Industri Tembakau

Sektor budi daya tembakau menghidupi hampir 500 ribu kepala keluarga atau sekitar 1,8 juta hingga dua juta orang yang terlibat langsung di lapangan.

Rencana pemerintah menambah layer Cukai Hasil Tembakau (CHT) perlu dirancang hati-hati. Akademisi Unpad menyoroti penambahan layer CHT harus transisional dan berkeadilan, agar tidak memicu pasar ilegal.

Kebijakan penambahan layer cukai rokok menuai pro dan kontra. Peneliti menilai memiliki dasar teoritis yang sah untuk memperluas basis pemungutan, namun industri khawatir akan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha legal.

Anggota DPR mengusulkan penerapan Tarif Cukai Baru Rokok Ilegal untuk mendorong transformasi usaha ilegal menjadi legal, sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Bagaimana dampaknya terhadap industri tembakau nasional?

Pemerintah Kabupaten Cirebon menjaring aspirasi masyarakat dan pelaku usaha terkait penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Bagaimana regulasi ini akan menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi daerah?

DPRD Sumenep mendesak Pemkab mempercepat pengurusan izin operasional APHT. Fasilitas Rp21,1 miliar ini krusial untuk IKM rokok lokal dan penyerapan tenaga kerja. Kapan bisa beroperasi?

Ketua Komisi XI DPR RI mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan yang tidak menaikkan Cukai Hasil Tembakau 2026, menandakan pemahaman pemerintah terhadap industri.

Setelah Menkeu pastikan tak ada kenaikan CHT di 2026, industri tembakau berharap moratorium cukai berlaku 3 tahun. Apa alasan dan dampaknya bagi ekonomi nasional?

Parlemen Indonesia mendukung keputusan Menteri Keuangan untuk membekukan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2026, langkah ini diambil demi menjaga industri dan lapangan kerja. Apa dampaknya bagi ekonomi nasional?

Keputusan Menteri Keuangan untuk tidak menaikkan tarif Cukai Rokok 2026 mendapat dukungan penuh dari Komisi XI DPR RI. Cari tahu alasan di balik kebijakan penting ini dan dampaknya bagi industri tembakau nasional.

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.

APTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK akan merugikan industri tembakau.

Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.

Pengaturan sepihak tersebut seakan hanya memandang pengaturan tembakau dari pertimbangan isu kesehatan semata.

Lembaga riset independen tersebut memandang kebijakan tersebut telah memunculkan sejumlah tantangan dan kontroversi yang signifikan.

Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi menyayangkan PP 28/2024 disahkan dan ditandatangani oleh berbagai Kementerian yang tidak terl

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa 46.240 pekerja di Indonesia mengalami PHK selama periode Januari hingga Agustus 2024.

Langkah untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi pun menjadi pertimbangan mengingat pihaknya telah berkirim surat kepada pemangku kepentingan.

Draft aturan tersebut dinilai bertujuan menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik, serta melarang pencantuman logo ataupun merek produk.

Industri tembakau jadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di sejumlah daerah.