Pajak Daerah

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palangka Raya secara intensif menggelar Razia Pajak Kendaraan Palangka Raya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini berhasil mengidentifikasi tunggakan puluhan juta rupiah, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kolaborasi ini fokus pada transparansi data dan optimalisasi potensi pajak.

Pemerintah Kota Palangka Raya memberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB hingga 30 Juni, langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bapenda Bekasi gencar gelar operasi lapangan untuk tingkatkan pendapatan daerah, menargetkan Rp3,8 triliun di tahun 2026. Bagaimana strategi mereka mencapai target ambisius ini?

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mengkaji kemungkinan evaluasi Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa menyusul permintaan perusahaan akibat anjloknya harga ekspor, memicu pertanyaan tentang kehati-hatian kebijakan.

Pendapatan Kuliner Padang melonjak drastis hingga lebih dari Rp5 miliar setelah deklarasi sebagai kota gastronomi. Penasaran bagaimana potensi kuliner Minang mengerek PAD?

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cianjur menertibkan 175 reklame yang melanggar ketentuan, mulai dari habis masa tayang hingga tidak membayar pajak. Penertiban reklame Cianjur ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menjaga ketertiban

Pemerintah Provinsi Maluku serius menggarap Digitalisasi PAD Maluku demi kemandirian fiskal daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan dan menutup celah kebocoran penerimaan daerah yang selama ini terjadi.

Pemerintah Kota Palangka Raya kembali mendata ulang kepatuhan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan iklim usaha yang adil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak MBL

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengembangkan aplikasi digital inovatif untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menargetkan Rp161,64 miliar pada 2026.

Pemerintah Kabupaten Kudus mengajak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memanfaatkan program BPHTB gratis untuk rumah pertama, mengingat jumlah pemohon masih minim sepanjang 2025.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengimbau masyarakat untuk memahami Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara utuh, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan berjenjang dari pemerintah pusat dan provinsi.

Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Rejang Lebong mencapai lebih dari Rp1 miliar, melibatkan ribuan unit kendaraan. Apa saja faktor penyebab tingginya tunggakan ini dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

Kanwil DJP Kalselteng mengambil tindakan tegas dalam Penagihan Pajak, menyasar 150 penunggak dengan total tunggakan Rp47,8 miliar. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara.

Mall Pelayanan Publik (MPP) Mimika menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak daerah, menyumbang Rp1,15 miliar pada tahun 2025, sekaligus terus memperluas layanan publiknya.

Pemerintah Kota Sorong segera membentuk tim khusus lintas OPD untuk mendata potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini strategis guna optimalisasi PAD Kota Sorong, memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan mendukung pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Gorontalo menjalin Kerja Sama Hukum Perdata untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, fokus pada penguatan legalitas pemungutan pajak daerah.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Bank SulutGo (BSG) menjalin kerja sama strategis untuk mempercepat proses Digitalisasi Keuangan Gorontalo, khususnya dalam tata kelola APBDes serta optimalisasi pajak daerah secara daring.

Pemerintah Kabupaten Jepara meluncurkan inovasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) melalui QRIS, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan daerah. Ini adalah upaya untuk mendorong kemudahan pembay