cukai rokok

Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat mendesak penegak hukum memberikan efek jera kepada pengedar rokok ilegal yang merugikan negara, bukan hanya sekadar razia dan pemusnahan.

Satpol PP Gunungkidul berhasil menyita 159.060 batang rokok ilegal dalam operasi Januari-Juni 2026, menyoroti modus peredaran yang merugikan negara dan persaingan usaha.

Menurut Said, struktur industri rokok di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, terutama pada kelompok produsen skala kecil dan menengah.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Bea Cukai Sulbagsel) berhasil menyita 43,39 juta batang rokok ilegal hingga April 2026, menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Peningkatan penindakan rokok ilegal ini menunjukkan komi

Komnas Pengendalian Tembakau menyatakan belanja rokok menjadi pemicu kemiskinan rumah tangga di Indonesia, bahkan melebihi pengeluaran pangan bergizi. Simak analisis lengkap dampaknya.

Dalam konteks tersebut, Hendry menilai wacana layer baru tidak selaras dengan semangat pemberantasan rokok ilegal.

Agus Sarjono menambahkan bahwa penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru.

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

Penambahan layer baru cukai rokok hingga keputusan Kementerian Pekerjaan Umum tidak menerapkan WFH bagi ASN menjadi sorotan utama berita ekonomi nasional kemarin. Simak detail kebijakan penting ini yang akan berdampak luas.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, keterangan yang bersangkutan dibutuhkan untuk membuat terang perkara.

Pemerintah Kota Kediri melakukan pemusnahan ribuan batang rokok hasil pelatihan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang didanai DBHCHT untuk mencegah peredaran ilegal dan memastikan kepatuhan hukum terkait cukai.

Aliansi Mahasiswa Merah Putih (AMMP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan dan mengusut tuntas mafia cukai rokok ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah, khususnya di Jawa Timur, menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji rencana penambahan layer baru pada struktur tarif cukai rokok, sebagai langkah strategis memerangi peredaran rokok ilegal dan menjaga keberlangsungan industri.

Di Hari Perempuan Internasional, IYCTC menyoroti strategi rokok sasar perempuan yang manipulatif, mengancam kesehatan dan memperburuk beban ekonomi domestik keluarga di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk peran perusahaan rokok mekanik dan manual dalam manipulasi cukai.

KPK mengungkap modus manipulasi cukai rokok dalam kasus suap di Bea Cukai. Rokok mesin menggunakan cukai manual sehingga tarif menjadi lebih murah.

Guru Besar FKM UI Ede Surya Darmawan menilai rencana penambahan layer cukai rokok oleh Kementerian Keuangan justru berpotensi memperkuat budaya merokok di masyarakat, bukan mengurangi.

CHED ITB Ahmad Dahlan menyoroti rencana penambahan layer cukai rokok, menilai tidak sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan berpotensi memperburuk masalah kesehatan masyarakat.

Kebijakan penambahan layer cukai rokok menuai pro dan kontra. Peneliti menilai memiliki dasar teoritis yang sah untuk memperluas basis pemungutan, namun industri khawatir akan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha legal.