Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: Kenaikan Cukai Rokok Harus Lindungi Pekerja, Jangan Sampai PHK Massal!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat (20/9) menegaskan pentingnya perlindungan pekerja dalam setiap kebijakan terkait industri tembakau. Ia memperingatkan agar sektor ini tidak dibiarkan merosot tanpa adanya jaring pengaman sosial yang memadai bagi karyawannya.

Pernyataan ini muncul di tengah wacana kenaikan tarif cukai rokok yang berpotensi memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Purbaya menekankan bahwa tujuan kenaikan pajak untuk menekan konsumsi dan menambah pendapatan negara harus sejalan dengan rencana transisi bagi para pekerja.

Pemerintah saat ini masih meninjau tarif cukai untuk tahun 2026, dengan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan belum ada keputusan final. Target pendapatan bea dan cukai 2025 sendiri telah disepakati naik menjadi Rp336 triliun dalam rapat dengan DPR.

Dampak Kenaikan Cukai Rokok dan Perlindungan Pekerja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok tidak boleh mengorbankan nasib para pekerja di industri tembakau. Ia menyoroti risiko PHK massal jika industri ini tertekan tanpa adanya program penyerapan tenaga kerja yang jelas. "Anda tidak bisa membunuh industri kecuali ada program untuk menyerap tenaga kerja yang terlantar," ujar Purbaya.

Kekhawatiran utama Purbaya adalah belum adanya persiapan matang untuk menghadapi potensi pengangguran yang timbul akibat kebijakan cukai tinggi. Meskipun tujuan kenaikan cukai adalah untuk mengendalikan konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara, aspek sosial harus menjadi prioritas. "Apakah kita sudah menyiapkan program untuk mengatasi pengangguran? Tidak, kita belum," tambahnya.

Purbaya menekankan bahwa kesadaran masyarakat tentang risiko merokok memang penting. Namun, ia menilai penutupan industri tanpa dukungan pemerintah adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap langkah terkait cukai rokok harus mempertimbangkan dampak menyeluruh.

Evaluasi Industri dan Pemberantasan Rokok Ilegal

Dalam upaya memahami kondisi sebenarnya industri tembakau, Purbaya berencana untuk melakukan penilaian langsung. Ia akan meninjau situasi industri rokok di Jawa Timur, salah satu sentra produksi rokok terbesar di Indonesia. Evaluasi ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi sektor tersebut.

Selain itu, Purbaya juga menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal yang merugikan bisnis sah. Pasar gelap ini tidak hanya mengurangi pendapatan negara dari cukai rokok, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat. Praktik-praktik ilegal ini menjadi fokus utama kementerian untuk ditindaklanjuti.

Kementerian Keuangan juga tengah menyelidiki praktik pemalsuan pita cukai, yang merupakan salah satu bentuk kecurangan serius. Purbaya meyakini bahwa penindakan tegas terhadap aktivitas ilegal ini dapat secara signifikan meningkatkan penerimaan negara. "Jika saya bisa memperbaiki masalah pemalsuan, kita akan menghasilkan pendapatan riil," katanya.

Pemberantasan rokok ilegal dan pemalsuan cukai ini akan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan selanjutnya. "Itu akan membantu membentuk langkah-langkah kebijakan saya berikutnya," tegas Purbaya, menunjukkan komitmennya untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan transparan.

Target Pendapatan Negara dan Proses Penentuan Cukai

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati peningkatan target pendapatan bea dan cukai untuk tahun 2025. Dalam rapat anggaran baru-baru ini, target tersebut ditetapkan sebesar Rp336 triliun (USD19.7 miliar), naik dari Rp334,3 triliun. Peningkatan target ini menunjukkan ambisi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Meskipun target pendapatan telah ditetapkan, rincian tarif cukai untuk tahun 2026 masih dalam tahap peninjauan. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada Kamis (18/9) menjelaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai besaran tarif tersebut. "Masih ada waktu. Belum ada keputusan yang dibuat," ujarnya.

Penentuan tarif cukai baru akan dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tahun ini. Proses evaluasi ini akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, dan dampak terhadap industri. Pendekatan ini memastikan kebijakan yang diambil berbasis data dan pertimbangan matang.

Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan peningkatan pendapatan negara dan keberlanjutan industri. Kebijakan cukai rokok yang akan datang diharapkan dapat mencapai kedua tujuan tersebut tanpa menimbulkan gejolak sosial atau ekonomi yang signifikan.

Sumber: AntaraNews