Kepatuhan Pajak

Pemerintah Provinsi Banten merancang kebijakan tegas berupa pemotongan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) penunggak pajak kendaraan, bertujuan memperkuat disiplin pajak birokrasi dan menjadi teladan kepatuhan.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah rumah makan dan restoran. Langkah ini diambil menyusul belum adanya pemasukan dari sektor Pajak Rumah Makan Bangkalan hingga triwulan pertama 2026, memicu pertanyaan tentang kepatuhan.

Kemendagri bersama Jasa Raharja memperkuat komitmen mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data demi peningkatan kepatuhan serta efisiensi pemungutan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat Pelaporan SPT DJP Tahunan telah mencapai 11,29 juta hingga 16 April 2026. Simak target dan imbauan penting dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Bapenda kini membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) langsung di tingkat kecamatan. Inisiatif Layanan PBB P2 Barito Timur ini bertujuan memudahkan masyarakat dan meningk

Empat yacht asing di Pantai Marina Jakarta disegel Bea Cukai dan DJP karena dugaan penyalahgunaan fasilitas impor. Simak detail **penyegelan yacht asing** ini dan potensi kerugian negara.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cianjur menertibkan 175 reklame yang melanggar ketentuan, mulai dari habis masa tayang hingga tidak membayar pajak. Penertiban reklame Cianjur ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menjaga ketertiban

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencatat 9.851 ASN telah memenuhi kewajiban Pelaporan SPT Tahunan, namun ribuan lainnya masih ditunggu hingga batas akhir. Bagaimana progresnya dan apa dampaknya bagi pembangunan?

Hingga Maret 2026, pelaporan SPT Kalselteng baru mencapai 304.959, mengalami kontraksi. Namun, DJP memberikan insentif penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melapor hingga 30 April 2026 untuk mendorong kepatuhan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku mencatat lonjakan kepatuhan dengan 213.383 wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 per Maret, menunjukkan peningkatan signifikan menjelang batas ak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat lebih dari 14,6 juta wajib pajak telah melakukan Aktivasi Coretax DJP dan 4,6 juta SPT Tahunan telah dilaporkan, mendorong kepatuhan pajak.

Kanwil DJP Kalselteng mengambil tindakan tegas dalam Penagihan Pajak, menyasar 150 penunggak dengan total tunggakan Rp47,8 miliar. Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara.

Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui penguatan kemampuan ASN dalam pengisian SPT Tahunan, khususnya dengan adopsi sistem Coretax yang modern dan terintegrasi.

Wajib Pajak Sulsel kini memiliki kesempatan emas untuk memenangkan hadiah umroh hingga mobil melalui program Gebyar Akselerasi Pendapatan 2026. Jangan lewatkan periode pembayaran ini!

Petugas gabungan di Tulungagung berhasil menjaring puluhan kendaraan bermotor yang menunggak Pajak Kendaraan Tulungagung, menyoroti pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan daerah.

Kantor Wilayah DJP Bali melimpahkan tersangka berinisial DS terkait Kasus Pajak Bali yang merugikan negara Rp947 juta ke Kejaksaan Negeri Denpasar, memicu pertanyaan tentang modus operandi dan proses hukumnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan progres pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax telah mencapai 398.091 SPT per 21 Januari 2026, mendekati target 400 ribu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kontribusi pajak kripto mencapai Rp719,61 miliar per November 2025, menunjukkan peningkatan kepatuhan meskipun nilai transaksi menurun.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mencatat 6.470 wajib pajak di Pulau Dewata telah melaporkan SPT Tahunan melalui sistem Coretax hingga pertengahan Januari 2026, mendorong Wajib Pajak Bali Lapor SPT Coretax lebih awal.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mendesak ASN untuk tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor, mengingat ribuan unit masih menunggak. Ini penting sebagai teladan bagi masyarakat dan mendukung PAD Cirebon.