Kanwil DJP Kalselteng Gencar Lakukan Penagihan Pajak Rp47,8 Miliar, Sasar 150 Penunggak Pajak

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mengambil tindakan tegas berupa pemasangan stiker terhadap restoran yang menunggak pajak. Ini adalah sanksi administratif bagi penunggak pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan.

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

Kejaksaan Negeri Semarang mulai memanggil 261 wajib pajak penunggak PBB dengan total tunggakan fantastis Rp108 miliar, guna klarifikasi dan percepatan pembayaran kewajiban.

Kantor Wilayah DJP Sumut I mengambil langkah tegas memblokir 310 rekening penunggak pajak senilai Rp119 miliar. Apa alasan di balik tindakan ini dan bagaimana dampaknya bagi kepatuhan wajib pajak?

Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kepulauan Babel menggelar lelang barang sitaan senilai Rp5,3 miliar dari 20 wajib pajak. Cari tahu aset apa saja yang dilelang dalam upaya penagihan utang pajak ini!

Kementerian Keuangan tak hanya fokus pada 200 kasus besar, namun juga akan mengejar ribuan penunggak pajak di seluruh Indonesia untuk memastikan kepatuhan pajak. Siapa saja mereka?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan menagih ribuan penunggak pajak di seluruh Indonesia, bukan hanya 200 wajib pajak besar yang disorot. Siapa saja targetnya?

Kantor Wilayah DJP Kalselteng mengambil langkah tegas dengan melakukan pemblokiran rekening penunggak pajak senilai lebih dari Rp110 miliar. Simak langkah-langkah penagihan dan dampaknya bagi penerimaan negara!

Kanwil DJP Kalbar dan Kejati Kalbar teken kerja sama operasional. Sinergi DJP Kejati Kalbar ini perkuat penegakan hukum pajak, termasuk pemanggilan penunggak. Apa dampaknya bagi wajib pajak?

Tim ULM meneliti keragaman hayati Hutan Kahung, Kalsel. Burung Kuau Raja ditemukan sebagai indikator kesehatan ekosistem dan kekayaan budaya lokal.

Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan menyoroti pentingnya pemilahan sampah dari sumber sebagai strategi utama mengatasi volume sampah harian mencapai 700 ton di TPA Regional Banjarbakula.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) berhasil memulihkan keuangan negara senilai Rp7,06 miliar terkait insiden Jembatan Pulau Laut. Keberhasilan ini menunjukkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategi

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berhasil mengidentifikasi 14 spesies mangrove di kawasan PBPH Kotabaru, Kalimantan Selatan, menandakan kekayaan hayati dan potensi konservasi lingkungan pesisir.

Bupati Banjar Saidi Mansyur fokus pada peningkatan akurasi data stunting di lapangan sebagai fondasi program intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kabupaten Banjar.

Pemkot Banjarmasin wajibkan ASN tabung sampah anorganik minimal 5 kg per bulan di bank sampah. Kebijakan ini jadi syarat pencairan TPP, respons darurat sampah pasca penutupan TPAS Basirih.

Kanwil DJP Kalselteng mengingatkan wajib pajak badan untuk segera menuntaskan pelaporan SPT Tahunan Badan sebelum 31 Mei 2026, guna menghindari potensi kendala teknis dan denda keterlambatan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan berhasil mengumpulkan Rp6,09 miliar dari PNBP Lelang hingga April 2026, menunjukkan kinerja positif dalam penerimaan negara dan piutang negara.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memperketat pengawasan rokok ilegal, menyasar area pendidikan dan perdagangan untuk melindungi generasi muda serta mengamankan penerimaan negara dari praktik ilegal.

Bea Cukai Maluku tingkatkan kewaspadaan terhadap peredaran rokok ilegal melalui paket kiriman domestik di tengah lonjakan perdagangan digital, menuntut sinergi dengan PJT.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bekasi mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp24,7 miliar pada triwulan pertama 2026, melampaui target awal. Capaian Imigrasi Bekasi PNBP ini didorong tingginya layanan paspor dan izin tinggal WNA.