Petani Tembakau Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai Selama 3 Tahun, Begini Alasannya

Agus Sarjono menambahkan bahwa penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru.

Peneliti Universitas Brawijaya menyoroti dampak serius jika penindakan rokok ilegal tidak dituntaskan, mengancam penerimaan negara dan keberlangsungan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).

Pemusnahan rokok ilegal dilakukan demi memberi keadilan bagi industri yang taat.

Setelah Menkeu pastikan tak ada kenaikan CHT di 2026, industri tembakau berharap moratorium cukai berlaku 3 tahun. Apa alasan dan dampaknya bagi ekonomi nasional?

Keputusan ini mendapatkan sambutan positif karena selama ini industri hasil tembakau nasional, telah menyampaikan permohonan kepada pemerintah.

Kebijakan tersebut disambut posi.if oleh kalangan pekerja dan anggota DPR,

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kebijakan kenaikan cukai rokok harus dibarengi perlindungan pekerja, khawatir PHK massal

Harga beli tembakau turun signifikan, bahkan menyebabkan penurunan pendapatan petani hingga 30%.

Sektor ini masih menjadi tumpuan hidup bagi banyak masyarakat kecil, terutama di tengah tantangan daya beli yang menurun dan meningkatnya angka pengangguran.

Adhy berharap agar pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan bagi industri hasil tembakau dapat mempertimbangkan situasi industri.

Pengusaha berharap agar kenaikan cukai didasarkan pada tingkat inflasi yang berada di bawah 10 persen.

Mereka menyampaikan permohonan kepada pemerintah untuk melindungi keberlangsungannya, terutama dari rencana kenaikan cukai 2025.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak tegas pengaturan penyeragaman kemasan rokok dalam rancangan Permenkes. Kebijakan ini dikhawatirkan mengganggu industri dan ekosistem tembakau nasional.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2026 anjlok 50% menjadi Rp55 miliar, namun Pemkab berkomitmen mempertahankan program strategis daerah.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan pupuk non-subsidi kepada petani tembakau, sebuah langkah strategis untuk meringankan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani di Pamekasan.

Kementerian Pertanian menyoroti pentingnya kontribusi tembakau dalam menyumbang devisa negara dan menggerakkan ekonomi pedesaan, meskipun menghadapi tantangan regulasi yang ketat.

Menteri Koperasi dan UKM mengukuhkan Koperasi Induk Tembakau Madura Sejahtera (KITMAS), koperasi induk tembakau pertama di Indonesia, diharapkan meningkatkan posisi tawar petani dan pengusaha tembakau.

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena serap aspirasi petani tembakau dan produsen rokok menengah ke bawah dalam sarasehan di Semarang, mencari solusi kebijakan yang berimbang dan komprehensif.

Dalam konteks tersebut, Hendry menilai wacana layer baru tidak selaras dengan semangat pemberantasan rokok ilegal.

Universitas Sebelas Maret (UNS) menekankan pentingnya Perlindungan Industri Tembakau, menyoroti kontribusi ekonomi signifikan sektor ini sekaligus urgensi mencari titik temu antara aspek kesehatan dan ekonomi.

DPRD Jatim menyoroti ketidakadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Provinsi penyumbang terbesar ini hanya menerima sebagian kecil, mendorong tuntutan keadilan fiskal. Mengapa ini terjadi?

Wisnu menambahkan bahwa kebijakan tersebut tidak mencerminkan realitas di Indonesia, yang merupakan negara penghasil tembakau.

Tembakau sebagai ekosistem yang memiliki jutaan nasib.

Rencana kenaikan tarif cukai rokok bakal menjadi beban tambahan Industri Hasil Tembakau.