LIVE

Bapenda Karawang Terus Tagih Tunggakan Pajak Restoran Rp10 Miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang gencar menagih tunggakan pajak restoran cepat saji senilai Rp10 miliar yang belum terbayar sejak tahun lalu, memicu desakan tindakan tegas dari berbagai pihak.

pajak daerah
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang gencar menagih tunggakan pajak restoran cepat saji senilai Rp10 miliar yang belum terbayar sejak tahun lalu, memicu desakan tindakan tegas dari berbagai pihak.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang gencar menagih tunggakan pajak restoran cepat saji senilai Rp10 miliar yang belum terbayar sejak tahun lalu, memicu desakan tindakan tegas dari berbagai pihak. (AntaraNews)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang terus melakukan penagihan intensif terhadap dua perusahaan ritel makanan dan minuman cepat saji. Kedua restoran ini diketahui menunggak pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) hingga mencapai total Rp10 miliar. Tunggakan pajak ini telah berlangsung kumulatif sejak tahun lalu dan belum juga diselesaikan oleh pihak wajib pajak.

Kepala Bapenda Karawang, Sahali, membenarkan adanya tunggakan pajak miliaran rupiah dari dua perusahaan tersebut. Masing-masing restoran menunggak sebesar Rp5 miliar, sehingga total tunggakan mencapai Rp10 miliar, termasuk denda yang terus bertambah.

Meskipun Bapenda telah berulang kali melakukan pemanggilan dan penagihan sejak tahun 2025, kedua perusahaan belum menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, Bapenda Karawang kini meminta bantuan Kejaksaan Negeri Karawang melalui surat kuasa khusus untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan dan penagihan.

Detail Tunggakan Pajak Restoran Karawang

Tunggakan pajak yang membelit dua restoran cepat saji di Karawang ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kepala Bapenda Karawang, Sahali, telah mengonfirmasi secara langsung mengenai besaran tunggakan tersebut.

Sahali menjelaskan bahwa setiap perusahaan ritel makanan dan minuman cepat saji tersebut memiliki tunggakan sebesar Rp5 miliar. Dengan demikian, akumulasi total tunggakan pajak yang harus dibayarkan mencapai Rp10 miliar.

Jumlah fantastis ini sudah mencakup denda yang terus membengkak seiring berjalannya waktu. Tunggakan ini merupakan nominal kumulatif yang terakumulasi sejak tahun lalu, menunjukkan adanya kelalaian pembayaran dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Upaya Penagihan dan Keterlibatan Kejaksaan

Bapenda Karawang tidak tinggal diam menghadapi tunggakan pajak ini. Berbagai upaya penagihan telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2025, termasuk pemanggilan resmi kepada pihak manajemen restoran.

Namun, karena tunggakan belum juga dilunasi, Bapenda Karawang memutuskan untuk melibatkan Kejaksaan Negeri Karawang. Bantuan hukum ini diharapkan dapat mempercepat proses penagihan dan memastikan kepatuhan wajib pajak.

Kerja sama antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Karawang dalam penagihan pajak bukanlah hal baru. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Karawang telah berhasil memulihkan keuangan daerah senilai miliaran rupiah melalui pendampingan penagihan pajak.

Desakan Tindakan Tegas terhadap Penunggak Pajak

Situasi tunggakan pajak ini menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk praktisi hukum dan pengamat kebijakan. Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Karawang, Asep Agustian, mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk bersikap lebih tegas.

Asep Agustian menyatakan bahwa tunggakan pajak yang berlangsung lebih dari setahun ini tidak boleh dibiarkan. Ia menegaskan, "Tunggakan pajak ini sudah berlangsung selama lebih dari setahun. Kenapa dibiarkan? Kalau sudah ditagih kemudian tidak juga membayar, ya harus ditindak tegas."

Ia menyarankan agar Pemkab Karawang mengambil tindakan tegas, seperti memberi sanksi pencabutan izin atau penyegelan sementara operasional perusahaan. Langkah ini penting untuk memastikan kepatuhan dan mencegah tunggakan serupa di masa mendatang.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Terima Menhan Jepang, Ini Sejumlah Kerja Sama yang Dibahas

{{caption}}
Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link Pendaftaran Bansos Rp 5,4 Juta dari Prabowo

{{caption}}
Monas hingga Bundaran HI Gelap Malam Ini

{{caption}}
Amerika Serikat Buka Piala Dunia 2026 dengan Pesta Gol ke Gawang Paraguay

{{caption}}
Pemprov DKI Bantah Matikan CCTV Saat Demo Mahasiswa

{{caption}}
Ramai Soal CCTV Bundaran HI, Pemprov DKI Buka Suara

Topik Terkait
{{caption}}
Bapenda Kabupaten Tangerang Beri Sanksi Penunggak Pajak Restoran dengan Pemasangan Stiker

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mengambil tindakan tegas berupa pemasangan stiker terhadap restoran yang menunggak pajak. Ini adalah sanksi administratif bagi penunggak pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan.

Sanksi Penunggak Pajak Restoran
{{caption}}
Pemkab Bangkalan Gencarkan Sidak, Soroti Tunggakan Pajak Rumah Makan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah rumah makan dan restoran. Langkah ini diambil menyusul belum adanya pemasukan dari sektor Pajak Rumah Makan Bangkalan hingga triwulan pertama 2026, memicu pertanyaan tentang kepatuhan.

Pajak Rumah Makan
{{caption}}
Bapenda Cianjur Gencarkan Pepeling, Targetkan Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah Signifikan 2026

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cianjur terus berupaya meningkatkan pendapatan Pajak Daerah Cianjur 2026 melalui berbagai strategi, termasuk pelayanan pajak keliling (Pepeling) dan penertiban reklame. Simak target dan realisasi terkini.

Pajak Daerah Cianjur
{{caption}}
Kanwil DJP Kalselteng Gencar Lakukan Penagihan Pajak Rp47,8 Miliar, Sasar 150 Penunggak Pajak

Kanwil DJP Kalselteng mengambil tindakan tegas dalam Penagihan Pajak, menyasar 150 penunggak dengan total tunggakan Rp47,8 miliar. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara.

Kalimantan selatan
{{caption}}
Bapenda Palangka Raya Gencar Tambah Pemasangan Tapping Box, Targetkan Peningkatan PAD Signifikan

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palangka Raya terus menggenjot pemasangan Tapping Box di sektor kuliner untuk optimalkan Pendapatan Asli Daerah, menargetkan 100 unit tambahan tahun ini.

Pajak Daerah
{{caption}}
Kejari Semarang Panggil Ratusan Penunggak PBB, Total Tunggakan Capai Rp108 Miliar

Kejaksaan Negeri Semarang mulai memanggil 261 wajib pajak penunggak PBB dengan total tunggakan fantastis Rp108 miliar, guna klarifikasi dan percepatan pembayaran kewajiban.

Kejari Semarang
{{caption}}
Bukan Hanya 200, Kemenkeu Siap Kejar Ribuan Penunggak Pajak di Seluruh Indonesia!

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan menagih ribuan penunggak pajak di seluruh Indonesia, bukan hanya 200 wajib pajak besar yang disorot. Siapa saja targetnya?

kemenkeu
{{caption}}
Menkeu Purbaya Sudah Kumpulkan Rp7 Triliun dari Pengemplang Pajak

Uang tersebut berasal dari sebagian penunggak pajak besar yang mulai memenuhi kewajibannya setelah mendapat peringatan dari otoritas pajak.

kemenkeu
{{caption}}
Tingkatkan PAD, Bapenda Kota Medan Kejar WP di 4 Kecamatan dalam 5 Hari Rp10,7 M Berhasil Ditagih

Meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan gencar melakukan penagihan kepada Wajib Pajak (WP).

medan
{{caption}}
Pemerintah Kota Pangkalpinang Terapkan Sistem Pajak Daerah Digital

Pemerintah Kota Pangkalpinang kini hadirkan inovasi pembayaran pajak daerah digital untuk permudah masyarakat, meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi keuangan daerah.

konten ai
{{caption}}
Gubernur Kaltara Minta Bapenda Optimalisasi PAD dari Sumber Belum Optimal

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara untuk segera menggarap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

bapenda kaltara
{{caption}}
Strategi Pemkab Bekasi Genjot Optimalisasi PAD di Tengah Tantangan Fiskal Daerah

Pemerintah Kabupaten Bekasi gencar melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai target Rp3,8 triliun, menjawab tantangan fiskal daerah dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

bapenda bekasi
{{caption}}
Wagub Lampung: Partisipasi Masyarakat Bayar Pajak Percepat Pembangunan Daerah

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa Partisipasi Masyarakat Bayar Pajak merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan program pembangunan di wilayah Lampung.

diskon pajak
{{caption}}
Optimalisasi Pajak MBLB Bengkayang: Pemkab Genjot Penerimaan dari Proyek PLTMH dan TKA

Pemkab Bengkayang genjot optimalisasi Pajak MBLB Bengkayang dan TKA dari proyek PLTMH untuk dongkrak PAD. Upaya ini dilakukan melalui pendataan dan verifikasi menyeluruh guna tingkatkan pendapatan daerah.

bapenda bengkayang
{{caption}}
Pemkab Jayawijaya Dorong Peningkatan PAD Melalui Pajak Videotron

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berencana menggenjot Peningkatan PAD dengan menyasar videotron sebagai objek pajak baru, mengingat popularitas penggunaannya di daerah tersebut.

bapenda jayawijaya
{{caption}}
Penghapusan Denda PKB Sulsel Dongkrak Pendapatan Pajak hingga Rp8 Miliar Sehari

Kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Selatan berhasil mendongkrak pendapatan pajak hingga Rp8 miliar per hari, menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program keringanan ini.

bapenda sulsel
{{caption}}
Nilai Aset Pemkab Agam Tembus Rp2,20 Triliun, Bukti Pengelolaan Keuangan Optimal

Pemerintah Kabupaten Agam berhasil mencatatkan peningkatan nilai aset daerahnya hingga mencapai Rp2,20 triliun pada akhir Desember 2025. Peningkatan nilai aset Pemkab Agam ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif.

agam
{{caption}}
Bali Dominasi Devisa Pariwisata Nasional 2025, Sumbang Rp176 Triliun

Gubernur Wayan Koster mengungkapkan Devisa Pariwisata Bali mencapai Rp176 triliun pada 2025, menyumbang 55% dari total pendapatan pariwisata nasional dan memperkuat ekonomi daerah.

bbtf 2026
{{caption}}
Inovasi Pemkab Buleleng: Samsat Keliling Jangkau Pelosok Desa, Tingkatkan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi Samsat Keliling untuk menjangkau masyarakat di pelosok desa, memastikan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih mudah dan cepat, serta mendongkrak pendapatan daerah.

bali
{{caption}}
Realisasi Pajak Daerah Kudus Capai 30,08 Persen per April 2026, BPHTB Jadi Penopang Utama

Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat Realisasi Pajak Daerah Kudus hingga April 2026 mencapai 30,08 persen dari target. Sektor mana saja yang berkontribusi besar dan mana yang butuh optimalisasi?

apbd kudus
{{caption}}
Pemkot Medan Genjot Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran untuk Dongkrak PAD

Pemerintah Kota Medan serius mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Simak strategi penguatan pengawasan dan sinergi lintas instansi yang dilakukan.

bank sumut