Pajak Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat pada semester I 2026 mencapai Rp1,62 triliun, didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Simak rinciannya!

Pemerintah Kabupaten Maros melalui Bapenda meluncurkan layanan jemput bola PBB-P2 untuk mendekatkan akses pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh kecamatan Maros, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serius menggenjot pemerataan pembangunan hingga ke desa, Bupati Asri Ludin Tambunan turun langsung menyerap aspirasi warga demi kemajuan daerah dan pemerataan pembangunan Deli Serdang.

BPPD Barito Utara membuka layanan PBB-P2 di Car Free Day Muara Teweh, mendekatkan akses pembayaran pajak bagi masyarakat dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pariwisata, dengan Grebeg Suro sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama.

Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan BNI untuk meluncurkan layanan pajak digital. Inovasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang gencar menagih tunggakan pajak restoran cepat saji senilai Rp10 miliar yang belum terbayar sejak tahun lalu, memicu desakan tindakan tegas dari berbagai pihak.

Pemerintah Kota Pangkalpinang kini hadirkan inovasi pembayaran pajak daerah digital untuk permudah masyarakat, meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi keuangan daerah.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara untuk segera menggarap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai target Rp3,8 triliun, menjawab tantangan fiskal daerah dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa Partisipasi Masyarakat Bayar Pajak merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan program pembangunan di wilayah Lampung.

Pemkab Bengkayang genjot optimalisasi Pajak MBLB Bengkayang dan TKA dari proyek PLTMH untuk dongkrak PAD. Upaya ini dilakukan melalui pendataan dan verifikasi menyeluruh guna tingkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berencana menggenjot Peningkatan PAD dengan menyasar videotron sebagai objek pajak baru, mengingat popularitas penggunaannya di daerah tersebut.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jayawijaya kembali mengingatkan masyarakat dan ASN untuk segera membayar retribusi sampah. Langkah ini krusial untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jayawijaya tahun ini.

Aktivitas ekonomi yang menggeliat di Provinsi Banten mendorong pertumbuhan penerimaan pajak Banten sebesar 13,5 persen, mencapai Rp25,02 triliun hingga April 2026. Simak detailnya!

Nusa Tenggara Barat mencatat lonjakan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,64 persen pada Triwulan I 2026, menempatkannya di posisi kedua nasional. DPRD mengapresiasi kinerja Pemprov NTB dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi NTB yang signifikan ini.

Pemprov NTB serius melakukan efisiensi anggaran, memangkas perjalanan dinas, menyusul anjloknya dana bagi hasil tambang yang berdampak signifikan pada fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat Realisasi Pajak Daerah Kudus hingga April 2026 mencapai 30,08 persen dari target. Sektor mana saja yang berkontribusi besar dan mana yang butuh optimalisasi?

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mengambil tindakan tegas berupa pemasangan stiker terhadap restoran yang menunggak pajak. Ini adalah sanksi administratif bagi penunggak pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan.

Geliat industri hiburan malam di Karawang tak sejalan dengan kepatuhan regulasi. Banyak tempat beroperasi tanpa Izin Hiburan Malam Karawang lengkap, memicu sorotan tajam pemerintah daerah.