Baleg DPR
-
News •DPR kan Bentuk UU Omnibus Law Klaster KetenagakerjaanPembentukan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbaikan menyeluruh terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
-
Politik •Baleg DPR Setujui RUU PPRT Dibawa ke Paripurna, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Semakin DekatBadan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.
-
Politik •Baleg DPR Tambah Lima RUU ke Prolegnas Prioritas 2026, Perkuat Arah Legislasi NasionalBadan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.
-
Politik •Baleg DPR Sepakat Perpanjangan Dana Otsus Aceh, Besaran Masih DibahasRUU Pemerintahan Aceh juga mencakup pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.
-
Ekonomi •Legislator Dorong Kayu Manis dan Pinang Jambi Jadi Komoditas Strategis NasionalAnggota DPR RI Edi Purwanto mengusulkan kayu manis dan pinang Jambi sebagai komoditas strategis nasional, berpotensi besar menstabilkan harga dan meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Jambi.
-
News •Riuh Tepuk Tangan Peserta Baleg Usai Ariel Noah Nyanyi: Direlaksasi Mas ArielAwalnya, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan meminta vokalis Peterpan dan Noah ini untuk menyumbangkan suaranya sedikit disela-sela rapat.
-
Politik •Bukan Pilihan, Ketua Baleg DPR RI Tegaskan Perpanjangan Otsus Aceh Wajib Dilakukan: NKRI Tak Utuh Tanpa AcehKetua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan Perpanjangan Otsus Aceh adalah kewajiban dalam revisi UUPA. Apa alasan mendasar di balik penegasan ini dan bagaimana usulan Aceh?
-
Politik •Mengapa Tiga UU Ini Harus Sepaket? Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Parpol Dibahas BersamaWakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan urgensi pembahasan Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik secara sepaket. Apa alasannya dan isu krusial apa yang akan dibahas?
-
Politik •Baleg DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025-2026RUU Perampasan Aset tidak hanya masuk Prolegnas 2025 melainkan juga 2026.
-
News •Baleg DPR Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025: Siap Jadi Inisiatif Dewan?Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai inisiatif DPR. Akankah ini mempercepat pemberantasan korupsi?
-
Politik •Ketua Baleg DPR Kritik MK Pisahkan Pemilu Nasonal dan Daerah: Ini 'Permainan' Norma!Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menilai MK melakukan permainan norma dalam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
-
News •DPR Rapat di Hotel Digugat ke MK, Pimpinan Baleg: Kalau Anggarannya Cukup Tidak MasalahDiketahui, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) digugat ke MK. Salah satu permohonannya meminta DPR tak rapat di luar gedung parlemen, misalnya hotel.
-
News •Rapat Baleg DPR soal RUU Perkoperasian Memanas, Dipicu Hanya Satu Pimpinan yang HadirBadan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno bersama Tim Ahli atas penyusunan RUU Tentang Perubahan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
-
Politik •Anggota Baleg DPR Ungkap Poin-Poin Krusial UU Minerba yang Memenuhi Keadilan RakyatAnggota Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Firnando Hadityo Ganinduto menilai pengesahan RUU Minerba kado buat rakyat.
-
News •Dua Menteri Prabowo Bikin Jengkel DPR, Tak Datang Rapat Bahas UU MinerbaNyoman menilai, seharusnya semua menteri bisa hadir dalam pembahasan ini.
-
Politik •Tiba-Tiba Revisi Tatib, DPR Kini Bisa Evaluasi Pejabat Negara Ditetapkan Lewat Rapat ParipurnaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan adanya perubahan atas peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
-
Politik •Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025
-
Politik •Politikus PDIP Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Terkesan Buru-BuruSofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.
-
Politik •Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.
-
Politik •Baleg DPR RI Bakal Revisi UU Daerah Khusus Jakarta, Ini yang DiubahDoli menerangkan, saat ini KPU untuk Pilkada Jakarta masih menggunakan penamaan DKI Jakarta. Hal itu dikhawatirkan menjadi sengketa.