Kepatuhan Pajak

Kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Selatan berhasil mendongkrak pendapatan pajak hingga Rp8 miliar per hari, menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program keringanan ini.

Jasa Raharja Lampung menghapus denda administrasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun lalu, mendukung penuh program diskon pajak kendaraan Pemprov Lampung demi tingkatkan kepatuhan dan santunan korban kecelakaan.

Kanwil DJP Kalselteng mengingatkan wajib pajak badan untuk segera menuntaskan pelaporan SPT Tahunan Badan sebelum 31 Mei 2026, guna menghindari potensi kendala teknis dan denda keterlambatan.

Ombudsman RI Perwakilan NTT menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Samsat sebagai kunci utama optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mengambil tindakan tegas berupa pemasangan stiker terhadap restoran yang menunggak pajak. Ini adalah sanksi administratif bagi penunggak pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (DJP Kalselteng) mengeluarkan kebijakan penting dengan menghapus denda pajak keterlambatan pembayaran bagi wajib pajak badan untuk tahun pajak 2025, bertujuan menjaga kepatuhan dan kel

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi mencatat tren positif pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 menggunakan Coretax, mendekati target di tengah implementasi sistem baru dan relaksasi batas waktu.

Pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan program penghapusan denda pajak daerah hingga Juni 2026, memberikan keringanan signifikan bagi wajib pajak di tengah tantangan ekonomi global. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dan mendukung pembanguna

Pemerintah Kabupaten Mamuju fokus pada Peningkatan Profesionalisme UMKM Mamuju melalui pelatihan adaptasi digital dan pemahaman perpajakan, guna mendorong daya saing dan kepatuhan.

Pemerintah Provinsi Banten merancang kebijakan tegas berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) penunggak pajak kendaraan, bertujuan memperkuat disiplin pajak birokrasi dan menjadi teladan kepatuhan.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah rumah makan dan restoran. Langkah ini diambil menyusul belum adanya pemasukan dari sektor Pajak Rumah Makan Bangkalan hingga triwulan pertama 2026, memicu pertanyaan tentang kepatuhan.

Kemendagri bersama Jasa Raharja memperkuat komitmen mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data demi peningkatan kepatuhan serta efisiensi pemungutan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat Pelaporan SPT DJP Tahunan telah mencapai 11,29 juta hingga 16 April 2026. Simak target dan imbauan penting dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Bapenda kini membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) langsung di tingkat kecamatan. Inisiatif Layanan PBB P2 Barito Timur ini bertujuan memudahkan masyarakat dan meningk

Empat yacht asing di Pantai Marina Jakarta disegel Bea Cukai dan DJP karena dugaan penyalahgunaan fasilitas impor. Simak detail **penyegelan yacht asing** ini dan potensi kerugian negara.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cianjur menertibkan 175 reklame yang melanggar ketentuan, mulai dari habis masa tayang hingga tidak membayar pajak. Penertiban reklame Cianjur ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menjaga ketertiban

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencatat 9.851 ASN telah memenuhi kewajiban Pelaporan SPT Tahunan, namun ribuan lainnya masih ditunggu hingga batas akhir. Bagaimana progresnya dan apa dampaknya bagi pembangunan?

Hingga Maret 2026, pelaporan SPT Kalselteng baru mencapai 304.959, mengalami kontraksi. Namun, DJP memberikan insentif penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melapor hingga 30 April 2026 untuk mendorong kepatuhan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku mencatat lonjakan kepatuhan dengan 213.383 wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 per Maret, menunjukkan peningkatan signifikan menjelang batas ak

Pemerintah Kota Makassar menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri setempat untuk penguatan pajak usaha. Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang belum tergarap.