Penerimaan Negara

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan penyelamatan aset negara, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Satpol PP Bangka mengambil langkah tegas melarang pedagang menjual rokok ilegal di wilayahnya. Penemuan rokok tanpa pita cukai ini merugikan negara dan mengancam kesehatan masyarakat, sehingga Satpol PP Bangka Larang Rokok Ilegal beredar.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil menghimpun Rp2,08 triliun dari pajak sektor digital per Februari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan terus mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

Realisasi belanja APBN di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp5,3 triliun per Februari 2026, menunjukkan peningkatan signifikan. Capaian Realisasi Belanja APBN NTT ini menandakan aktivitas ekonomi yang membaik di daerah tersebut.

Pakar ekonomi energi UGM menilai saat ini adalah momentum krusial untuk menerapkan Bea Keluar Batu Bara guna mengoptimalkan penerimaan negara di tengah tingginya harga komoditas global.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menghitung formulasi pajak ekspor Nickel Pig Iron (NPI) untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor hilirisasi nikel, sebuah langkah strategis yang patut dinanti.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menyoroti pentingnya kebijakan efisiensi anggaran yang tidak menghambat aktivitas ekonomi dan stagnasi penerimaan. Simak bagaimana pemerintah perlu menekan belanja tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Kantor Bea Cukai NTT berhasil menyetor Rp682,8 juta ke kas negara hingga Februari 2026, mencapai 21,19 persen dari target tahunan. Capaian ini menunjukkan kinerja positif Bea Cukai NTT dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Realisasi Pajak Sultra menunjukkan performa positif, mencapai Rp551,09 miliar per Februari 2026, didorong pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta aktivitas impor pembangunan smelter.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada penolakan terhadap kebijakan Bea Keluar Batu Bara, namun pemerintah berkomitmen untuk segera mengatasi hambatan demi optimalisasi penerimaan negara.

Industri hasil tembakau (IHT) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera menerapkan tarif cukai rokok khusus guna mendorong legalitas dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Peneliti Universitas Brawijaya menyoroti dampak serius jika penindakan rokok ilegal tidak dituntaskan, mengancam penerimaan negara dan keberlangsungan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mengusulkan relaksasi regulasi industri rokok dan tindakan tegas terhadap rokok ilegal untuk mendongkrak penerimaan negara.

Kanwil DJP Kalselteng mengambil tindakan tegas dalam Penagihan Pajak, menyasar 150 penunggak dengan total tunggakan Rp47,8 miliar. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara.

Luhut Binsar Pandjaitan dorong reformasi pajak berbasis teknologi. Tujuannya memperluas basis wajib pajak, menurunkan tarif bertahap, dan meningkatkan efisiensi sistem, sekaligus menekan potensi penyimpangan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan reformasi pajak berbasis teknologi untuk memperluas basis pajak dan memungkinkan penurunan tarif pajak secara bertahap, demi efisiensi dan transparansi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Bea Cukai menyegel tiga toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan praktik underinvoicing dan penyelundupan barang, memicu pertanyaan besar.

Bea Cukai Jakarta melakukan penyegelan terhadap tiga toko perhiasan mewah Tiffany&Co karena dugaan pelanggaran administrasi barang impor. Simak detail penindakan Bea Cukai Segel Toko Perhiasan Mewah ini.

Kantor Bea Cukai Tegal terus mengintensifkan Operasi Gempur Rokok Ilegal di wilayah eks Keresidenan Pekalongan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yang masih tinggi dan merugikan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan merotasi 70 pegawai DJP pekan depan sebagai langkah serius perbaiki ekonomi dan pastikan target penerimaan negara tercapai.