Kepatuhan Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (DJP Kalselteng) mengeluarkan kebijakan penting dengan menghapus denda pajak keterlambatan pembayaran bagi wajib pajak badan untuk tahun pajak 2025, bertujuan menjaga kepatuhan dan kel

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi mencatat tren positif pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 menggunakan Coretax, mendekati target di tengah implementasi sistem baru dan relaksasi batas waktu.

Pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan program penghapusan denda pajak daerah hingga Juni 2026, memberikan keringanan signifikan bagi wajib pajak di tengah tantangan ekonomi global. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dan mendukung pembanguna

Pemerintah Kabupaten Mamuju fokus pada Peningkatan Profesionalisme UMKM Mamuju melalui pelatihan adaptasi digital dan pemahaman perpajakan, guna mendorong daya saing dan kepatuhan.

Pemerintah Provinsi Banten merancang kebijakan tegas berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) penunggak pajak kendaraan, bertujuan memperkuat disiplin pajak birokrasi dan menjadi teladan kepatuhan.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah rumah makan dan restoran. Langkah ini diambil menyusul belum adanya pemasukan dari sektor Pajak Rumah Makan Bangkalan hingga triwulan pertama 2026, memicu pertanyaan tentang kepatuhan.

Kemendagri bersama Jasa Raharja memperkuat komitmen mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data demi peningkatan kepatuhan serta efisiensi pemungutan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat Pelaporan SPT DJP Tahunan telah mencapai 11,29 juta hingga 16 April 2026. Simak target dan imbauan penting dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Bapenda kini membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) langsung di tingkat kecamatan. Inisiatif Layanan PBB P2 Barito Timur ini bertujuan memudahkan masyarakat dan meningk

Empat yacht asing di Pantai Marina Jakarta disegel Bea Cukai dan DJP karena dugaan penyalahgunaan fasilitas impor. Simak detail **penyegelan yacht asing** ini dan potensi kerugian negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan sebanyak 6 juta wajib pajak telah menuntaskan Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 per 5 Maret 2026, namun masih ada jutaan wajib pajak yang ditunggu.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengimbau ASN dan masyarakat untuk segera menunaikan kewajiban Pelaporan SPT Pajak tahunan demi membangun budaya sadar pajak dan memperkuat akuntabilitas.

DJPb Kalsel mencatat Pajak Daerah Kalsel Tumbuh signifikan 11,26 persen pada Januari 2026, menandakan penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian fiskal di wilayah tersebut.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan untuk optimalisasi penerimaan pajak, menjadikan konsultan pajak mitra strategis negara dalam meningkatkan kepatuhan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat lebih dari 14,6 juta wajib pajak telah melakukan Aktivasi Coretax DJP dan 4,6 juta SPT Tahunan telah dilaporkan, mendorong kepatuhan pajak.

Kanwil DJP Kalselteng mengambil tindakan tegas dalam Penagihan Pajak, menyasar 150 penunggak dengan total tunggakan Rp47,8 miliar. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara.

Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui penguatan kemampuan ASN dalam pengisian SPT Tahunan, khususnya dengan adopsi sistem Coretax yang modern dan terintegrasi.

Wajib Pajak Sulsel kini memiliki kesempatan emas untuk memenangkan hadiah umroh hingga mobil melalui program Gebyar Akselerasi Pendapatan 2026. Jangan lewatkan periode pembayaran ini!

Petugas gabungan di Tulungagung berhasil menjaring puluhan kendaraan bermotor yang menunggak Pajak Kendaraan Tulungagung, menyoroti pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan daerah.

Kantor Wilayah DJP Bali melimpahkan tersangka berinisial DS terkait Kasus Pajak Bali yang merugikan negara Rp947 juta ke Kejaksaan Negeri Denpasar, memicu pertanyaan tentang modus operandi dan proses hukumnya.