Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027.
"Upah minimum Provinsi Bali tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan," kata Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11).
Selain UMP, Pemprov Bali juga menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMPS) tahun 2027 khusus sektor hotel bintang—mengacu pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025, sebesar Rp4.644.907 per bulan.
Besaran UMP baru ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Dibandingkan UMP tahun 2026 yang berada di angka Rp3.207.459, UMP Bali 2027 melonjak signifikan sebesar Rp1.351.828 per bulan atau naik sekitar 42,15 persen.
Lonjakan tersebut juga mendongkrak rasio pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Bali. Dengan patokan KHL 2027 sebesar Rp5.604.481, rasio UMP Bali kini mencapai 81,35 persen dan masuk kategori memenuhi kebutuhan hidup layak. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2026 yang rasionya baru menyentuh 61,54 persen (UMP Rp3.207.459 berbanding KHL Rp5.253.107).
"Dengan UMP sebesar Rp4.559.287,00, maka para pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan niskala-sakala," imbuhnya.
Advertisement
Pacu Semangat Pegawai
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4405086/original/029445600_1682312746-20230424-Pura-Ulun-Danu-Bratan-Arbas-3.jpg)
Ia berharap kenaikan upah ini dapat memacu semangat para pegawai dan pekerja untuk terus meningkatkan kinerja serta produktivitas mereka.
Lebih lanjut, Koster menjelaskan bahwa keputusan menaikkan UMP hingga menembus Rp4,5 juta didasari aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali pada 21 Oktober dan 20 November 2026. Saat itu, serikat pekerja mengusulkan agar penghitungan UMP Bali memakai pendekatan berbasis kebutuhan hidup layak.
Meski angka KHL Provinsi Bali tahun 2027 tercatat sebesar Rp5.604.481, besaran UMP akhirnya disepakati pada angka Rp4.559.287 mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali.
"Aspirasi yang disampaikan FSPM agar Gubernur Bali menetapkan UMP sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp 4.559.287,00," ujarnya.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4529326/original/039044100_1691417008-IMG_4489.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402793/original/040013200_1795251264-0ad95c3f-c46e-41ab-a3db-1ee6298d3e53.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402477/original/011856400_1795228011-AP26324074059285.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402682/original/040976900_1795244147-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_17.32.08.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3149802/original/071712000_1591853665-20200611-Harga-Emas-Antam-Naik-ANGGA-4.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9395700/original/004031500_1794437509-1790586014-720x402-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402544/original/083032300_1795231581-IMG-20261121-WA0007.jpg)