Pekerja dan DPR Harapkan Moratorium Cukai, Pemerintah Diminta Jaga Stabilitas Industri

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

Agus Sarjono menambahkan bahwa penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru.

Melihat situasi saat ini, Purbawa mengaku belum terpikir untuk menaikkan HJE. Menurut dia, menaikkan aturan harga secara formal tidak diperlukan.

Pemusnahan rokok ilegal dilakukan demi memberi keadilan bagi industri yang taat.

Ketua Komisi XI DPR RI mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan yang tidak menaikkan Cukai Hasil Tembakau 2026, menandakan pemahaman pemerintah terhadap industri.

Setelah Menkeu pastikan tak ada kenaikan CHT di 2026, industri tembakau berharap moratorium cukai berlaku 3 tahun. Apa alasan dan dampaknya bagi ekonomi nasional?

Keputusan ini mendapatkan sambutan positif karena selama ini industri hasil tembakau nasional, telah menyampaikan permohonan kepada pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kebijakan kenaikan cukai rokok harus dibarengi perlindungan pekerja, khawatir PHK massal

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Harga beli tembakau turun signifikan, bahkan menyebabkan penurunan pendapatan petani hingga 30%.

Sektor ini masih menjadi tumpuan hidup bagi banyak masyarakat kecil, terutama di tengah tantangan daya beli yang menurun dan meningkatnya angka pengangguran.

Agus menyoroti bahwa dalam lima tahun terakhir, kenaikan tarif CHT tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli.

Anggota DPR RI Moreno Soeprapto menegaskan bahwa Pemerintah Tidak Antikritik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Simak detail respons pemerintah dan dukungan masyarakat.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.

Ketua Umum KBPP Polri, AH Bimo Suryono, menekankan pentingnya Sinergi Lintas Lembaga antara DPR RI, pemerintah, otoritas keuangan, perbankan, dan Polri demi menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global.

Kemenhaj dan DPR akan membahas biaya haji 2027. Pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk avtur, kurs rupiah, dan layanan Saudi.

Program literasi pemasyarakatan di Rutan Kelas I Surabaya dipuji DPR sebagai model pembinaan WBP yang inovatif dan layak jadi rujukan nasional, mengubah sanksi menjadi sarana edukasi.

Anggota DPR RI mendesak percepatan digitalisasi sistem imigrasi yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, guna meningkatkan transparansi data dan memperkuat pengawasan warga negara asing di Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tegaskan komitmen kawal regulasi ketenagakerjaan berpihak rakyat, termasuk perlindungan ojol dan UMKM, demi kesejahteraan. Simak selengkapnya!

Tahun ini, apresiasi diberikan kepada 519 karyawan, yang terdiri dari 465 pekerja laki-laki dan 54 pekerja perempuan.

Nurul menyoroti peringatan dari ILO terkait dampak AI terhadap kualitas pekerjaan, ketimpangan digital, hingga perlindungan hak pekerja.

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

Polisi telah menjelaskan alasan di balik kematian 4 pekerja bangunan yang meninggal dunia di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan Pembayaran THR Lebaran 2026 bagi seluruh pekerja, termasuk ASN dan swasta, serta memberikan kabar gembira bagi driver transportasi online yang akan menerima bonus khusus.