Pengangguran RI Didominasi Lulusan SMK, Pemerintah Siapkan Solusi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 7,68 persen pada Mei 2026, tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain. Angka itu sedikit membaik dari Februari 2026 yang berada di level 7,74 persen.

Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan keprihatinan dan mendorong pembenahan mendasar pendidikan vokasi agar dunia usaha dan industri semakin menyerap lulusan SMK. Ia menyampaikannya dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.

"Agak menjadi ironi SMK kita, pendidikan vokasional kita, yang sebenarnya diharapkan bisa siap masuk ke dunia kerja, tetapi fakta menunjukkan kontradiksi yang cukup membuat kita pusing semua," kata Sarmuji saat menghadiri Rapimnas Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.

"SMK kita termasuk salah satu yang menjadi sumber dari pengangguran yang ada di Indonesia," ia menambahkan.

Selain SMK, TPT berikutnya berasal dari lulusan SMA sebesar 6,17 persen, disusul lulusan Diploma IV/S1/S2/S3 sebesar 6,09 persen. Adapun TPT lulusan Diploma I/II/III tercatat 4,75 persen, lulusan SMP 4,16 persen, dan lulusan SD ke bawah 2,31 persen.

Link and Match di SMK Belum Merata

Sarmuji menceritakan pengalamannya meninjau SMK binaan Kementerian Perindustrian. Di sekolah-sekolah itu, murid dipersiapkan matang untuk dunia kerja dan sebagian bahkan sudah dipesan perusahaan sebelum lulus.

"Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, itu SMK yang berada di bawah kementerian teknis seperti Perindustrian. Pertanyaannya, bagaimana dengan dunia pendidikan secara umum, apakah ada link and match dengan industri? Terus terang ini agak ironis," ujar dia.

Ia menilai perbaikan harus dilakukan secara serius melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga agar pengangguran lulusan SMK dapat ditekan.

Mengutip Antara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengembangkan beberapa model pendidikan SMK untuk memperkuat kompetensi dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan kerja. Salah satunya Program SMK 3+1: tiga tahun di SMK yang dapat dilanjutkan satu tahun tambahan bagi murid yang berminat bekerja di luar negeri.

"Ini merupakan sebuah terobosan yang memberikan jawaban langsung bahwa lulusan SMK bisa dan siap bekerja di mana pun di dunia ini," ujar Mu'ti saat menyampaikan pesan kunci dalam kegiatan Pelepasan 3000 Lulusan Dikmen Diksus Magang dan Kerja di Luar Negeri, Kamis, 29 Oktober 2027.

Melalui program tersebut, murid disiapkan untuk memasuki pasar kerja internasional dengan keterampilan sesuai bidang yang dituju.

Model SMK Empat Tahun Bermitra Industri

Selain skema 3+1, Kemendikdasmen juga mengembangkan model SMK empat tahun yang sejak awal dirancang melalui kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Abdul Mu'ti menyebut model ini sebagai SMK tailor made, yakni pendidikan vokasi yang disesuaikan kebutuhan perusahaan mitra.

Dalam skema tersebut, sekolah bermitra dengan perusahaan tertentu sehingga murid tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga berlatih langsung di lingkungan industri.

Dengan cara ini, lulusan diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan perusahaan serta peluang lebih besar memperoleh pekerjaan setelah lulus.

Kemendikdasmen juga mengembangkan SMK berbasis keunggulan lokal, menyiapkan murid dengan keterampilan sesuai potensi sumber daya alam dan sosial di daerah, seperti kopi, nilam, kelautan, batik, hingga musik.

Pengembangan berbagai model ini dimaksudkan sebagai jawaban atas kritik mengenai tingginya pengangguran lulusan SMK.

"Kami berusaha menjawab kritik yang selama ini sering kita dengar bahwa SMK menjadi penyumbang pengangguran yang terbesar. Tentu kita tidak berhenti menjawab kritik itu dengan hanya kata-kata, tapi menjawab kritik itu dengan kerja nyata," kata Mu'ti.

Mu'ti menegaskan penguatan pendidikan kejuruan diarahkan agar lulusan siap memasuki dunia kerja melalui keterhubungan kurikulum dengan kebutuhan industri, pasar kerja internasional, dan potensi ekonomi daerah.

CORE Minta Magang Nasional Jangkau Lulusan SMA/SMK

Mengutip Antara, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mendorong pemerintah memperluas Program Magang Nasional kepada lulusan SMA dan SMK guna memperkuat transisi dari pendidikan ke dunia kerja.

Dalam laporan bulanan edisi Oktober 2026, CORE menilai perluasan itu penting karena lulusan SMA dan SMK masih mendominasi struktur pengangguran nasional. Saat ini, Magang Nasional melalui platform MagangHub ditujukan bagi lulusan D3 dan S1.

Menurut kajian CORE, lulusan SMA dan SMK menyumbang 50,39 persen atau sekitar 3,64 juta dari total 7,22 juta penganggur pada Mei 2026.

CORE merekomendasikan jalur magang bagi lulusan SMA dan SMK diintegrasikan dengan pendidikan vokasi, sehingga peserta memperoleh pengalaman kerja sekaligus kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.

Selain memperluas sasaran, CORE mendorong penerapan skema berbagi biaya (cost-sharing) dengan perusahaan besar agar pembiayaan program tidak sepenuhnya bertumpu pada APBN.

Program Magang Nasional Angkatan II tahun 2026 memiliki kuota 150 ribu peserta dengan anggaran Rp 4,2 triliun. Program ini memberi pengalaman kerja enam bulan bagi lulusan D3 dan S1 dengan masa kelulusan maksimal satu tahun.

Ukuran Keberhasilan Magang Dinilai Perlu Dirombak

Peserta program memperoleh uang saku setara upah minimum yang ditanggung pemerintah, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta sertifikat kompetensi.

"Meski dapat menjawab hambatan syarat pengalaman kerja melalui pelatihan langsung di tempat kerja, kuota program hanya 150.000 peserta atau sekitar 2,1% dari 7,22 juta penganggur pada periode Mei 2026," tulis CORE.

Sebelum memperluas kuota, CORE merekomendasikan perbaikan indikator keberhasilan program dari sekadar jumlah peserta menjadi kualitas hasil, seperti tingkat retensi kerja lebih dari satu tahun, tingkat setengah pengangguran alumni, serta selisih upah alumni dengan rata-rata upah buruh nasional.

Evaluasi kualitas hasil dapat dilakukan melalui tracer study yang terintegrasi dengan data BPJS Ketenagakerjaan.

CORE juga mendorong standardisasi kurikulum, peningkatan kualitas mentor, dan pembatasan rasio peserta terhadap karyawan untuk mencegah peserta magang menggantikan pekerja reguler.