LIVE

Pekerja dan DPR Harapkan Moratorium Cukai, Pemerintah Diminta Jaga Stabilitas Industri

Kebijakan tersebut disambut posi.if oleh kalangan pekerja dan anggota DPR,

dpr ri
Ilustrasi - Buruh pabrik rokok di Kudus. (Liputan6.com/Arief Pramono)
Ilustrasi - Buruh pabrik rokok di Kudus. (Liputan6.com/Arief Pramono) (@ 2024 merdeka.com)

Industri tembakau kembali menjadi perhatian publik menyusul keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif pajak pada tahun 2026. Kebijakan tersebut disambut positif oleh kalangan pekerja dan anggota DPR, yang menilai langkah ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap stabilitas industri dan kesejahteraan tenaga kerja.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai bahwa perhatian lebih lanjut perlu diberikan pada kebijakan cukai hasil tembakau (CHT). Penyesuaian kebijakan cukai secara bijak dinilai penting guna menjaga kesinambungan sektor industri tembakau, yang menyerap jutaan tenaga kerja, sekaligus menekan peredaran rokok ilegal yang semakin mengkhawatirkan.

Purnomo, Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Jawa Timur, menyampaikan apresiasinya atas keputusan pemerintah tersebut.

"Kami melihat tidak naiknya pajak di tahun 2026 sebagai langkah positif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Aksi serentak di 107 titik kemarin mencerminkan keresahan dari pekerja, petani, hingga pelaku usaha kecil di sektor ini," ujar Purnomo, Selasa (23/9).

Ia berharap pemerintah dapat melanjutkan konsistensi kebijakan tersebut dengan menerapkan moratorium cukai selama tiga tahun ke depan.

"Moratorium bukan berarti memberikan kelonggaran bagi industri, melainkan langkah realistis demi memberikan kepastian kerja bagi para pekerja dan menjaga keberlangsungan industri secara keseluruhan," tambahnya.

Purnomo menegaskan bahwa sektor tembakau telah menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga di Indonesia, dan kebijakan fiskal yang stabil akan sangat membantu mereka bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Sementara, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, juga menggarisbawahi pentingnya keberimbangan dalam penetapan tarif cukai. Ia menilai bahwa kenaikan CHT yang terlalu agresif justru berpotensi melemahkan industri, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang kini tengah menghadapi tantangan operasional.

"Bahkan kenaikan tarif sebesar 10 persen saja sudah sangat berat bagi pelaku industri. Ruang untuk menutup biaya produksi makin sempit, apalagi bagi pabrik-pabrik yang padat karya," ujarnya dalam rapat bersama Kementerian Keuangan.

Harris mendorong agar pemerintah lebih fokus pada pemberantasan rokok ilegal ketimbang menaikkan tarif cukai secara berlebihan. Ia menyebut bahwa penguatan pengawasan terhadap rokok ilegal akan memberikan dampak langsung pada penerimaan negara, sekaligus melindungi industri legal dari persaingan tidak sehat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa struktur tarif cukai saat ini cukup tinggi, yang turut memengaruhi daya saing industri tembakau dan kontribusinya terhadap penerimaan negara.

“Rata-rata tarif cukai mencapai 57 persen. Ini angka yang sangat tinggi, dan tentu perlu dievaluasi agar tidak justru berdampak negatif pada ekosistem industri tembakau secara keseluruhan,” jelas Purbaya.

Pernyataan tersebut turut memperkuat urgensi dialog antara pemangku kepentingan untuk mencari titik temu antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan terhadap sektor padat karya

Sebagai salah satu penyumbang besar pendapatan negara, industri tembakau diperkirakan menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, berbagai kalangan berharap agar kebijakan fiskal ke depan mampu menjamin keberlanjutan industri, sekaligus memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Endang Saputra
Editor Endang Saputra
E
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pramono Beri Diskon Pajak 50 Persen untuk Film Nasional

{{caption}}
Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif Pajak 50 Persen untuk Industri Film

{{caption}}
Pramono Batal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman

{{caption}}
Bukan Bid'ah, Ini Sejarah Tasyakuran Sepulang Haji di Indonesia

{{caption}}
Reaksi PDIP Disebut Main Politik Dua Kaki

{{caption}}
Pramono Beberkan Fakta di Balik Viral Motor Ojol Diangkut Dishub

Topik Terkait
{{caption}}
Tarif Cukai Rokok 2027 Dipastikan Tetap, Kemenkeu Fokus Digitalisasi Pengawasan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

tarif cukai rokok
{{caption}}
Pemerintah Berencana Tambah Lapisan Tarif Baru CHT, Pengusaha Rokok Beri Tanggapan Begini

Agus Sarjono menambahkan bahwa penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru.

Industri Rokok
{{caption}}
Menkeu Purbaya Ogah Dianggap Tukang Ngibul, Tegaskan Harga Jual Eceran Rokok 2026 Tak akan Dinaikkan

Melihat situasi saat ini, Purbawa mengaku belum terpikir untuk menaikkan HJE. Menurut dia, menaikkan aturan harga secara formal tidak diperlukan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
{{caption}}
Menkeu Purbaya Tekankan Keadilan Bagi Industri Tembakau yang Taat Aturan

Pemusnahan rokok ilegal dilakukan demi memberi keadilan bagi industri yang taat.

Menkeu Purbaya
{{caption}}
Keputusan Menkeu: Cukai Hasil Tembakau 2026 Tidak Naik, DPR Apresiasi Langkah Tepat Ini!

Ketua Komisi XI DPR RI mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan yang tidak menaikkan Cukai Hasil Tembakau 2026, menandakan pemahaman pemerintah terhadap industri.

cukai hasil tembakau
{{caption}}
Moratorium CHT Tiga Tahun: Harapan Industri Tembakau Setelah Kepastian Menkeu 2026

Setelah Menkeu pastikan tak ada kenaikan CHT di 2026, industri tembakau berharap moratorium cukai berlaku 3 tahun. Apa alasan dan dampaknya bagi ekonomi nasional?

cukai hasil tembakau
{{caption}}
Menkeu Purbaya Pastikan Tarif CHT 2026 Tak Berubah, Beri Kepastian Usaha untuk Industri

Keputusan ini mendapatkan sambutan positif karena selama ini industri hasil tembakau nasional, telah menyampaikan permohonan kepada pemerintah.

cukai rokok
{{caption}}
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: Kenaikan Cukai Rokok Harus Lindungi Pekerja, Jangan Sampai PHK Massal!

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kebijakan kenaikan cukai rokok harus dibarengi perlindungan pekerja, khawatir PHK massal

rokok ilegal
{{caption}}
Pelaku Industri Harap Tak Ada Kenaikan Cukai dalam Tiga Tahun ke Depan

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

PHK
{{caption}}
Lindungi Petani Tembakau, Moratorium Kenaikan Cukai Jadi Langkah Strategis

Harga beli tembakau turun signifikan, bahkan menyebabkan penurunan pendapatan petani hingga 30%.

tembakau
{{caption}}
Buruh Minta Pemerintah Jaga Keberlangsungan Industri dan Lapangan Kerja

Sektor ini masih menjadi tumpuan hidup bagi banyak masyarakat kecil, terutama di tengah tantangan daya beli yang menurun dan meningkatnya angka pengangguran.

PHK
{{caption}}
Petani Tembakau Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai Selama 3 Tahun, Begini Alasannya

Agus menyoroti bahwa dalam lima tahun terakhir, kenaikan tarif CHT tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli.

Petani Tembakau
{{caption}}
Mardiono Targetkan PPP Sulsel Raih Kursi Terbanyak di Pemilu Mendatang, Optimis Kembalikan Kejayaan Partai

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menargetkan peningkatan perolehan **Target Kursi PPP Sulsel** di Pemilu Legislatif mendatang, optimis mengembalikan kejayaan partai setelah pelantikan pengurus baru DPW PPP Sulawesi Selatan.

dprd sulsel
{{caption}}
Anggota DPR Ajak Warga Banyumas Dukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menyerukan kepada masyarakat Banyumas dan Cilacap untuk aktif mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan demi keberlanjutan alam dan kesejahteraan bersama.

aspirasi masyarakat
{{caption}}
Titiek Soeharto Apresiasi Program Ketahanan Pangan Nusakambangan, Minta Ditiru Nasional

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi program Ketahanan Pangan Nusakambangan yang digagas Kemenimipas, mendorong replikasi di berbagai daerah untuk memperkuat ekonomi dan membekali warga binaan.

agus andrianto
{{caption}}
Menteri Imigrasi dan Ketua Komisi IV DPR Soroti Ketahanan Pangan dalam Kunjungan Nusakambangan

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Ketua Komisi IV DPR RI meninjau berbagai program ketahanan pangan di Nusakambangan, menunjukkan potensi besar WBP dalam mendukung produksi nasional.

agus andrianto
{{caption}}
Komisi IV DPR Apresiasi Keberhasilan Program Ketahanan Pangan Nusakambangan

Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap Program Ketahanan Pangan Nusakambangan yang diinisiasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berhasil menyulap lahan tidak produktif menjadi sumber komoditas pangan.

agus andrianto
{{caption}}
DPR RI dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Perlindungan Pekerja Informal Magelang: Hanya 32 Persen Terdaftar

Anggota DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan gencar mendorong perlindungan pekerja informal Magelang. Data menunjukkan baru sekitar 32% pekerja informal terlindungi jaminan sosial, memicu keprihatinan serius.

bpjs ketenagakerjaan
{{caption}}
BPJS Kesehatan Tulungagung: Ratusan Badan Usaha Sudah Daftarkan Pekerja ke Program JKN

BPJS Kesehatan Tulungagung mencatat 416 badan usaha telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN. Simak upaya BPJS Kesehatan tingkatkan kepatuhan di Tulungagung.

badan usaha
{{caption}}
Ibas Komitmen Kawal Regulasi Ketenagakerjaan Berpihak Rakyat, Dorong Kesejahteraan Pekerja dan UMKM

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) tegaskan komitmen kawal regulasi ketenagakerjaan berpihak rakyat, termasuk perlindungan ojol dan UMKM, demi kesejahteraan. Simak selengkapnya!

bpjs ketenagakerjaan
{{caption}}
Hari Buruh di IWIP: Jadi Momentum Melihat Kontribusi Pekerja Membangun Perusahaan

Tahun ini, apresiasi diberikan kepada 519 karyawan, yang terdiri dari 465 pekerja laki-laki dan 54 pekerja perempuan.

berita update
{{caption}}
Hari Buruh 2026: Anggota DPR Nurul Arifin Dorong Pekerja Indonesia Siap Hadapi Era AI dan Digitalisasi

Nurul menyoroti peringatan dari ILO terkait dampak AI terhadap kualitas pekerjaan, ketimpangan digital, hingga perlindungan hak pekerja.

artificial intelegence
{{caption}}
BPJS Kesehatan Identifikasi Perusahaan Belum Patuh Jaminan Kesehatan Pekerja

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

antara
{{caption}}
Bukan Karena Jatuh, Terungkap Penyebab Kematian 4 Pekerja Proyek di TB Simatupang

Polisi telah menjelaskan alasan di balik kematian 4 pekerja bangunan yang meninggal dunia di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

kecelakaan kerja