Tarif Cukai Rokok 2027 Dipastikan Tetap, Kemenkeu Fokus Digitalisasi Pengawasan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, memutuskan untuk tidak mengubah tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun 2027. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Selasa. Artinya, tidak akan ada kenaikan maupun penurunan tarif cukai rokok untuk periode tahun depan.

Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas industri hasil tembakau (IHT) di tengah berbagai dinamika ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memperkuat pengawasan penerimaan negara dari sektor tersebut secara lebih efektif.

Alih-alih fokus pada perubahan tarif, pemerintah kini mengalihkan perhatian pada upaya digitalisasi sistem pengawasan industri rokok. Ini menjadi prioritas utama untuk memastikan transparansi dan optimalisasi pendapatan negara dari sektor yang signifikan ini.

Stabilitas Industri dan Pengawasan Penerimaan Negara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keputusan untuk mempertahankan tarif cukai rokok pada tahun 2027 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi industri hasil tembakau. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan menjaga keberlangsungan sektor tersebut. Purbaya menyatakan, “Saya buat konstan saja, nggak naik dan nggak turun. Saya pengin lihat stabilitas dulu.”

Selain menjaga stabilitas, pemerintah juga bertekad untuk memperkuat pengawasan terhadap penerimaan negara dari cukai rokok. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat menekan potensi kebocoran dan memastikan setiap kewajiban pajak terpenuhi dengan baik. Fokus pada stabilitas dan pengawasan ini menjadi landasan utama kebijakan fiskal di sektor tembakau untuk tahun mendatang.

Digitalisasi Pengawasan Industri Rokok

Sebagai langkah strategis, pemerintah tidak hanya mempertahankan tarif cukai rokok, tetapi juga memprioritaskan digitalisasi pengawasan industri. Salah satu inisiatif utamanya adalah pemasangan mesin penghitung produksi di sejumlah pabrik rokok. Langkah ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat mengenai volume produksi.

Digitalisasi pengawasan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mengetahui potensi riil penerimaan negara dari industri hasil tembakau, sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kedua, untuk menekan praktik peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan industri legal. Pemerintah akan memantau perkembangan penerimaan setelah strategi digitalisasi ini diterapkan, yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan untuk kebijakan cukai di masa depan.

Purbaya menambahkan, “Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi. Dari itu, saya pengin lihat sebetulnya berapa pendapatan bersih dari rokok. Artinya, kalau yang gelap-gelap bisa kami hilangkan, dari situ saya akan hitung (CHT) perlu naik atau turun.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui pendekatan berbasis data dan teknologi.

Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai 2026

Secara umum, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan tren positif. Hingga April 2026, total penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp100,6 triliun. Angka ini setara dengan 29,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,6 persen.

Penerimaan dari sisi cukai sendiri berhasil terhimpun sebesar Rp74,8 triliun, tumbuh 2,2 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan produksi rokok pada triwulan I tahun ini. Selain itu, setoran bea masuk juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,4 persen dengan nilai Rp16,4 triliun, yang terjaga berkat komoditas LPG dan kebutuhan proyek.

Meskipun penerimaan bea keluar terkontraksi 17,5 persen dengan nilai Rp9,3 triliun, performanya mulai menunjukkan perbaikan. Perbaikan ini sejalan dengan penguatan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada bulan Maret dan April. Data ini menunjukkan bahwa sektor kepabeanan dan cukai tetap menjadi salah satu penopang penting bagi penerimaan negara.

Sumber: AntaraNews