025 yang optimal, demi dongkrak ekonomi lokal.

Mendagri mengungkapkan, belanja pemerintah yang tinggi membuat peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga menguat.

Penyaluran TKD Kemenkeu mencapai Rp713,4 triliun per Oktober 2025, namun realisasi belanja daerah masih jadi perhatian. Wamenkeu Suahasil Nazara mendesak percepatan.

Mendagri Tito Karnavian membeberkan tiga Strategi Pemda Hadapi Pengalihan TKD 2026 senilai Rp693 triliun. Bagaimana pemerintah daerah bisa tetap berdaya dan mengoptimalkan potensi yang ada?

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi Realisasi Pendapatan Daerah Kepri 2025 yang mencapai 67,37% hingga September, menjadikannya teladan pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana strategi Kepri?

Mendagri menegaskan pentingnya menjaga agar pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.

Mendagri mengatakan, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam alokasi anggaran adalah memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Kimia Farma (Persero) Tbk menyetujui pengangkatan Bonanza Perwira Taihitu sebagai Komisaris Baru Kimia Farma, langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan transformasi bisnis.

PT BUMA International Group Tbk menunjukkan peningkatan signifikan dalam Kinerja BUMA International Group di Kuartal I 2026, mengatasi tantangan operasional sebelumnya dan membukukan perbaikan struktural yang menjanjikan.

Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mencetak rekor Pendapatan GBK 2025 sebesar Rp812 miliar, menandai optimalisasi aset negara yang signifikan dan berkelanjutan.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mengumumkan penetapan seluruh laba tahun buku 2025 sebagai dividen tunai sebesar Rp190,85 miliar, menunjukkan komitmen kuat perseroan terhadap pemegang saham dan optimisme akan kinerja berkelanjutan.

PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) berhasil membukukan **premi Askrindo** sebesar Rp1,16 triliun pada triwulan I 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan 10% yoy dan laba melesat 77%.

PT Askrindo mencatat total nilai Pertanggungan KUR Askrindo mencapai Rp810,3 triliun hingga Maret 2026, menegaskan komitmennya dalam mendukung inklusi keuangan dan penguatan UMKM di Indonesia.

BPPD Barito Utara membuka layanan PBB-P2 di Car Free Day Muara Teweh, mendekatkan akses pembayaran pajak bagi masyarakat dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pariwisata, dengan Grebeg Suro sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama.

Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan BNI untuk meluncurkan layanan pajak digital. Inovasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang gencar menagih tunggakan pajak restoran cepat saji senilai Rp10 miliar yang belum terbayar sejak tahun lalu, memicu desakan tindakan tegas dari berbagai pihak.

Pemerintah Kota Pangkalpinang kini hadirkan inovasi pembayaran pajak daerah digital untuk permudah masyarakat, meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi keuangan daerah.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara untuk segera menggarap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.