Penerimaan Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan berhasil mengumpulkan Rp6,09 miliar dari PNBP Lelang hingga April 2026, menunjukkan kinerja positif dalam penerimaan negara dan piutang negara.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memperketat pengawasan rokok ilegal, menyasar area pendidikan dan perdagangan untuk melindungi generasi muda serta mengamankan penerimaan negara dari praktik ilegal.

Bea Cukai Maluku tingkatkan kewaspadaan terhadap peredaran rokok ilegal melalui paket kiriman domestik di tengah lonjakan perdagangan digital, menuntut sinergi dengan PJT.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bekasi mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp24,7 miliar pada triwulan pertama 2026, melampaui target awal. Capaian Imigrasi Bekasi PNBP ini didorong tingginya layanan paspor dan izin tinggal WNA.

Penerapan Windfall Tax atas keuntungan tak terduga perusahaan batu bara dan nikel diproyeksikan Celios mampu meningkatkan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah, di tengah kebutuhan APBN yang mendesak.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP KKP) signifikan dari penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, mencapai lebih dari Rp50 miliar pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan komitmen KK

Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menyegel 29 unit yacht mewah yang diduga melakukan pelanggaran kepabeanan dan pajak, menegaskan komitmen penegakan keadilan fiskal.

Empat yacht asing di Pantai Marina Jakarta disegel Bea Cukai dan DJP karena dugaan penyalahgunaan fasilitas impor. Simak detail **penyegelan yacht asing** ini dan potensi kerugian negara.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyerahkan dana sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum dan penyelamatan aset negara, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Bea Cukai Langsa gencar edukasi masyarakat di Aceh tentang bahaya peredaran rokok ilegal dan konsekuensi hukumnya. Sosialisasi ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan penerimaan negara.

KPPBC Manokwari mencatat peningkatan signifikan dalam penerimaan negara Januari 2026 sebesar 29,48 persen, didorong oleh aktivitas impor bahan baku industri.

Kantor Wilayah Bea Cukai Banten mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp975,48 miliar hingga Januari 2026, mencapai 5,64 persen dari target APBN. Angka ini menunjukkan kinerja awal yang signifikan untuk Penerimaan Bea Cukai Banten.

Bea Cukai Jayapura berhasil menyita 39.840 batang rokok ilegal senilai Rp59 juta dalam operasi gempur rokok ilegal, menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran barang ilegal.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apakah komitmen belanja negara tumbuh lebih cepat dibandingkan kapasitas penerimaannya?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menghimpun Rp1,13 triliun dari pajak sektor digital pada Januari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan ekonomi digital bagi penerimaan negara.

Bea Cukai Maluku bersama Kanwil Bea Cukai Banten dan Jayapura berhasil menggagalkan peredaran lebih dari sejuta batang rokok ilegal lintas wilayah, mencegah potensi kerugian negara yang signifikan.

Kinerja penerimaan negara di Kalimantan Bagian Selatan pada Januari 2026 melonjak signifikan, didorong kenaikan 212 persen pada **Dana Sawit Kalbagsel** yang mencapai Rp119,8 miliar, memicu rasa penasaran akan dampaknya pada ekonomi regional.

Pemerintah Kota Pekalongan bersama Bea Cukai Tegal mengintensifkan program Gempur Rokok Ilegal dengan melibatkan mahasiswa untuk memberantas peredaran rokok ilegal di wilayahnya.

Industri hasil tembakau (IHT) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera menerapkan tarif cukai rokok khusus guna mendorong legalitas dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.