Semua Kabupaten/Kota Bakal Dibangun Batalyon, Begini Penjelasan Menhan

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pembangunan batalyon infanteri di 514 kabupaten/kota bukan upaya militerisasi daerah, melainkan amanat UUD 1945.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra- Reporter
Semua Kabupaten/Kota Bakal Dibangun Batalyon, Begini Penjelasan Menhan
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Rencana pemerintah membangun batalyon infanteri teritorial pembangunan di 514 kabupaten dan kota se-Indonesia sempat memicu sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan langkah ini sama sekali bukan upaya militerisasi di daerah, melainkan bagian dari kewajiban konstitusional negara.

Sjafrie menjelaskan, pembentukan satuan teritorial tersebut merupakan wujud nyata penerapan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

"Ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," kata Sjafrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut dia, sebaran batalyon di seluruh kabupaten dan kota dirancang sebagai implementasi langsung Pasal 30 UUD 1945 yang mengatur fondasi pertahanan dan keamanan nasional dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Konsultasi Revisi UU Pertahanan di DPR

Menhan Sjafrie Tegaskan Tak Ada Rencana Pergantian Panglima TNI Agus Subiyanto
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Penjelasan itu disampaikan Sjafrie usai menyambangi Gedung DPR RI untuk bertemu Wakil Ketua DPR sekaligus Koordinator Bidang Politik dan Keamanan DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta berdiskusi bersama Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.

Selain memaparkan perkembangan pembangunan batalyon, kedatangan Menhan ke parlemen juga bertujuan mengonsultasikan rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sjafrie menilai regulasi berusia lebih dari dua dekade itu perlu diperbarui agar selaras dengan dinamika serta kebutuhan pertahanan terkini yang belum terakomodasi.

Salah satu poin krusial yang diusulkan masuk dalam revisi beleid tersebut adalah penegasan prinsip strategi pertahanan Indonesia yang bersifat defensif aktif. Melalui prinsip ini, Indonesia menegaskan tidak memiliki niat maupun kepentingan untuk menyerang negara lain, namun tetap siaga penuh menjaga kedaulatan wilayah teritorial dan kepentingan nasional.

"Di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita,sedangkan sekarang, strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif," ujarnya dikutip Antara. 

Di akhir pertemuan, Sjafrie turut menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pertahanan—termasuk mengawal progres pembangunan batalyon di berbagai wilayah—agar seluruh langkah strategis pemerintah berjalan sinkron dan sesuai koridor aturan.

Rekomendasi