Wakil Ketua DPR RI Kawal Optimalisasi KUR Perumahan dan Renovasi RTLH di Bandung

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen mengawal optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung, mendorong percepatan realisasi program perumahan bagi masyarakat.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Wakil Ketua DPR RI Kawal Optimalisasi KUR Perumahan dan Renovasi RTLH di Bandung
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen mengawal optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung, mendorong percepatan realisasi program perumahan bagi masyarakat. (AntaraNews)

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan komitmennya untuk mengawal program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan serta renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Bandung. Pernyataan ini disampaikan Cucun saat kunjungannya di Bandung pada Senin, 14 April 2026, menyoroti pentingnya akses perumahan yang layak bagi masyarakat.

Kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam momentum tersebut menjadi sinyal kuat percepatan realisasi program perumahan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan dalam penyediaan hunian yang berkualitas.

Cucun menyoroti masih rendahnya penyerapan KUR perumahan di Kabupaten Bandung dibandingkan daerah lain, yang menjadi fokus utama untuk dioptimalkan. Selain itu, percepatan renovasi RTLH juga menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kualitas hidup warga.

Program KUR perumahan dinilai krusial untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak, namun penyerapannya di Kabupaten Bandung masih jauh dari harapan. Data menunjukkan bahwa penyaluran KUR perumahan di wilayah ini baru mencapai sekitar Rp30 miliar. Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Manado dan Kabupaten Tangerang yang telah menyalurkan lebih dari Rp200 miliar dalam waktu singkat.

Kesenjangan ini menjadi tantangan besar bagi semua pihak, termasuk sektor perbankan, untuk lebih proaktif dalam menyalurkan KUR kepada masyarakat. Diperlukan inovasi dan strategi yang lebih efektif agar program KUR Perumahan dapat diakses lebih luas. Peningkatan sosialisasi dan kemudahan akses menjadi kunci untuk mendorong penyerapan yang lebih tinggi.

Optimalisasi KUR Perumahan bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang memberikan kesempatan kepada lebih banyak keluarga untuk memiliki rumah impian mereka. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan peran aktif perbankan, diharapkan program ini dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Selain fokus pada KUR perumahan, Cucun Ahmad Syamsurijal juga menekankan percepatan pelaksanaan program renovasi RTLH. Melalui kerja sama dengan Kementerian PKP, ditargetkan 1.000 unit rumah tidak layak huni akan diperbaiki di Kabupaten Bandung.

Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian warga dan menekan angka kemiskinan ekstrem. DPR RI secara konsisten mendukung penuh program pemerintah di sektor perumahan, yang terus menunjukkan peningkatan target dan realisasi. Target nasional renovasi RTLH telah meningkat signifikan, dari sekitar 180.000 unit menjadi sekitar 430.000 unit.

Dukungan legislatif ini memastikan bahwa program renovasi RTLH dapat berjalan lancar dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perbaikan rumah yang layak huni tidak hanya meningkatkan kesehatan dan kenyamanan, tetapi juga memberikan martabat bagi penghuninya.

Keberhasilan program KUR Perumahan dan renovasi RTLH sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara berbagai pihak. Cucun berharap, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan dapat terjalin lebih erat. Sinergi ini penting untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan secara simultan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung.

Pemerintah pusat melalui Kementerian PKP, pemerintah daerah dengan kebijakan lokalnya, serta perbankan sebagai penyalur dana, memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi. Pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI dan Menteri PKP di Bandung adalah contoh nyata dari upaya membangun sinergi ini.

Dengan adanya koordinasi yang baik dan komitmen bersama, hambatan-hambatan dalam implementasi program dapat diminimalisir. Tujuan akhir dari sinergi ini adalah mewujudkan pemerataan akses perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi