Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai target Rp3,8 triliun, menjawab tantangan fiskal daerah dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa Partisipasi Masyarakat Bayar Pajak merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan program pembangunan di wilayah Lampung.

Pemkab Bengkayang genjot optimalisasi Pajak MBLB Bengkayang dan TKA dari proyek PLTMH untuk dongkrak PAD. Upaya ini dilakukan melalui pendataan dan verifikasi menyeluruh guna tingkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berencana menggenjot Peningkatan PAD dengan menyasar videotron sebagai objek pajak baru, mengingat popularitas penggunaannya di daerah tersebut.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jayawijaya kembali mengingatkan masyarakat dan ASN untuk segera membayar retribusi sampah. Langkah ini krusial untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jayawijaya tahun ini.

Aktivitas ekonomi yang menggeliat di Provinsi Banten mendorong pertumbuhan penerimaan pajak Banten sebesar 13,5 persen, mencapai Rp25,02 triliun hingga April 2026. Simak detailnya!

Nusa Tenggara Barat mencatat lonjakan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,64 persen pada Triwulan I 2026, menempatkannya di posisi kedua nasional. DPRD mengapresiasi kinerja Pemprov NTB dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi NTB yang signifikan ini.

Pemprov NTB serius melakukan efisiensi anggaran, memangkas perjalanan dinas, menyusul anjloknya dana bagi hasil tambang yang berdampak signifikan pada fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat Realisasi Pajak Daerah Kudus hingga April 2026 mencapai 30,08 persen dari target. Sektor mana saja yang berkontribusi besar dan mana yang butuh optimalisasi?

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mengambil tindakan tegas berupa pemasangan stiker terhadap restoran yang menunggak pajak. Ini adalah sanksi administratif bagi penunggak pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan.

Pemerintah Kota Palangka Raya memberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB hingga 30 Juni, langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bapenda Bekasi gencar gelar operasi lapangan untuk tingkatkan pendapatan daerah, menargetkan Rp3,8 triliun di tahun 2026. Bagaimana strategi mereka mencapai target ambisius ini?

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mengkaji kemungkinan evaluasi Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa menyusul permintaan perusahaan akibat anjloknya harga ekspor, memicu pertanyaan tentang kehati-hatian kebijakan.

Pendapatan Kuliner Padang melonjak drastis hingga lebih dari Rp5 miliar setelah deklarasi sebagai kota gastronomi. Penasaran bagaimana potensi kuliner Minang mengerek PAD?

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cianjur menertibkan 175 reklame yang melanggar ketentuan, mulai dari habis masa tayang hingga tidak membayar pajak. Penertiban reklame Cianjur ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menjaga ketertiban

Pemerintah Provinsi Maluku serius menggarap Digitalisasi PAD Maluku demi kemandirian fiskal daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan dan menutup celah kebocoran penerimaan daerah yang selama ini terjadi.

Pemerintah Kota Palangka Raya kembali mendata ulang kepatuhan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan iklim usaha yang adil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak MBL

Bapenda Bekasi langsung bergerak cepat mengejar pendapatan daerah pasca libur Lebaran 2026, menargetkan Rp3,8 triliun meski sudah menembus setengah triliun rupiah di triwulan pertama.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menerima setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp1,4 miliar dari PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) usai libur Lebaran, menjadi angin segar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kot

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.