Industri Rokok

Misbakhun juga mengingatkan agar berhati-hati apalagi rantai ekonomi pada industri ini sangat besar dengan efek domino yang panjang jika terjadi kebijakan parsial.

Menurut Said, struktur industri rokok di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, terutama pada kelompok produsen skala kecil dan menengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

Agus Sarjono menambahkan bahwa penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru.

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

Rencana kebijakan baru ini menuai penolakan keras dari berbagai elemen ekosistem pertembakauan nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena serap aspirasi petani tembakau dan produsen rokok menengah ke bawah dalam sarasehan di Semarang, mencari solusi kebijakan yang berimbang dan komprehensif.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan menyeluruh di sektor hasil tembakau untuk meningkatkan penerimaan negara, dan menegakkan keadilan fiskal.

Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Seluruh Indonesia (MPSI) mendesak pemerintah menutup pabriknya untuk berantas rokok ilegal, menyoroti kerugian negara dan ancaman PHK.

Tingginya beban cukai rokok dan semakin ketatnya regulasi kesehatan diduga menjadi penyebab utama terjadinya PHK massal di industri rokok.

Struktur tarif yang saat ini berlapis-lapis dinilai tidak hanya menyulitkan pengawasan, tetapi juga membuka celah penghindaran pajak.

Kemenkes ingin memberlakukan kemasan rokok tanpa merek (plain packaging) di Indonesia

"Kenapa rokok ilegal marak? Karena cukai rokoknya mahal," ujar Dedi Mulyadi.

Larangan terbaru ini akan berlaku mulai 1 Juli dan mencakup seluruh ruang publik yang berpotensi diakses oleh anak-anak, seperti pantai.

Penurunan tajam ini menandakan bahwa IHT berada dalam posisi yang tertekan oleh berbagai faktor.

Dia berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan tidak memberlakukan kebijakan yang dapat membebani pelaku usaha.

Homaidi menyatakan ada dua langkah strategis yang perlu segera diambil oleh pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan ekosistem pertembakauan.

Kebijakan ini diduga sebagai upaya tersembunyi untuk memasukan agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Saat ini, aturan tersebut sedang dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Serikat pekerja berpendapat bahwa kebijakan ini dapat mengancam keberlangsungan industri rokok, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas tenaga kerja.